Pemilih Mesir Disuap agar Mau Perpanjang Kekuasaan As-Sisi Hingga 2030

KAIRO (voa-islam.com) - Hampir 90 persen pemilih di Mesir mendukung amandemen konstitusi yang memungkinkan Presiden Abdel-Fattah As-Sissi tetap berkuasa hingga tahun 2030, kata pejabat pemilu negara itu Selasa kemarin (23/4/2019).

Lasheen Ibrahim, kepala Otoritas Pemilihan Nasional Mesir, mengatakan dalam konferensi pers di Kairo bahwa amandemen Konstitusi 2014 negara itu disetujui dengan 88,83% suara mendukung, dengan jumlah suara 44,33%.

"Ini (perubahan) mulai efektif dari sekarang sebagai konstitusi Anda," kata Ibrahim.

Referendum nasional berlangsung selama tiga hari, dari Sabtu hingga Senin untuk memaksimalkan jumlah pemilih. Hampir 27 juta suara dikeluarkan dari basis 61 juta pemilih yang memenuhi syarat.

Empat belas amandemen konstitusi Mesir 2014 untuk pemungutan suara, serta dua pasal baru. Parlemen Mesir memilih minggu lalu untuk mendukung perubahan.

Satu amandemen akan memperpanjang masa jabatan presiden dari empat hingga enam tahun. Itu juga akan menambah dua tahun lagi untuk masa jabatan Sisi saat ini dan memungkinkannya untuk dipilih kembali untuk masa jabatan enam tahun lagi pada tahun 2024.

Langkah lain akan memperluas kekuasaan Sisi atas cabang legislatif dengan menciptakan majelis tinggi yang dikenal sebagai senat. Presiden akan dapat memilih sendiri sepertiga anggotanya.

Perubahan baru ini akan meningkatkan peran militer dan memperluas kekuasaan presiden atas penunjukan yudisial, memberinya wewenang baru untuk menunjuk anggota peradilan.

Media pro-pemerintah, pelaku bisnis dan anggota parlemen telah mendorong untuk memilih "Ya" dan jumlah suara tinggi, dengan banyak menawarkan tumpangan gratis dan pemberian makanan kepada pemilih, sementara pihak berwenang mengancam akan mendenda siapa pun yang memboikot referendum tiga hari.

"Saya tidak memilih ya untuk mendapatkan tas [makanan], tetapi tas itu mendorong saya untuk pergi ke tempat pemungutan suara," seorang pemilih di distrik Shubra, yang namanya dirahasiakan demi keselamatannya, mengatakan kepada The Guardian, menceritakan kembali sistem rumit di mana pedagang lokal mengambil foto KTP dan nomornya untuk menerima subsidi pemerintah 10 hari sebelum pemungutan suara.

Dia mempresentasikan ini untuk menerima voucher berwarna merah muda di luar tempat pemungutan suara, voucher kemudian dicap oleh staf di dalam setelah dia memilih, dan kemudian bisa ditukar dengan vendor untuk mendapatkan tas bahan makanan dasar, seperti minyak goreng, pasta, gula, dan teh.

"Orang-orang miskin dan kami membutuhkan apa pun yang dapat mendukung kami," katanya. "Banyak orang yang saya kenal pergi ke tempat pemungutan suara untuk mendapatkan sekantong makanan, karena Ramadhan sudah dekat dan harga sangat tinggi akhir-akhir ini."

Partai-partai oposisi telah mendesak pemungutan suara "tidak", tetapi mereka memiliki sedikit kekuasaan di parlemen, yang dikemas dengan para pendukung As-Sissi dan sangat menyetujui amandemen awal bulan ini. Media lokal juga didominasi oleh komentator pro-pemerintah, dan pihak berwenang telah memblokir ratusan situs web, termasuk yang dioperasikan oleh media independen dan kelompok HAM.[guardian/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Para Pemimpin Afrika Desak Adanya Transisi Damai di Sudan
• Demonstran Palestina Desak PBB Akhiri Blokade Terhadap Gaza
• Boykot Israel, Otoritas Palestina Kirim Pasien Ke Rumah Sakit di Yordania dan Mesir
• Wartawan yang Ungkap Pembantaian Muslim Rohingya Divonis 7 Tahun Penjara
• Pengadilan Tinggi Prancis Tolak Tuntutan Pemulangan Warganya dari Suriah
• Kepala LNA Khalifa Haftar Umumkan Fase ke-2 Ofensif Tripoli
• Pemimpin Syi'ah Houtsi Sesumbar Rudal Mereka dapat Mencapai Target Strategis Saudi dan UEA
• Pemerintah Sah Libya Tuduh Prancis Dukung Jenderal Kriminal Khalifa Haftar