Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
4.772 views

Selamat Jalan KPK...

Tony Rosyid

(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Innalilahi wa Inna ilaihi raji'un. Kalimat kematian ini mendadak keluar dari mulut seorang lelaki muda. Wajahnya tertunduk lesu. Tak ada gairah meski langit cerah. Siapa yang mati? tanya temannya. KPK, lelaki itu menjawab. Tetap dengan wajah menunduk. Sesekali menoleh ke atas dengan tatapan matanya yang kosong.

Kapan? Tanya temannya lagi. Baru saja, katanya. Ada yang membunuhnya, lelaki itu mulai membuka cerita. Temannya terkejut. Siapa yang bunuh KPK? Ia mulai penasaran. DPR, jawab si lelaki itu. Kali ini wajah lelaki itu kelihatan mulai geram. Tapi, DPR tidak sendirian, ia melanjutkan ceritanya. Ada pelaku lainnya? Si teman makin penasaran. Terdengar suaranya mulai ikut geram. Siapa pelaku lainnya? Ia mendesak. Pemerintah! Jawabnya. Wajah temen itu lalu menunduk lemas. Raganya mulai tak bertenaga.

Cerita ini hanya sebuah ilustrasi. Mencoba menggambarkan apa yang ada di kepala rakyat saat ini. Suatu dialog imaginer yang memotret nasib KPK kini.

Banyak yang curiga bahwa apa yang menimpa KPK saat ini adalah sebuah kekompakan "terjorok" dari komplotan sejumlah elit yang berupaya menyelamatkan diri dan "para saudagar" yang berhasil membeli integritas mereka. Maka, mengebiri peran dan kewenangan KPK adalah  pilihan yang dianggap paling jitu.

Berita tentang KPK semakin memanas. Ada pihak yang diduga ingin menghabisinya. Strategi yang paling efektif untuk menghabisi KPK adalah pertama, merevisi Undang-undang-nya. Melalui UU KPK, peran KPK bisa dipreteli. Taruh "Dewan Pengawas" untuk mengambil alih peran KPK. Mulai dari penyadapan, penyitaan hingga penggeledahan. Bahkan terkait dengan penerbitan SP3. Dengan "wajib ijin" kepada Dewan Pengawas, KPK dicopotin satu persatu kekuatannya. Kalau KPK sudah tak berdaya, maka tak perlu lagi ada yang dikhawatirkan. Korupsi dan bagi-bagi proyek lebih aman.

Kedua, mengendalikan pimpinan KPK. Kalau pimpinan KPK "orang kita", maka beres sudah. Kontroversi terkait pemilihan calon pimpinan KPK saat ini oleh sejumlah kalangan dianggap punya kaitan dengan dugaan itu. Inilah yang menyebabkan para pimpinan KPK saat ini mengembalikan mandat ke presiden Jokowi. Salah satu pimpinan dan penasehat KPK sudah lebih dulu mengundurkan diri.

Situasi ini tentu akan menjadi tantangan bagi pimpinan KPK periode Desember 2019-2023. Terutama untuk ketua KPK terpilih, Irjen Firli Bahuri. Banyak kabar beredar bahwa Firli diduga telah melakukan pelanggaran etik berat sewaktu bekerja di KPK. Saat akan dijatuhi sanksi, keburu ia ditarik oleh institusinya dan dipromosikan menjadi Kapolda. Bagi Firli, tuduhan ini tentu menjadi tantangan yang tak ringan. Kedepan, mampukah Firli dkk membuktikan kinerjanya dengan baik? Sehingga ini akan bisa menepis dugaan tak sedap itu. Waktu yang akan membuktikannya nanti.

Ketiga, strukturisasi kepegawaian KPK. Para pegawai tetap KPK di-ASN-kan. Kalau jadi ASN, maka melekat bagi mereka semua aturan dan loyalitasnya. Kepada siapa? Kita tunggu hasil revisi UU KPK yang sudah ada di tangan presiden.

Kenapa UU harus direvisi? Alasan formalnya karena KPK bermasalah. Alasan non-formalnya? Untuk melindungi kasus-kasus besar yang berpotensi mencekik para elit dan big bos. Begitulah kecurigaan para pendukung KPK.

Kalau soal masalah, pasti di KPK ada. Mungkin juga banyak. Tidak hanya KPK, tapi semua institusi hukum. Bahkan lahirnya KPK disinyalir karena institusi-institusi hukum yang lain dianggap ompong, khususnya terkait pemberantasan korupsi.

Apa masalah KPK? Pertama, KPK dianggap tebang pilih soal korupsi. Banyak kasus mandek di tengah jalan. Konon katanya, ada titipan. Tentu, penitipnya adalah orang-orang kuat di negeri ini.

Kasus e-KTP misalnya. Sejumlah nama besar yang disebut-sebut di persidangan nyaris tak tersentuh. Beberapa elit politik termasuk yang terang-terangan terbukti mengembalikan uang hasil jarahan, masih aman. Bahkan menjabat lagi hingga sekarang.

Kasus Meikarta hanya menyeret paling tinggi tersangkanya adalah bupati. Lebih dari itu, KPK angkat tangan. Menyerah pasrah. Begitu juga dengan kasus reklamasi. Satu anggota DPRD DKI jadi tumbalnya. Yang lain? Aman-aman saja.

Jangankan menyentuh kasus BLBI dan Bank Century yang merugikan negara triliunan rupiah dan diduga melibatkan orang-orang terkuat di negeri ini. Kasus-kasus yang jauh lebih kecil seperti PLN, Pelindo, Sumber Waras, Trans Jakarta, dan Tanah BMW, pun menyisakan kecurigaan publik. Rakyat curiga kasus-kasus ini sengaja dilokalisir tersangkanya.

Kedua, KPK sibuk branding dengan OTT. Kewenangan untuk melakukan OTT seringkali jadi iklan untuk menaikkan kesan kegarangan KPK. OTT di rumah misalnya, itu kurang menarik. Beda kalau di hotel. Apalagi sedang bersama istri mudanya. Ini punya magnet untuk menjadi berita besar. KPK bisa terangkat namanya. Judul beritanya: "Operasi Tangkap Tangan si Anu dengan Selingkuhannya di Hotel". Pasti heboh. Itulah kelakukan KPK, kata para pengkritiknya.

Apakah berarti KPK harus dibubarkan? No! Rakyat pasti tak setuju. Kok pasti? Silahkan survei jika gak percaya. Tapi, mengapa semua fraksi DPR sepakat mau revisi UU KPK No 30/2002? Dalam konteks ini emang DPR mewakili rakyat? Nah, kena deh.

Usulan DPR itu terkait revisi UU KPK, bukan membubarkan KPK. Beda! Kalau kewenangan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan KPK diambil alih oleh Dewan Pengawas melalui pintu "Harus Ijin" tidakkah itu sama artinya dengan membubarkan KPK?

Revisi UU KPK jika dilihat dari rancangan yang sudah diserahkan DPR kepada presiden, terutama pasal 37 jelas memperlemah kewenangan KPK. Juga proses pemilihan calon pimpinan KPK yang sarat kontroversi. Inilah yang mendapatkan kritik keras dari para akademisi. Diantara yang tajam kritiknya adalah Abdullah Hehamahua, mantan penasehat KPK. Selain Abdullah Hehamahua, ada juga Zaenal Arifin Mochtar dan Rimawan Pradiptyo. Para dosen dari kampus UGM ini mencoba memberikan evaluasi, analisis dan protes yang keras kepada DPR dan pemerintah. Tapi, tak kurang dari 10 orang dari mereka mendapatkan teror. Dari mana? Ya cari sendirilah.

Bagi presiden Jokowi, rencana revisi UU KPK ini akan jadi taruhan integritasnya. Jika Jokowi tolak, maka ruang untuk kembalinya kepercayaan rakyat terhadap presiden hasil pemilu kontroversial ini masih terbuka. Tapi sebaliknya, jika Jokowi setuju, maka kepercayaan itu akan semakin betul-betul menipis. Bahkan Jokowi akan dituduh sebagai presiden yang bertanggung jawab atas kematian KPK. Kalau ini benar-benar terjadi, rakyat hanya bisa berucap: selamat jalan KPK. Semoga jiwamu tenang di alam baka. [PurWD/voa-islam.com]

Jakarta, 16/9/2019

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Semakin Berkah, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Semakin Berkah, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

IDC menerima zakat fitrah Rp 40.000 hingga 51.000 per-jiwa, disalurkan kepada Mustahiq dengan prioritas Muallaf dan Fakir Miskin dari kalangan yatim, aktivis Islam, dan dhuafa terdampak pandemi...

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Debby Silvana dan Melani Silvana menjadi yatim saat sedang butuh belaian kasih orang tua. Kini mereka tinggal di rumah triplek yang reyot dan doyong terancam roboh. Ayo Bantu bedah rumah yatim.!!...

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Hijrah memeluk Islam, Rudy Chow tinggalkan bisnis peralatan sembahyang Vihara. Ia jadi pengangguran dan ekonominya ambruk....

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

Alhamdulillah, kini Maria muallaf mahasiswi Universitas Brawijaya bisa bernafas lega. Yayasan IDC menyalurkan amanah dari para donatur, sebesar Rp 66.648.300 untuk membantu beasiswa pendidikan...

Latest News
Soal Pembatalan Haji 2020, PKS: Pemerintah Melanggar Undang-Undang!

Soal Pembatalan Haji 2020, PKS: Pemerintah Melanggar Undang-Undang!

Selasa, 02 Jun 2020 23:40

Hikmah di Balik Pembatalan Ibadah Haji 1441H

Hikmah di Balik Pembatalan Ibadah Haji 1441H

Selasa, 02 Jun 2020 22:36

Apple Kunci iPhone Jarahan Untuk Selamanya Ketika Protes Atas Tewasnya Flyod Berlanjut di AS

Apple Kunci iPhone Jarahan Untuk Selamanya Ketika Protes Atas Tewasnya Flyod Berlanjut di AS

Selasa, 02 Jun 2020 22:35

Batalkan Pemberangkatan Haji 2020 Secara Sepihak, Legislator Sebut Menag Offside

Batalkan Pemberangkatan Haji 2020 Secara Sepihak, Legislator Sebut Menag Offside

Selasa, 02 Jun 2020 21:22

Bangladesh Laporkan Kematian Pertama Akibat COVID-19 di Kamp Pengungsi Rohingya

Bangladesh Laporkan Kematian Pertama Akibat COVID-19 di Kamp Pengungsi Rohingya

Selasa, 02 Jun 2020 21:10

Australia Selidiki Serangan Terhadap Wartawannya Oleh Polisi AS Saat Meliput Demonstrasi

Australia Selidiki Serangan Terhadap Wartawannya Oleh Polisi AS Saat Meliput Demonstrasi

Selasa, 02 Jun 2020 20:46

Seorang Karyawan Kantor PM Israel Benyamin Netanyahu Positif Terinfeksi Virus Corona

Seorang Karyawan Kantor PM Israel Benyamin Netanyahu Positif Terinfeksi Virus Corona

Selasa, 02 Jun 2020 19:15

Koalisi Saudi Tembak Jatuh 2 Drone Houtsi yang Akan Menargetkan Warga Sipil Khamis Mushalit

Koalisi Saudi Tembak Jatuh 2 Drone Houtsi yang Akan Menargetkan Warga Sipil Khamis Mushalit

Selasa, 02 Jun 2020 19:00

IPO Desak KPU RI Terapkan Protokol Next Normal untuk Pilkada 2020

IPO Desak KPU RI Terapkan Protokol Next Normal untuk Pilkada 2020

Selasa, 02 Jun 2020 17:47

Ahli Sebut Penggunaan Masker Saat Berolahraga Dimungkinkan

Ahli Sebut Penggunaan Masker Saat Berolahraga Dimungkinkan

Selasa, 02 Jun 2020 15:57

Data Pemilih Bocor, Komisioner KPU Perlu Dirombak Total

Data Pemilih Bocor, Komisioner KPU Perlu Dirombak Total

Selasa, 02 Jun 2020 14:41

Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jamaah Haji Tahun Ini Dibatalkan

Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jamaah Haji Tahun Ini Dibatalkan

Selasa, 02 Jun 2020 13:53

Meski Covid-19 Belum Berakhir, Pengamat Sarankan Pilkada tetap Dilaksanakan di Tahun 2020

Meski Covid-19 Belum Berakhir, Pengamat Sarankan Pilkada tetap Dilaksanakan di Tahun 2020

Selasa, 02 Jun 2020 12:55

Terkait New Normal, Politisi PKS Minta Ojek Online Boleh Bawa Penumpang dengan Protokol Kesehatan

Terkait New Normal, Politisi PKS Minta Ojek Online Boleh Bawa Penumpang dengan Protokol Kesehatan

Selasa, 02 Jun 2020 12:39

Din Syamsuddin Doakan Ade Armando

Din Syamsuddin Doakan Ade Armando

Selasa, 02 Jun 2020 11:37

Trump Ancam Kirim Militer AS untuk Tumpas Kerusuhan Sipil Akibat Kematian George Flyod

Trump Ancam Kirim Militer AS untuk Tumpas Kerusuhan Sipil Akibat Kematian George Flyod

Selasa, 02 Jun 2020 11:35

Soal Covid-19, Jangan Samakan Negeri Gingseng dengan Negeri Tetangga

Soal Covid-19, Jangan Samakan Negeri Gingseng dengan Negeri Tetangga

Selasa, 02 Jun 2020 11:10

Dilarang WHO, Legislator Minta Pemerintah Klarifikasi Penggunaan ‘Klorokuin’ untuk Pasien Covid-19

Dilarang WHO, Legislator Minta Pemerintah Klarifikasi Penggunaan ‘Klorokuin’ untuk Pasien Covid-19

Selasa, 02 Jun 2020 10:21

Ade Armando: Memang Salah Saya Apa?

Ade Armando: Memang Salah Saya Apa?

Selasa, 02 Jun 2020 09:56

Pakar Ingatkan Risiko Gangguan Kesehatan Saat WFH

Pakar Ingatkan Risiko Gangguan Kesehatan Saat WFH

Selasa, 02 Jun 2020 09:30


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X