Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.106 views

Pasal Sangkar Besi Bagi Aktivis: Suatu Analisis Yuridis

 

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. || Direktur HRS Center



BEKERJANYA hukum pidana pada saat ini memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Dari pengalaman maupun kajian ilmiah yang dilakukan, diketahui bahwa proses penegakan hukum cenderung subjektif, tidak lagi berlaku objektif. Pendekatan deduktif mengalami rekayasa dalam pemenuhan unsur. Perbuatan seseorang sudah ditentukan sedemikian rupa sebagai premis minor, untuk kemudian disesuaikan dengan premis mayor (norma hukum). Hasilnya berupa ‘silogisme’ yang dipaksakan.

Kondisi demikian, lazim disebut ‘kriminalisasi’. Padahal, dalam memahami dan menerapkan suatu norma hukum harus berdasarkan kesahihan (validitas). Validitas harus melalui penalaran secara logis. Di sini, logika menjadi alat untuk menganalisis dan membangun argumen, yakni hubungan antara konklusi dengan premis-premis. Analisis argumen itulah yang kita kenal dengan pemenuhan unsur.

Salah satu permasalahan yang cukup krusial menyangkut silogisme ini adalah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama ujaran ‘kebencian’ atau ‘permusuhan’, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2). Dalam penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ternyata banyak ditemui adanya kejanggalan yang patut mendapatkan perhatian serius. Kejanggalan dimaksud menunjuk pada pemenuhan unsur dan adressat yang dituju. Terlebih lagi, pemenuhan unsur dan ketersediaan dua alat bukti minimal berlangsung dalam tempo waktu yang relatif singkat, bahkan dalam hitungan jam. Pada perkara Syahganda Nainggolan, waktu dilakukannya penangkapan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), setidak-tidaknya dalam tempo waktu lebih kurang 4 (empat) jam, dan itu telah masuk waktu dini hari.

Begitu pun pada penangkapan terhadap Gus Nur relatif sama dengan penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan. Penangkapan Gus Nur didasarkan Laporan Polisi tertanggal 22 Oktober 2020 dan Sprindik tertanggal 23 Oktober 2020. Diberitakan media, penangkapan terjadi pada hari Sabtu 24 Oktober 2020, dini hari pukul 00.00 WIB. Dengan demikian, tempo waktu antara Sprindik dan penangkapan, tidak lebih dari 24 (duapuluh empat) jam. Di sini dipertanyakan, apakah dalam tempo waktu 24 jam penyidik telah memperoleh 2 (dua) alat bukti minimal dan termasuk juga pemeriksaan pendahuluan (calon tersangka) sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Memperhatikan alur penanganan perkara, pemeriksaan calon tersangka belum dilakukan terhadap Gus Nur, Syahganda Nainggolan, Anton Permana dan Jumhur Hidayat. Padahal, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan calon tersangka dilakukan untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal itu untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan dua alat bukti minimal. Pemeriksaan calon tersangka dan keberadaan minimal dua alat bukti bersifat kumulatif, bukan alternatif. Keduanya merupakan satu kesatuan atau berpasangan dan oleh karenanya tidak terpisahkan.

Dalam hal ketersediaan alat bukti minimal sebagaimana dimaksudkan, siapakah yang menjadi Saksi dan Ahli, apakah pula telah memberikan keterangan dalam tempo yang demikian singkat itu? Pada perkara Syahganda Nainggolan setidak-tidaknya waktu yang tersedia sekitar 4 jam dan pada perkara Gus Nur sekitar 24 jam. Oleh karena itu, persepsi publik yang merasakan adanya keganjilan dapat dimaklumi.

Sementara itu, fungsi dari penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Frasa “guna menemukan tersangkanya” tentunya setelah didapatkan dua alat bukti dan telah pula terpenuhinya unsur dari tindak pidana yang disangkakan. Dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tepatnya pada Pasal 25 Ayat (2) ditentukan bahwa penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Terkait dengan penetapan tersangka terhadap Gus Nur, Syahganda Nainggolan dan lainnya bukanlah dimaknai tertangkap tangan, disini dipertanyakan pula menyangkut keberadaan gelar perkara. Gelar perkara lazimnya sangat terkait dengan penetapan status tersangka yang didahului oleh adanya dua alat bukti minimal dan terpenuhinya unsur, baik objektif maupun subjektif.

Lebih lanjut, menyangkut pasal yang dikenakan terhadap Gus Nur, yakni Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP. Keenam pasal tersebut memiliki corak yang berbeda satu dengan yang lainnya. Konstruksi sangkaan juga terdapat pertemuan antara lex specialis dengan lex generalis. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berkedudukan sebagai lex specialis dari Pasal 157 KUHP. Di sisi lain, Pasal 157 KUHP lex specialis dari Pasal 156 KUHP. Begitu pun Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merupakan lex specialis dari Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tidaklah demikian mudah diterapkan. Delik ini adalah delik materil dengan menunjuk frasa “untuk menimbulkan”. Dengan demikian, harus terwujud timbulnya kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA). Apakah telah nyata sungguh-sungguh terjadi timbulnya kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA? kapan dan dimana? Khusus antar Golongan tidak dapat dimaknai sebagai pemerintah, organisasi, partai politik dan korporasi.

Kemudian, keberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict. Dalam penerapannya dipersyaratkan harus adanya orang perorangan – bukan sekelompok orang dan bukan badan hukum, organisasi atau pemerintah – sebagai korban yang merasakan secara langsung adanya ucapan penghinaan. Pihak yang mengadukan tentunya sebagai korban yakni orang perorangan (naturlijk person), bukan yang lainnya. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mensyaratkan harus adanya pengaduan (delik aduan). Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Adapun Pasal 207 KUHP menunjuk kepada penghinaan kepada ‘penguasa’ dengan menunjuk pada jabatan tertentu. Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah, delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP manakala penghinaan ditujukan dalam kualitas pribadinya. Konsekuensi hukum dengan adanya putusan Mahkmamah Konstitusi tersebut adalah tidak dapatnya seseorang yang menghina Presiden dan/atau Wakil Presiden dikenakan Pasal 207 KUHP. Terlebih lagi Pasal 207 KUHP menyebutkan penguasa, bukan Presiden dan Wakil Presiden.

Permasalahan dalam pemenuhan unsur menunjuk pada fakta-fakta yuridis – sebagai premis minor – tanpa dilakukan kualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, dan tanpa pula diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Keberlakuan silogisme bagaikan dalam sangkar besi (iron cage). Di sini konklusi sebenarnya sudah dipersiapkan sebelumnya dengan mempertemukan perbuatan yang disangkakan dengan premis mayor. Norma hukum sebagai premis mayor diposisikan mencakup berbagai perbuatan. Interpretasi atas norma hukum kemudian menyeragamkan berbagai perbuatan. Perbuatan seseorang yang kemudian ditampung dalam norma hukum telah mengalami reduksi. Kondisi demikian terus berlanjut hingga kini khususnya dalam penerapan pasal ujaran kebencian dan permusuhan.

Bekerjanya hukum pidana sebagaimana didalilkan di atas, menyebabkan menurunnya derajat (kewibawaan) hukum. Pada akhirnya, konsepsi negara hukum semakin dipertanyakan. Wallahu 'alam.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Dapur Darurat: Berbagi Makanan untuk Isoman Penyintas Covid. Ayo Bantu..!!!

Dapur Darurat: Berbagi Makanan untuk Isoman Penyintas Covid. Ayo Bantu..!!!

Lonjakan Covid meningkat tajam, Indonesia menempati nomor 1 di dunia dalam kasus harian dan kematian. Para penyintas Corona yang jalani isolasi butuh uluran tangan. Mari berbagi makanan siap...

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Kanaya Shersabila, yatim piatu segudang prestasi ini tak bisa sekolah lagi karena tak punya biaya. Sang nenek yang jadi tulang punggung keluarga tak bisa mencari nafkah karena sudah uzur sakit-sakitan....

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Latest News
Judoka Alzajair Mundur Dari Olimpiade Tokyo Setelah Menolak Bertarung Dengan Pejudo Israel

Judoka Alzajair Mundur Dari Olimpiade Tokyo Setelah Menolak Bertarung Dengan Pejudo Israel

Jum'at, 23 Jul 2021 22:29

Kelompok HAM: Iran Gunakan Kekuatan Melanggar Hukum Dan Berlebihan Terhadap Protes Krisis Air

Kelompok HAM: Iran Gunakan Kekuatan Melanggar Hukum Dan Berlebihan Terhadap Protes Krisis Air

Jum'at, 23 Jul 2021 22:00

Bimas Islam: Prof Huzaemah Tahido Yanggo Perempuan Intelektual yang Patut Diteladani

Bimas Islam: Prof Huzaemah Tahido Yanggo Perempuan Intelektual yang Patut Diteladani

Jum'at, 23 Jul 2021 21:19

Untuk Pertama Kalinya Tentara Wanita Saudi Dikerahkan Untuk Pengamanan Ibadah Haji

Untuk Pertama Kalinya Tentara Wanita Saudi Dikerahkan Untuk Pengamanan Ibadah Haji

Jum'at, 23 Jul 2021 21:00

Naftali Bennet Bersumpah Bawa Pulang Warga Dan Mayat Tentara Israel Yang Ditahan Hamas

Naftali Bennet Bersumpah Bawa Pulang Warga Dan Mayat Tentara Israel Yang Ditahan Hamas

Jum'at, 23 Jul 2021 20:20

Komisi IX Ingatkan Pemerintah Soal Bom Waktu Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Komisi IX Ingatkan Pemerintah Soal Bom Waktu Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Jum'at, 23 Jul 2021 20:14

Dewan Dakwah Aceh Salurkan Daging Kurban untuk 440 Keluarga Kurang Mampu dan Muallaf

Dewan Dakwah Aceh Salurkan Daging Kurban untuk 440 Keluarga Kurang Mampu dan Muallaf

Jum'at, 23 Jul 2021 19:35

Ketika Nyawa Jadi Tumbal Kebijakan Penguasa di Tengah Wabah

Ketika Nyawa Jadi Tumbal Kebijakan Penguasa di Tengah Wabah

Jum'at, 23 Jul 2021 15:00

Indonesia Halal Watch Potong Hewan Kurban dengan Prokes Ketat

Indonesia Halal Watch Potong Hewan Kurban dengan Prokes Ketat

Jum'at, 23 Jul 2021 11:14

Penyintas Covid Isoman Tak Mampu Memasak, Bantuan IDC Sangat Membantu

Penyintas Covid Isoman Tak Mampu Memasak, Bantuan IDC Sangat Membantu

Jum'at, 23 Jul 2021 10:54

Legislator Minta Pemerintah Evaluasi Efektivitas Penggunaan Vaksin Sinovac

Legislator Minta Pemerintah Evaluasi Efektivitas Penggunaan Vaksin Sinovac

Jum'at, 23 Jul 2021 09:25

Innalillahi, Pakar Fikih Prof Huzaemah Tahido Yanggo Berpulang

Innalillahi, Pakar Fikih Prof Huzaemah Tahido Yanggo Berpulang

Jum'at, 23 Jul 2021 08:22

Keterlaluan, Biaya Tes PCR Rp900.000

Keterlaluan, Biaya Tes PCR Rp900.000

Jum'at, 23 Jul 2021 08:14

AS Lancarkan Serangan Udara Ke Al-Shabaab, Yang Pertama Di Era Pemerintahan Joe Biden

AS Lancarkan Serangan Udara Ke Al-Shabaab, Yang Pertama Di Era Pemerintahan Joe Biden

Kamis, 22 Jul 2021 22:06

AS Akan Tampung Ribuan Penerjemah Afghanistan Yang Bekerja Untuk Mereka Di Pangkalan Qatar

AS Akan Tampung Ribuan Penerjemah Afghanistan Yang Bekerja Untuk Mereka Di Pangkalan Qatar

Kamis, 22 Jul 2021 21:45

Hacker Tuntut 50 Juta USD Dari Saudi Aramco Untuk Hapus Data Perusahaan Yang Mereka Retas

Hacker Tuntut 50 Juta USD Dari Saudi Aramco Untuk Hapus Data Perusahaan Yang Mereka Retas

Kamis, 22 Jul 2021 20:25

Taliban: Kami Dalam Posisi Bertahan Selama Hari Raya Idul Adha

Taliban: Kami Dalam Posisi Bertahan Selama Hari Raya Idul Adha

Kamis, 22 Jul 2021 19:01

Dapat Bantuan Ini, Petugas Pemakaman Covid TPU Mangunjaya Ucapkan Terima Kasih kepada IDC

Dapat Bantuan Ini, Petugas Pemakaman Covid TPU Mangunjaya Ucapkan Terima Kasih kepada IDC

Kamis, 22 Jul 2021 18:15

Evaluasi PPKM Darurat, Bukhori Sampaikan Catatan Kritis

Evaluasi PPKM Darurat, Bukhori Sampaikan Catatan Kritis

Kamis, 22 Jul 2021 16:56

Statuta Universitas Indonesia Direvisi, Legislator: Kampus Dikebiri?

Statuta Universitas Indonesia Direvisi, Legislator: Kampus Dikebiri?

Kamis, 22 Jul 2021 16:27


MUI

Must Read!
X

Rabu, 21/07/2021 10:52

Infodemi, Agama dan Sains