Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
6.139 views

Inilah Poin Krusial Revisi UU KPK yang Dapat Memperlemah Pemberantasan Korupsi

JAKARTA (voa-islam.com)—Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR periode 2014-2019 mendapat penolakan massif. Banyak pihak menilai UU KPK hasil revisi berpotensi melemahkan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sehingga, Presiden Joko Widodo diminta untuk mengeluarkan Perpu KPK. Demonstrasi mahasiswa dan pelajar di beberapa daerah salah satu tuntutannya mendesak Jokowi keluarkan Perpu KPK.

Seperti apa poin-poin krusial UU KPK hasil revisi yang dikhawatirkan itu? Berikut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW):

 

1. KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen

Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini.

Penjelasan: Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya.

2. Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;

Penjelasan: Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.

3. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas

Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

Penjelasan: Kewenangan pro justicia seperti itu semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum.

4. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif

Pasal 37 E ayat (1): Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia;

Penjelasan: Pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan sikap independensi penegakan hukum di KPK. Sebab, kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas amat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

5. KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan

Pasal 19 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia;

Penjelasan: Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) UU KPK sebelumnya.

Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukkan.

6. Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK

Pasal 29 huruf e: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

Penjelasan: Tidak ada argumentasi logis yang membenarkan Pasal ini. Sebab dalam aturan sebelumnya Pimpinan KPK dapat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Tentu ini akan berdampak akan hilangnya kesempatan kaum muda yang ingin mendaftar sebagai Pimpinan KPK;

7. KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara

Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;

Penjelasan: Dengan adanya Pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas.

8. Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan

Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;

Penjelasan: Dengan adanya batasan waktu penyidikan ataupun penuntutan hanya 2 (dua) tahun maka akan menyulitkan KPK membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. Contoh, perkara korupsi KTP-EL saja memakan waktu 2 tahun untuk memperoleh penghitungan kerugian negara. Lagi pun pada dasarnya setiap perkara memiliki kerumitan pengungkapan yang berbeda-beda, jadi tidak tepat jika harus dibatasi waktu tertentu.

9. Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK

Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam UU KPK sebelumnya dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum;

Penjelasan: Penghilangan status penyidik dan penuntut pada Pimpinan KPK berakibat serius, karena Pimpinan KPK dapat dikatakan hanya menjalankan fungsi administrative saja, tidak bisa masuk lebih jauh dalam penindakan. Jadi, ke depan Pimpinan KPK tidak bisa memberikan izin penyadapan, penggeledahan, maupun tindakan pro justicia lainnya.

10. Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2): Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara;

Penjelasan: Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. Selain itu poin pentingnya adalah dalam konsep lembaga negara independen salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaian akan menghilangkan status lembaga negara independen.

11. Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik

Pasal 43, Pasal 43 A: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan;

Penjelasan: Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik.

12. Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyidik Independen

Pasal 45, Pasal 45 A: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyeleidik Komisi Pemberantasan Korupsi;

Penjelasan: Aturan ini menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan. Secara spesifik MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK.

13. Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu

Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1): Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan;

Penjelasan: Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data

KPK menyebutkan bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 432 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas.

14. Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung

Pasal 12 A: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Penjelasan: Jika ditelisik lebih jauh ketentuan ini maka institusi yang dimaksud untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan KPK adalah Kejaksaan. KPK pada dasarnya adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan dipastikan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini dikenal cepat dalam penuntasan sebuah perkara.

15. Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan dan Penuntutan

Pasal 12 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri

b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa

c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait

d. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa

e. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri

f. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, oenahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani

Penjelasan: Perubahan ini tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di KPK.

Bagaimanapun dalam undang-undang sebelumnya dengan kewenangan KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kerja KPK dalam hal pengumpulan barang bukti yang nanti muaranya ada pada melancarkan proses penanganan perkara tersebut dan pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Wakaf Speaker Mushalla Gunung Sri Tasikmalaya, Dapatkan Pahala yang Terus Mengalir

Wakaf Speaker Mushalla Gunung Sri Tasikmalaya, Dapatkan Pahala yang Terus Mengalir

Sudah 13 tahun mushalla ini menjadi sentral dakwah di kampung Gunung Sri, Tasikmalaya. Namun mushalla ini belum memiliki alat pengeras suara. Diperlukan dana 5 juta rupiah. Ayo Bantu....

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Sejak balita ia ditinggal wafat sang ayah, menyusul sang ibunda wafat dua tahun silam. Segala kesulitan, kesedihan dan keruwetan hidup, kini harus dipikul sendiri. ...

Danang Remaja Yatim Kritis Digerogoti Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Danang Remaja Yatim Kritis Digerogoti Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Lengkap sudah ujian hidup remaja yatim asal Indramayu ini. Terlahir yatim sejak balita, ia dibesarkan tanpa belaian kasih ayah dan ibu. Kini di usia remaja, ia diuji dengan penyakit tumor ganas...

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Mushalla berumur 80 tahun ini didirikan Kyai Asmuri pada zaman penjajahan Belanda sebagai markas ibadah dan perjuangan pemuda kampung Mojosari Sragen. Kini kondisinya lapuk, reyot, dan keropos...

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Sejak hijrah dari Kristen, Maria terbuang dari keluarga besar dengan berbagai tuduhan dan fitnah keji. Tanpa dukungan keluarga, mahasiswi kedokteran Universitas Brawijaya ini butuh biaya kuliah...

Latest News
Pasukan Pemberontak Pimpinan Haftar Klaim Tewaskan 16  Tentara Turki di Libya

Pasukan Pemberontak Pimpinan Haftar Klaim Tewaskan 16 Tentara Turki di Libya

Senin, 24 Feb 2020 17:30

Yordania Akan Larang Masuk Warga Cina, Iran dan Korsel Sebagai Tanggapan Atas Wabah Corona

Yordania Akan Larang Masuk Warga Cina, Iran dan Korsel Sebagai Tanggapan Atas Wabah Corona

Senin, 24 Feb 2020 16:30

Paus Franciskus Tidak Setuju Rencana Perdamaian Timur Tengah Donald Trump

Paus Franciskus Tidak Setuju Rencana Perdamaian Timur Tengah Donald Trump

Senin, 24 Feb 2020 16:00

Turki dan Pakistan Akan Tutup Perbatasannya dengan Iran Khawatir Penyebaran Virus Corona

Turki dan Pakistan Akan Tutup Perbatasannya dengan Iran Khawatir Penyebaran Virus Corona

Senin, 24 Feb 2020 16:00

Senator: Wagub DKI Terpilih Harus Mampu Ikuti Ritme Kerja Anies

Senator: Wagub DKI Terpilih Harus Mampu Ikuti Ritme Kerja Anies

Senin, 24 Feb 2020 15:56

PM Malaysia Mahathir Kirim Surat Pengunduran Diri Kepada Raja

PM Malaysia Mahathir Kirim Surat Pengunduran Diri Kepada Raja

Senin, 24 Feb 2020 15:00

Elektabilitas Anies Menguat, Kenapa PSI Galau?

Elektabilitas Anies Menguat, Kenapa PSI Galau?

Senin, 24 Feb 2020 12:45

Hamri Muin Resmi Jabat Ketua Umum PP LIDMI Periode 2020-2022

Hamri Muin Resmi Jabat Ketua Umum PP LIDMI Periode 2020-2022

Senin, 24 Feb 2020 12:25

Survei Indo Barometer, Anies Baswedan Paling Berpotensi Jadi Presiden 2024

Survei Indo Barometer, Anies Baswedan Paling Berpotensi Jadi Presiden 2024

Senin, 24 Feb 2020 07:30

Wakil Bupati Bantaeng: Pimpin Masa Depan dengan Menguasai Teknologi

Wakil Bupati Bantaeng: Pimpin Masa Depan dengan Menguasai Teknologi

Senin, 24 Feb 2020 07:02

PKS: RUU Minerba Harus Memihak Rakyat

PKS: RUU Minerba Harus Memihak Rakyat

Senin, 24 Feb 2020 06:30

Seluruh Korban Hanyut Susur Sungai Sempor Telah Ditemukan

Seluruh Korban Hanyut Susur Sungai Sempor Telah Ditemukan

Senin, 24 Feb 2020 06:28

Kritik untuk Menteri Nadiem: Merdekakan Kampus dari Korporasi!

Kritik untuk Menteri Nadiem: Merdekakan Kampus dari Korporasi!

Ahad, 23 Feb 2020 22:33

Ucapan Salam Keselamatan, Ada yang Alergi?

Ucapan Salam Keselamatan, Ada yang Alergi?

Ahad, 23 Feb 2020 22:05

Mengerikan, Pasukan Israel Seret Jenazah Warga Palestina di Perbatasan Gaza Menggunakan Buldoser

Mengerikan, Pasukan Israel Seret Jenazah Warga Palestina di Perbatasan Gaza Menggunakan Buldoser

Ahad, 23 Feb 2020 21:00

Muadzin Masjid Raya London yang Ditikam Saat Kumandangkan Adzan Maafkan Pelaku Penusukan

Muadzin Masjid Raya London yang Ditikam Saat Kumandangkan Adzan Maafkan Pelaku Penusukan

Ahad, 23 Feb 2020 19:55

#QQRizki atau Quranic Quantum Rizki, Metode Tarik Rizki Sambil tiduran

#QQRizki atau Quranic Quantum Rizki, Metode Tarik Rizki Sambil tiduran

Ahad, 23 Feb 2020 18:18

Tabligh Akbar di Gowa, Direktur Pristac: Anak adalah Aset Peradaban

Tabligh Akbar di Gowa, Direktur Pristac: Anak adalah Aset Peradaban

Ahad, 23 Feb 2020 17:50

Lebih Dari 10.000 Warga Sipil Terbunuh atau Terluka Dalam Perang Afghanistan pada 2019

Lebih Dari 10.000 Warga Sipil Terbunuh atau Terluka Dalam Perang Afghanistan pada 2019

Ahad, 23 Feb 2020 17:48

Olok-olok Salam Pancasila

Olok-olok Salam Pancasila

Ahad, 23 Feb 2020 16:07


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X