Ahad, 2 Sya'ban 1446 H / 24 Januari 2021 22:05 wib
3.344 views
Pemberontak Syi'ah Houtsi dan Pemerintah Yaman Lanjutkan Pembicaraan Pertukaran Tahanan
AMMAN, YORDANIA (voa-islam.com) - Kelompok pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman dan pemerintah yang didukung Saudi yang telah berperang selama hampir enam tahun memulai negosiasi baru yang didukung PBB tentang pertukaran tahanan pada hari Ahad (24/1/2021), kata pejabat PBB dan Yaman, lapor Reuters.
Pertemuan di Yordania itu terjadi beberapa hari setelah Amerika Serikat menunjuk pemberontak Syi'ah Houtsi yang disokong Iran sebagai organisasi teroris asing, sebuah langkah yang telah diklaim oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat merusak upaya perdamaian dan memperburuk krisis kemanusiaan Yaman.
Sebuah pesawat sewaan PBB membawa empat pejabat pemberontak Syi'ah Houtsi dari Sana'a ke Amman pada hari Sabtu. Pemerintah juga mengirimkan empat perwakilan, menurut Mohammad Fadayel, ketua komite tahanan pemerintah.
Pembicaraan itu bertujuan untuk membebaskan 300 tahanan, termasuk pejabat tinggi seperti saudara lelaki Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang pemerintahannya yang diakui secara internasional digulingkan oleh Houtsi, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.
"Pertemuan dimulai pada Ahad pagi," Ismini Palla, juru bicara kantor utusan khusus PBB Martin Griffiths, mengatakan kepada Reuters, menambahkan bahwa ia telah membuka pembicaraan.
Pembicaraan itu adalah bagian dari langkah-langkah membangun kepercayaan yang bertujuan untuk memulai kembali negosiasi perdamaian yang terakhir diadakan di Swedia pada Desember 2018, ketika kedua pihak sepakat untuk menukar 15.000 tahanan yang terpecah antara pemberontak Syi'ah Houtsi yang menjadi kakintangan Iran dan koalisi pimpinan Saudi yang telah memerangi kelompok itu sejak 2015.
Sekitar 1.000 tahanan ditukar tahun lalu.
Griffiths, dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad, mendesak para pihak untuk membahas dan menyetujui nama-nama "di luar daftar pertemuan Amman untuk memenuhi komitmen Stockholm mereka untuk membebaskan semua tahanan terkait konflik secepat mungkin".
Pemerintahan Presiden AS yang baru Joe Biden mengatakan pada hari Jum'at bahwa pihaknya telah memulai peninjauan penunjukan, yang mulai berlaku pada 19 Januari menjelang Biden memasuki Gedung Putih. (MeMo)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
