Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.723 views

Mengapa Butuh Waktu 11 Tahun Tangkap Djoko Tjandra?

 

Oleh:

Vera || Mahasiswi Pascasarjana UNY

 

DI NEGERI demokrasi, korupsi bukan lagi hal memalukan yang harus dijauhi, menjadi koruptor adalah hal biasa, ditambah lemahnya hukum yang jelas-jelas tidak pernah membuat koruptor merasa jera, sehingga koruptor dari kalangan penguasa dan pengusaha selalu bermunculan bagai jamur yang tumbuh di musim hujan. Djoko Tjandra adalah satu dari sekian banyak koruptor yang telah berhasil mengelabuhi negara.

Ia bebas melenggangkan kaki kesana kemari, tanpa merasa bersalah dan mudah mengakses segala hal tanpa hambatan dan rintangan yang berarti. Ia berhasil sembunyi menikmati surga dunia, bebas memilih kewarganegaraan, mudah membuat surat jalan, mudah membuat e-KTP dan berbagai instrument kenegaraan lainnya.

Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa butuh 11 tahun lamanya untuk menangkap pelaku? Bukankah yang melakukan penangkapan adalah sebuah institusi negara yang memiliki kelengkapan instrument dan kekuasaan? Apakah begitu hebatnya koruptor tersebut hingga negara berada dalam genggamannya. Seharusnya negara yang berdaulat dan mengklaim memiliki penegakan hukum yang baik mampu mengendalikan seorang koruptor sebagaimana slogan yang diagungkannya bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas, bukan justru koruptor yang mengendalikan negara, karena itulah yang terjadi di negeri ini.

11 tahun bukanlah waktu yang singkat, waktu ini cukup lama bagi sebuah negara menangkap satu orang koruptor. Dan ini adalah waktu terlama yang pernah ada perlukan sebuah Negara untuk menangkap seorang koruptor. Masih segar di ingatan kita kasus Jiwasraya, kasus BLBI , kasus Pelindo II, kasus E-KTP dan banyak lagi kasus lainnya yang tidak sampai 11 tahun untuk menangkap pelakunya.

Sangat tidak wajar sebuah institusi negara memerlukan waktu 11 tahun untuk menangkap seorang koruptor, atau ini justru menjadi bukti dan mengkonfirmasi kelemahan negara dalam mengendalikan koruptor , bukannya sebuah institusi negara memiliki intelligent yang luar biasa, peralatan yang canggih, media yang memumpuni untuk biasa dijadikan instrument guna menangkap seorang koruptor. Pasalnya kasus pengalihan tagihan Bank Bali ini bukanlah kasus yang baru diselidiki dan pelakunya masih abu-abu.

Kasus ini sudah terjadi sejak tahun 1999 dan  ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi di tahun 2009, hingga sempat berselancar melarikan diri ke Papua Nugini pada 10 Juni 2009, tapi anehnya pada saat yang sama ia juga mengajukan PK atau Peninjauan Kembali di Indonesia dan beberapa pihak mengaku sering kebobolan Djoko Tjandra dalam menembus dinding birokrasi kenegaraan, sehingga tak bisa mengendus keberadaan Djoko Tjandara di Indonesia. Hal ini sangat janggal mengingat dalam birokrasi bukan kerja sendiri, namun pegawai kepemerintahan bekerja dengan tersistematisasi, jika Djoko Tjandra bisa lolos artinya ada yang salah dengan birokrasi di negeri ini. Dan sekali lagi ini membuktikan lemahnya dinding birokrasi hukum demokrasi di negara demokrasi.

Kerugian negara dalam kasus ini bukan ratusan ribu rupiah, namun 904 miliar. Angka yang dimainkan oleh koruptor selalu angka yang fantastis dan selalu datang dari dari penguasa atau pengusaha. Skandal kasus korupsi besar  bukan hanya terjadi kali ini saja, namun sudah banyak kasus-kasus yang mengawalinya seperti kasus Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 13,7 triliun, kasus Bank Century merugikan negara sebesar 7 triliun, kasus Pelindo II merugikan negara sebesar 6 triliun, kasus Kotawaringin Timur merugikan negara sebesar 5,8 triliun, dan kasus-kasus besar lainnya.

Setiap kasus mega korupsi terbongkar selalu terdapat permainan antara birokrasi, korporasi, politisi dan  pejabat negeri. Waktu 11 adalah waktu di mana mereka menyusun rencana kebusukan mereka agar kasus ini dapat tertutup rapat atau menghindari pihak hukum yang berwajib. Setidaknya ada 3 jendral Polri yang terlibat dalam kasus ini. Tiga jenderal itu adalah Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Widodo. Ketiganya diduga memiliki peran masing-masing dalam mengurus kaburnya sang buron Djoko Tjandra (liputan6.com). Brigjen Prasetijo Utomo diduga ikut melancarkan kaburnya Djoko Tjandra dengan  menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra bernomor SJ/82/VI/2020/Rokowas pada 18 Juni 2020.

Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Widodo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Keduanya diduga berperan dalam kaburnya Djoko Tjandra dengan menghapus status red notice Djoko Tjandra oleh Interpol. Keterlibatan para petinggi polri ini sangat konyol pasalnya mereka tau kasus ini tapi justru mereka memfasilitasi dan mendukung aksi kejahatan ini. Selain ketiga Jendral di atas, terdapat satu orang Jaksa yang terbukti terseret dalam kasus ini. Mengutip Kompas TV, Kamis (30/7/2020), Kejaksaan Agung telah mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya.

Apakah pejabat yang terlibat berhenti disitu? Ternyata tidak, banyak pejabat-pejabat lain yang sedang dilaporkna karena terdapat dugaan menerima aliran dana dari Djoko Tjandara untuk memuluskan aksi kejahatannya. Sedangkan untuk Korporasi yang terlibat setidaknya ada Bank Bali, PT. Era Giat Prima dan beberapa perusahaan di Group Mulia yang didirikan oleh Djoko Tjandra yang juga sedang diselidiki, hingga tulisan ini dibuat pihak berwajib masih menyelidi siapa saja yang terduga terlibat menerima aliran dana dari Djoko Tjandra. Kasus ini sangat pelik jika harus diungkap runtutannya hingga tertangkapnya Djoko Tjandra, kejahatannya tersistematis dibuktikan dengan banyaknya orang yang terlibat dari pihak pejabat negeri, birokrasi, dan juga korporasi.

“Bystander Effect” adalah teori yang sangat tepat untuk menggambarkan peliknya kasus ini hingga sebuah negara membutuhkan waktu 11 tahun untuk menangkap seorang koruptoor Djoko Tjandra. “Bystander Effect” adalah teori tentang diamnya seseorang atas suatu kejadian yang menyebabkan orang lain ikut diam atas perkara diamnya orang tersebut. Hal ini dapat dikontekstualisasikan dengan kasus diamnya para pejabat yang terlibat karena ia merasa diuntungkan oleh Djoko Tjandra, telalu banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Setiap orang hanya ingin mengkayakan dirinya sendiri.

Inilah yang menyababkan sekelas negara gagal menangkap Djoko Tjandra dalam waktu singkat dan sigap. Karena kejahatan telah diamini oleh para pejabat  di negeri ini, pondasi hukum menjadi runtuh, hukum  yang cacat di pertontonkan dengan sangat gamblangnya. jelas ini adalah upaya sistemik yang harus kita pahami, dibutuhkan sistem yang benar agar pemberantasan korupsi dapat benar-benar direalisasikan, dan semua itu hanya ada pada sistem islam. Sebaik-baik agama yang terbukti mampu memberantas korupsi dan menyelesaikan seluruh problematika dalam kehidupan manusia.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Latest News
Direktur P3S Pertanyakan Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut untun Penanganan Covid-19

Direktur P3S Pertanyakan Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut untun Penanganan Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 23:59

Para Pengkritik Harus Banyak Belajar Hukum Sehingg Tidak Asal Bicara

Para Pengkritik Harus Banyak Belajar Hukum Sehingg Tidak Asal Bicara

Sabtu, 19 Sep 2020 22:20

Ketum DDII: Usut Kelompok Penganiaya Ulama!

Ketum DDII: Usut Kelompok Penganiaya Ulama!

Sabtu, 19 Sep 2020 22:10

Mulai 1 Oktober 2020 Zoom Akan DIkenai PPN

Mulai 1 Oktober 2020 Zoom Akan DIkenai PPN

Sabtu, 19 Sep 2020 22:05

Angka Kasus Covid Masih Terus Bertambah, PDPI Ingatkan Keluarga untuk Tetap di Rumah

Angka Kasus Covid Masih Terus Bertambah, PDPI Ingatkan Keluarga untuk Tetap di Rumah

Sabtu, 19 Sep 2020 22:00

Hasil Percobaan Tes Lab Ungkap Kemampuan Bertahan Virus Covid-19

Hasil Percobaan Tes Lab Ungkap Kemampuan Bertahan Virus Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 21:50

Turki Tolak Tegas Tuduhan PBB Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah Utara

Turki Tolak Tegas Tuduhan PBB Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah Utara

Sabtu, 19 Sep 2020 21:35

Terulang Lagi Penganiayaan kepada Ulama, Brigade Persis Keluarkan 5 Intruksi

Terulang Lagi Penganiayaan kepada Ulama, Brigade Persis Keluarkan 5 Intruksi

Sabtu, 19 Sep 2020 21:04

Perkuat Tali Silaturahim, Brigade Persis Jabar Laksanakan Apel Pasukan

Perkuat Tali Silaturahim, Brigade Persis Jabar Laksanakan Apel Pasukan

Sabtu, 19 Sep 2020 20:45

Israel Tutup Secara Penuh Tepi Barat dan Jalur Gaza Untuk Liburan Yahudi

Israel Tutup Secara Penuh Tepi Barat dan Jalur Gaza Untuk Liburan Yahudi

Sabtu, 19 Sep 2020 20:35

UEA Sewa 450 Tentara Bayaran Asing Untuk Lakukan Pembunuhan Tingkat Tinggi di Yaman

UEA Sewa 450 Tentara Bayaran Asing Untuk Lakukan Pembunuhan Tingkat Tinggi di Yaman

Sabtu, 19 Sep 2020 20:07

Maraknya Perceraian Kala Pandemi, Ada Apa?

Maraknya Perceraian Kala Pandemi, Ada Apa?

Sabtu, 19 Sep 2020 15:25

Pejabat Publik dan Krisis Etika Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Pejabat Publik dan Krisis Etika Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 15:04

Kekuatan Ibadah Terletak Pada Hati, Bukan Fisik!

Kekuatan Ibadah Terletak Pada Hati, Bukan Fisik!

Sabtu, 19 Sep 2020 11:43

Persis Kutuk Keras dan Menuntut Usut Tuntas Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber

Persis Kutuk Keras dan Menuntut Usut Tuntas Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber

Jum'at, 18 Sep 2020 22:15

Ekspor Minyak Saudi Turun 62 Persen Pada Kuartal Kedua 2020

Ekspor Minyak Saudi Turun 62 Persen Pada Kuartal Kedua 2020

Jum'at, 18 Sep 2020 22:00

Gedung Putih Sebut 5 Negara Lagi Secara Serius Pertimbangkan Normalisasi Hubungan Dengan Israel

Gedung Putih Sebut 5 Negara Lagi Secara Serius Pertimbangkan Normalisasi Hubungan Dengan Israel

Jum'at, 18 Sep 2020 21:45

Fraksi PKS Sosialisasikan RUU Perlindungan Tokoh Agama ke Sejumlah Ormas Islam

Fraksi PKS Sosialisasikan RUU Perlindungan Tokoh Agama ke Sejumlah Ormas Islam

Jum'at, 18 Sep 2020 20:13

Bullying, Duri dalam Pendidikan Indonesia

Bullying, Duri dalam Pendidikan Indonesia

Jum'at, 18 Sep 2020 19:52

Israel Akan Bujuk UEA Untuk Promosikan Pembangunan Jalur Pipa Antara Saudi dan Israel

Israel Akan Bujuk UEA Untuk Promosikan Pembangunan Jalur Pipa Antara Saudi dan Israel

Jum'at, 18 Sep 2020 19:46


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X