Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.616 views

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

 

Oleh:

Dr Abdul Chair Ramadhan || Direktur HRS Center

 

PEMBUKAAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Rumusan tersebut ditujukan terhadap terjaminnya keselamatan jiwa rakyat. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, “penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana”. Dengan demikian, keselamatan jiwa rakyat harus didahulukan, bukan yang lainnya.

Dalam penanggulangan pandemi Covid-19, pada awalnya pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi ketimbang keselamatan jiwa rakyat. Pada saat ini kepentingan politik (Pilkada) yang justru diutamakan. Pemerintah tidak berkehendak untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 sampai wabah Covid-19 turun signifikan. Terlihat adanya ‘kesesatan berpikir’ atau penggunaan pikiran secara salah dalam menentukan prioritas. Prinsip menghindar dari risiko yang lebih besar tidak menjadi acuan.

Patut dicatat, apabila Pilkada tetap diselenggarakan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Secara a contrario, pencabutannya juga harus mengacu kepada pendekatan tersebut, khususnya pertimbangan epidemiologis dan penurunan kurva kasus positif Covid-19. Dapat dikatakan, penyelenggaraan Pilkada merupakan pencabutan PSBB secara diam-diam. Padahal tidak ada klausul pengecualian terhadap penyelenggaraan Pilkada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, tidak ada dalil pembenar penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini.

Jika pemerintah tetap ingin menyelenggarakan Pilkada, maka menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat harus menetapkan pencabutan status “Kedaruratan Kesehatan Kesehatan”. Dikatakan demikian, oleh karena Kedaruratan Kesehatan Masyarakat disebutkan satu kesatuan, “menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Mengacu kepada ketentuan ini, dipertanyakan penggunaan kelonggaran PSBB dalam penyelenggaraan Pilkada. Begitu pun status “Bencana Nasional” yang diterbitkan melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 juga harus dicabut. Secara yuridis, sifat “kedaruratan dan kebencanaan” sudah tidak ada lagi dengan diselenggarakannya Pilkada serentak.

Penyelenggaraan Pilkada akan menimbulkan semakin bertambahnya penyebaran Covid-19. ‘Probabilitas’ risiko kesehatan masyarakat demikian tinggi dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat secara berkelanjutan. Pilkada akan melemahkan penanggulangan Covid-19. Masyarakat justru akan terlibat aktif dalam penyebarannya. Pemerintah (in casu Presiden) dapat dikatakan tidak melakukan upaya penanggulangan yang salah satunya adalah pencegahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Disinilah letak adanya pembiaran secara sengaja. Dalam perspektif HAM pembiaran sebagai salah satu unsur utama pelanggaran HAM (human rights abused by omission).

Pembiaran menunjuk melemahnya fungsi pencegahan dan mengancam keselamatan jiwa rakyat. Pencegahan sebagai upaya dicegahnya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat keluar dari suatu wilayah tertentu. Adapun penangkalan ditujukan terhadap masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat ke dalam wilayah tertentu. Pencegahan dan penangkalan adalah satu paket. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada akan berdampak timbulnya risiko kesehatan masyarakat. Menurut hukum kausalitas, setiap akibat yang terjadi didahului oleh adanya sebab. Sebab merupakan faktor yang berpengaruh timbulnya akibat. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi, maka sebab berpengaruh terhadap ancaman keselamatan jiwa rakyat adalah kebijakan melanjutkan penyelenggaraan Pilkada. Presiden selaku pihak yang paling bertanggungjawab.

Kita ketahui, sebelumnya Jokowi telah menetapkan dua status yang berbeda terkait pandemi Covid-19, yakni status “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian status “Bencana Nasional” dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Menjadi pertanyaan serius, dimana daya berlaku kedua deklarasi tersebut, jika penyelenggaraan Pilkada tetap dilangsungkan. Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan penamaannya tentu penanggulangannya harus dengan cara-cara yang luar biasa, bukan malah mengabaikan faktor risiko kesehatan masyarakat.

Adapun alasan tetap menyelenggarakan Pilkada disebut demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih tidak sebanding dengan keselamatan jiwa rakyat yang seharusnya menjadi prioritas. Alasan tersebut memang selalu melekat dalam kondisi normal, bukan dalam masa pandemi Covid-19. Keselamatan jiwa rakyat adalah yang pertama olah karenanya harus diutamakan. Tidak dapat dinegasikan dengan alasan apa pun. Kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang cacat sejak awal dan mengandung kesesatan berpikir, ternyata masih terus berlangsung hingga kini.

Rakyat selalu dituntut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, pemerintah sendiri melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah hanya mengejar kepentingan pragmatis, namun menanggalkan keselamatan jiwa rakyat. Satu jiwa rakyat Indonesia jauh lebih berharga untuk dijamin keselamatannya ketimbang menjamin kepentingan para elite politik dalam proses Pilkada.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Islamic State Bobol Penjara di Kongo, Bebaskan Setidaknya 1300 Narapidana

Islamic State Bobol Penjara di Kongo, Bebaskan Setidaknya 1300 Narapidana

Rabu, 21 Oct 2020 19:15

Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun, Pimpinan Ponpes Gontor KH. Abdullah Syukri Zarkasyi Wafat

Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun, Pimpinan Ponpes Gontor KH. Abdullah Syukri Zarkasyi Wafat

Rabu, 21 Oct 2020 19:06

Turki Akan Kirim Bantuan ke Warga Sipil Azerbaijan Terdampak Pertempuran di Nagorno-Karabakh

Turki Akan Kirim Bantuan ke Warga Sipil Azerbaijan Terdampak Pertempuran di Nagorno-Karabakh

Rabu, 21 Oct 2020 18:55

Dilihat Sebagai Oposisi Terkuat, KAMI Akan Ditekan Terus

Dilihat Sebagai Oposisi Terkuat, KAMI Akan Ditekan Terus

Rabu, 21 Oct 2020 17:45

Hatice Cengiz Gugat Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman Atas Pembunuhan Jamal Khashoggi

Hatice Cengiz Gugat Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman Atas Pembunuhan Jamal Khashoggi

Rabu, 21 Oct 2020 14:05

Warga Tolak Pendirian Gereja Jemaat Allah Mojolaban Sukoharjo

Warga Tolak Pendirian Gereja Jemaat Allah Mojolaban Sukoharjo

Rabu, 21 Oct 2020 09:58

Indonesia Rekor Utang Terbanyak, DPR: Lewati Batas Aman yang Direkomendasikan IMF

Indonesia Rekor Utang Terbanyak, DPR: Lewati Batas Aman yang Direkomendasikan IMF

Rabu, 21 Oct 2020 09:29

Ulama dan Pemimpin Muslim Filipina Kecam Rencana Militer Untuk Mengawasi Madrasah

Ulama dan Pemimpin Muslim Filipina Kecam Rencana Militer Untuk Mengawasi Madrasah

Selasa, 20 Oct 2020 22:35

Kemunafikan Eropa: Kata-kata Kosong Untuk Palestina, Senjata Mematikan Untuk Israel

Kemunafikan Eropa: Kata-kata Kosong Untuk Palestina, Senjata Mematikan Untuk Israel

Selasa, 20 Oct 2020 22:15

Kepala Mossad Sebut Israel dan Arab Saudi Pelihara Hubungan Perdamaian Tidak Resmi

Kepala Mossad Sebut Israel dan Arab Saudi Pelihara Hubungan Perdamaian Tidak Resmi

Selasa, 20 Oct 2020 21:15

AS Cantumkan Pebisnis Batu Permata Di Australia Dalam Daftar Teroris yang Ditunjuk Global

AS Cantumkan Pebisnis Batu Permata Di Australia Dalam Daftar Teroris yang Ditunjuk Global

Selasa, 20 Oct 2020 20:45

Koalisi Advokat Bersiap Somasi Menteri Kesehatan

Koalisi Advokat Bersiap Somasi Menteri Kesehatan

Selasa, 20 Oct 2020 19:41

PKS: Setahun Jokowi, Semua Ambyar!

PKS: Setahun Jokowi, Semua Ambyar!

Selasa, 20 Oct 2020 17:59

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, Anis: Kinerja Bidang Ekonomi Belum Memuaskan

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, Anis: Kinerja Bidang Ekonomi Belum Memuaskan

Selasa, 20 Oct 2020 17:26

Hasil Survei: 40% Gen-Z Inginkan Jaringan Stabil

Hasil Survei: 40% Gen-Z Inginkan Jaringan Stabil

Selasa, 20 Oct 2020 09:33

Mau Tanya, Video Kawal Jogging dan Helikopter Itu Hoax Apa Tidak?

Mau Tanya, Video Kawal Jogging dan Helikopter Itu Hoax Apa Tidak?

Selasa, 20 Oct 2020 07:02

Menteri Toleransi UEA Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Inggris

Menteri Toleransi UEA Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Inggris

Senin, 19 Oct 2020 21:43

Ayah, Sosok Tegar yang Layak Mendapatkan Surga

Ayah, Sosok Tegar yang Layak Mendapatkan Surga

Senin, 19 Oct 2020 21:32

Islamic State Bidik Negara Teluk, Serukan Serang Kepentingan Ekonomi Saudi

Islamic State Bidik Negara Teluk, Serukan Serang Kepentingan Ekonomi Saudi

Senin, 19 Oct 2020 21:18

Penghargaan sebagai Negara Pengutang, Malu atau Bangga?

Penghargaan sebagai Negara Pengutang, Malu atau Bangga?

Senin, 19 Oct 2020 21:09


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X