Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.567 views

Pendapat Hukum Dugaan Tindak Pidana Partai Pengusul RUU Haluan Ideologi Pancasila

 

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.|| Ahli Hukum Pidana


PADA kesempatan ini penulis menguraikan analisis yuridis pemenuhan unsur dugaan tindak pidana terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa tindak pidana terkait menunjuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (UU Keamanan Negara), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Partai Politik), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Peraturan Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Partai pengusul RUU penulis rumuskan sebagai berikut: Pasal 107a jo Pasal 107e huruf a Undang-Undang Keamanan Negara jo Pasal 40 ayat 5 Undang-Undang Partai Politik dan/atau Pasal 107d Undang-Undang Keamanan Negara dan/atau Pasal 107e huruf b Undang-Undang Keamanan Negara dan/atau Pasal 156a huruf a KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan demikian, susunan dugaan tindak pidana bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Lebih lanjut dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

1. Pasal 107a jo Pasal 107e huruf a UU Kemanan Negara Jo Pasal 40 ayat 5 UU Partai Politik. Pasal 107a UU Keamanan Negara menunjuk pada perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya. Tindakan ini diketahui dari adanya rumusan RUU HIP yang mengandung ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dapat dilihat dengan adanya penyebutan “sendi pokok Pancasila adalah Keadilan Sosial” (Pasal 6 ayat 1 RUU HIP). Keberadaannya terhubung dengan Pasal 7 RUU HIP yang menyebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila sebagaimana dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Perihal gotong-royong dapat mengandung makna penyatuan Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme yang kemudian dikenal dengan Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM). Pasal ini tidak menyebutkan adanya suatu maksud untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara. Dengan demikian, delik dianggap selesai sepanjang telah terpenuhinya semaua unsur yang disebutkan. Pasal 107e huruf a UU Kemanan Negara menunjuk pada perbuatan mendirikan organisasi (in casu Partai Politik) yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya. Hal ini dapat diketahui dari AD/ART Partai Politik, apakah ada mengandung paham/ajaran yang menyimpang dari Pancasila. Penyimpangan tersebut diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Selanjutnya, Pasal 40 ayat 5 UU Partai Politik menunjuk pada keberadaan Partai Politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme. Dengan demikian, Pasal 40 ayat 5 UU Partai Politik terkait dengan Pasal 107e huruf a dan Pasal 107a UU Kemanan Negara sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ketiga pasal tersebut tergolong delik formil, yakni perbuatan yang tidak mempersyaratkan/membutuhkan adanya suatu akibat tertentu.

2. Pasal 107d UU Keamanan Negara. Pasal ini merupakan delik pemberat atau delik spesialis dari Pasal 107a. Pada Pasal 107a terhadap perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tidaklah dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila. Pelaku hanya melakukan menyebarkan atau mengembangkannya. Tidak demikian halnya dengan Pasal 107d, pelaku menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme ”dengan maksud” mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara. Sama halnya dengan Pasal 107a pembentuk undang-undang menambahkan frasa ”dan atau melalui media apapun” mengandung pengertian yang luas. Menurut penulis termasuk dalam kaitan perumusan rancangan undang-undang (in casu RUU HIP). Sepanjang dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, maka Partai pengusul RUU HIP dapat dijerat dengan Pasal 107d. Pada tindakan mengubah atau mengganti Pancasila, maka kesengajaan sebagai maksud memang diarahkan guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Perubahan dimaksud antara lain yang paling prinsip adalah perihal Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial. Keadilan Sosial disebutkan dalam RUU HIP sebagai sendi pokok Pancasila (Pasal 6 ayat 1 RUU HIP). Dengan demikian, posisinya menggantikan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Tegasnya terjadi perubahan posisi (mutasi) sila. Hal ini secara tidak langsung juga mengamandemen Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, tergantikan dengan “Negara berdasar atas Keadilan Sosial”. Dalam kaitan ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka terjadinya perubahan demikian memberikan peluang masuknya konsep Keadilan Sosial versi Sosialisme-Komunisme. Kemudian perihal ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU-HIP (Pasal 7 ayat 2 RUU HIP) melekat erat dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Walaupun pemahaman ini diambil dari pidato Bung Karno saat sidang di BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, namun itu tidak menjadi keputusan BPUPKI. Oleh karenanya, penggunaan istilah ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan merubah atau mengganti Pancasila (in casu Ketuhanan Yang Maha Esa). Pasal 107d juga tergolong delik formil.

3. Pasal 107e huruf b UU Keamanan Negara menunjuk pada perbuatan mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah. Sepanjang Partai Politik melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 107e huruf b, maka delik telah selesai. Delik ini tidak memerlukan adanya suatu akibat atas hubungan dengan organisasi di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dengan demikian tidak perlu menunggu terjadinya perubahan atas Pancasila sebagai dasar negara (delik formil).

4. Pasal 156a huruf a KUHP menunjuk pada rumusan RUU HIP yang mengandung sifat penodaan suatu agama. Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah melakukan perbuatan yang oleh umat penganut agama yang bersangkutan dinilai sebagai menodai agama tersebut. Penodaan disini mengadung sifat penghinaan, melecehkan atau meremehkan dari suatu agama (in casu Islam). Perbuatan konkrit dalam RUU HIP adalah mengganti kedudukan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Keadilan Sosial. Sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat 1 RUU HIP yang menyatakan sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Oleh karenanya, menempatkan sila Keadilan Sosial pada posisi sila pertama dan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada posisi yang paling bawah (sila kelima). Dengan demikian, sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi melingkupi, mendasari dan menjiwai sila-sila lainnya. Kemudian, Ketuhanan Yang Maha Esa digantikan dengan ketuhanan yang berkebudayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP. Rumusan demikian termasuk penodaan terhadap agama dalam hal ini terhadap Allah SWT. Selain itu, agama tidak termasuk dalam pembangunan nasional. Agama hanya menjadi sub-bidang dari pembangunan nasional disandingkan bersama rohani dan kebudayaan (Pasal 23 huruf a RUU HIP). Pembinaan agama sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia dan menolak pengaruh buruk kebudayaan asing (Pasal 23 huruf a RUU HIP). Rumusan demikian terkait dengan paham ketuhanan yang berkebudayaan. Agama hanya menjadi alat pembentukan mental dan kebudayaan. Kedudukan agama semakin termarginalisasi, hanya untuk mental dan kebudayaan. Pasal 1 angka 10 RUU HIP menyebutkan, “tata Masyarakat Pancasila yang berketuhanan”, tanpa sebutan, “Yang Maha Esa”. Tata Masyarakat Pancasila bertujuan membentuk Manusia Pancasila (Pasal 12 ayat 1 RU HIP). Ciri Manusia Pancasila disebut, “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” (Pasal 12 ayat 3 huruf a RUU HIP). Frasa “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” telah mengalahkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Islam akan semakin termarginalkan, harus berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 156a huruf a KUHP juga termasuk delik formil.

5. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana menunjuk pada adanya suatu perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Berita atau pemberitahuan bohong ini terkait dengan keberadaan Keadilan Sosial yang disebutkan dalam RUU HIP sebagai sendi pokok Pancasila. Padahal yang menjadi sendi pokok adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini memang termasuk delik materil yang mempersyaratkan harus adanya keonaran di kalangan masyarakat. Faktanya, pengusulan RUU HIP sebagai hak inisiatif telah menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat secara meluas. Berbagai Ormas besar seperti MUI Pusat dengan MUI Daerah, PB NU, PP Muhammadiyah dan lain-lainnya telah menyatakan sikap penolakan dan meminta dihentikannya pembahasan RUU a quo. Kesemuanya itu menunjukkan fakta terjadinya kegaduhan/kegemparan yang demikian sangat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aksi demontrasi yang demikian meluas di berbagai wilayah dalam rentang waktu yang cukup lama. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana menentukan perbuatan “dengan sengaja”. Hal ini bermakna terjadinya keonaran melingkupi tiga corak (gradasi) kesengajaan yakni “dengan maksud”, “sadar kepastian” atau “sadar kemungkinan”. Ketiga corak kesengajaan tersebut bersifat alternatif. Pada suatu kondisi, timbulnya akibat berupa keonaran walaupun tidak dikehendaki, namun menurut doktrin harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Tidak dikehendakinya akibat yang berujung pertanggungjawaban pidana menunjuk pada corak kesengajaan sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Perihal dengan sengaja ini juga berlaku pada Pasal 156a huruf a KUHP.

Kesemua rumusan tindak pidana tersebut di atas berhubungan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (delik penyertaan). Pada delik penyertaan, antara satu peserta dengan peserta yang lainnya adalah satu kesatuan. Terdapat dua bentuk kesengajaan dalam penyertaan. Pertama, elemen melawan hukum subjektif yakni sikap batin diantara para pelaku. Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik. Kedua, elemen melawan hukum objektif. Adanya kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik. Delik penyertaan ini bukanlah perluasan perbuatan pidana namun perluasan pertangungjawaban pidana. Oleh karena itu, kesemua pihak yang terlibat dalam pengusulan RUU HIP harus bertanggungjawab.

Terakhir disampaikan, walaupun RUU HIP telah dihentikan/dibatalkan dari Prolegnas, namun hal tersebut tidaklah menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak terkait, terutama Partai pengusul dan aktor intelektualnya. Demikian pendapat hukum ini disampaikan semoga bermanfaat.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Belum genap berusia 2 tahun, bocah imut mungil ini harus menjalani hidup dengan dahsyatnya penyakit tumor ganas di. Hari-harinya dipenuhi tangis bersimbah darah yang mengucur dari luka matanya...

Rumah Dakwah Ustadz Sukarman Reyot Terancam Roboh, Ayo Bantu!

Rumah Dakwah Ustadz Sukarman Reyot Terancam Roboh, Ayo Bantu!

Sungguh prihatin kondisi rumah Ustadz Ahmad Sukarman ini. Rumah tinggal yang difungsikan sebagai markas pengajian ini sangat tidak layak, rapuh dan reyot terancam roboh....

Hidup Sebatang Kara, Muallaf  Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hidup Sebatang Kara, Muallaf Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hijrah menjadi Muslimah, mantan Kristen Pantekosta ini ditimpa banyak ujian mulai dari keluarga hingga kerasnya pekerjaan. Hidup sebatang kara, ia bekerja keras sebagai buruh pembuat batu bata. ...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Latest News
Politik Devide Et Impera

Politik Devide Et Impera

Selasa, 09 Mar 2021 07:25

Perpres Miras Dicabut, Kenapa DPRD DKI Ngotot Pertahankan Saham Miras?

Perpres Miras Dicabut, Kenapa DPRD DKI Ngotot Pertahankan Saham Miras?

Selasa, 09 Mar 2021 06:05

Presiden Suriah Bashar Al-Assad Dan Istri Positif Terinfeksi COVID-19

Presiden Suriah Bashar Al-Assad Dan Istri Positif Terinfeksi COVID-19

Senin, 08 Mar 2021 21:46

Senator AS Kecam Kebijakan 'Santai' Biden Terhadap Iran Untuk Serangan Fasilitas Energi Saudi

Senator AS Kecam Kebijakan 'Santai' Biden Terhadap Iran Untuk Serangan Fasilitas Energi Saudi

Senin, 08 Mar 2021 21:00

Kembali Terjadi Kasus Suap, Kinerja Perpajakan Harus Dievaluasi Besar-Besaran

Kembali Terjadi Kasus Suap, Kinerja Perpajakan Harus Dievaluasi Besar-Besaran

Senin, 08 Mar 2021 20:27

Cinta dalam Sepotong Coklat

Cinta dalam Sepotong Coklat

Senin, 08 Mar 2021 19:57

Perintah Agama Vs Toleransi Terhadap Keragaman

Perintah Agama Vs Toleransi Terhadap Keragaman

Senin, 08 Mar 2021 19:21

Nikah Muda, Why Not?

Nikah Muda, Why Not?

Senin, 08 Mar 2021 18:47

Sejalan dengan Muhammadiyah, Fraksi PKS Tegaskan Agama Jadi Bagian Integral Visi Pendidikan Nasional

Sejalan dengan Muhammadiyah, Fraksi PKS Tegaskan Agama Jadi Bagian Integral Visi Pendidikan Nasional

Senin, 08 Mar 2021 18:13

Mulianya Perempuan dengan Jilbab

Mulianya Perempuan dengan Jilbab

Senin, 08 Mar 2021 17:51

Pemerintah Rencana Impor 1 Juta Ton Beras, Legislator Pertanyakan Food Estate

Pemerintah Rencana Impor 1 Juta Ton Beras, Legislator Pertanyakan Food Estate

Senin, 08 Mar 2021 17:21

Mendidik Anak dari Rumah

Mendidik Anak dari Rumah

Senin, 08 Mar 2021 16:47

Moeldoko Merampas Partai Mau Menjadi Presiden?

Moeldoko Merampas Partai Mau Menjadi Presiden?

Senin, 08 Mar 2021 16:11

Llyod Austin Sebut AS Akan Balas Menyerang Jika Kepentingannya Diganggu

Llyod Austin Sebut AS Akan Balas Menyerang Jika Kepentingannya Diganggu

Senin, 08 Mar 2021 16:00

Ketum Muhammadiyah Soroti Tak Ada Frasa Agama di Draf Peta Jalan Pendidikan

Ketum Muhammadiyah Soroti Tak Ada Frasa Agama di Draf Peta Jalan Pendidikan

Senin, 08 Mar 2021 15:23

Pemerintah Terlihat Bingung

Pemerintah Terlihat Bingung

Senin, 08 Mar 2021 15:00

Di Negeri Kartun, Orang Mati Jadi Tersangka

Di Negeri Kartun, Orang Mati Jadi Tersangka

Senin, 08 Mar 2021 13:08

Benang Merah Arab Spring dan Seabad Nihilnya Khilafah Islam

Benang Merah Arab Spring dan Seabad Nihilnya Khilafah Islam

Senin, 08 Mar 2021 11:02

Pedasnya Harga Cabai, Pemerintah Diam Saja?

Pedasnya Harga Cabai, Pemerintah Diam Saja?

Senin, 08 Mar 2021 10:47

Fahri: Elit Politik di Indonesia tidak Tunjukkan Keseriusan Berdemokrasi

Fahri: Elit Politik di Indonesia tidak Tunjukkan Keseriusan Berdemokrasi

Senin, 08 Mar 2021 09:25


MUI

Must Read!
X

Sabtu, 06/03/2021 09:30

Jimly Asshiddiqy Salah Besar