Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.839 views

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

 

Oleh:

Dr Abdul Chair Ramadhan || Direktur HRS Center

 

PEMBUKAAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Rumusan tersebut ditujukan terhadap terjaminnya keselamatan jiwa rakyat. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, “penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana”. Dengan demikian, keselamatan jiwa rakyat harus didahulukan, bukan yang lainnya.

Dalam penanggulangan pandemi Covid-19, pada awalnya pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi ketimbang keselamatan jiwa rakyat. Pada saat ini kepentingan politik (Pilkada) yang justru diutamakan. Pemerintah tidak berkehendak untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 sampai wabah Covid-19 turun signifikan. Terlihat adanya ‘kesesatan berpikir’ atau penggunaan pikiran secara salah dalam menentukan prioritas. Prinsip menghindar dari risiko yang lebih besar tidak menjadi acuan.

Patut dicatat, apabila Pilkada tetap diselenggarakan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Secara a contrario, pencabutannya juga harus mengacu kepada pendekatan tersebut, khususnya pertimbangan epidemiologis dan penurunan kurva kasus positif Covid-19. Dapat dikatakan, penyelenggaraan Pilkada merupakan pencabutan PSBB secara diam-diam. Padahal tidak ada klausul pengecualian terhadap penyelenggaraan Pilkada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, tidak ada dalil pembenar penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini.

Jika pemerintah tetap ingin menyelenggarakan Pilkada, maka menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat harus menetapkan pencabutan status “Kedaruratan Kesehatan Kesehatan”. Dikatakan demikian, oleh karena Kedaruratan Kesehatan Masyarakat disebutkan satu kesatuan, “menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Mengacu kepada ketentuan ini, dipertanyakan penggunaan kelonggaran PSBB dalam penyelenggaraan Pilkada. Begitu pun status “Bencana Nasional” yang diterbitkan melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 juga harus dicabut. Secara yuridis, sifat “kedaruratan dan kebencanaan” sudah tidak ada lagi dengan diselenggarakannya Pilkada serentak.

Penyelenggaraan Pilkada akan menimbulkan semakin bertambahnya penyebaran Covid-19. ‘Probabilitas’ risiko kesehatan masyarakat demikian tinggi dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat secara berkelanjutan. Pilkada akan melemahkan penanggulangan Covid-19. Masyarakat justru akan terlibat aktif dalam penyebarannya. Pemerintah (in casu Presiden) dapat dikatakan tidak melakukan upaya penanggulangan yang salah satunya adalah pencegahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Disinilah letak adanya pembiaran secara sengaja. Dalam perspektif HAM pembiaran sebagai salah satu unsur utama pelanggaran HAM (human rights abused by omission).

Pembiaran menunjuk melemahnya fungsi pencegahan dan mengancam keselamatan jiwa rakyat. Pencegahan sebagai upaya dicegahnya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat keluar dari suatu wilayah tertentu. Adapun penangkalan ditujukan terhadap masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat ke dalam wilayah tertentu. Pencegahan dan penangkalan adalah satu paket. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada akan berdampak timbulnya risiko kesehatan masyarakat. Menurut hukum kausalitas, setiap akibat yang terjadi didahului oleh adanya sebab. Sebab merupakan faktor yang berpengaruh timbulnya akibat. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi, maka sebab berpengaruh terhadap ancaman keselamatan jiwa rakyat adalah kebijakan melanjutkan penyelenggaraan Pilkada. Presiden selaku pihak yang paling bertanggungjawab.

Kita ketahui, sebelumnya Jokowi telah menetapkan dua status yang berbeda terkait pandemi Covid-19, yakni status “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian status “Bencana Nasional” dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Menjadi pertanyaan serius, dimana daya berlaku kedua deklarasi tersebut, jika penyelenggaraan Pilkada tetap dilangsungkan. Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan penamaannya tentu penanggulangannya harus dengan cara-cara yang luar biasa, bukan malah mengabaikan faktor risiko kesehatan masyarakat.

Adapun alasan tetap menyelenggarakan Pilkada disebut demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih tidak sebanding dengan keselamatan jiwa rakyat yang seharusnya menjadi prioritas. Alasan tersebut memang selalu melekat dalam kondisi normal, bukan dalam masa pandemi Covid-19. Keselamatan jiwa rakyat adalah yang pertama olah karenanya harus diutamakan. Tidak dapat dinegasikan dengan alasan apa pun. Kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang cacat sejak awal dan mengandung kesesatan berpikir, ternyata masih terus berlangsung hingga kini.

Rakyat selalu dituntut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, pemerintah sendiri melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah hanya mengejar kepentingan pragmatis, namun menanggalkan keselamatan jiwa rakyat. Satu jiwa rakyat Indonesia jauh lebih berharga untuk dijamin keselamatannya ketimbang menjamin kepentingan para elite politik dalam proses Pilkada.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Bermodal kaki palsu Abu Rahman keliling Kota Solo menjajakan minuman 'es kapal' untuk menafkahi keluarga. Kini ia tak bisa bekerja lagi karena kaki palsunya jebol tak bisa diperbaiki.Ayo Bantu.!!...

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Selain jadi target pemurtadan misionaris, warga kesulitan air bersih untuk wudhu, mandi, minum, memasak, dll. Diperlukan dana 11 juta rupiah untuk pipanisasi penghubung sumber mata air ke masjid,...

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Kondisi Mushalla Khoirussalam Sambong ini semrawut karena pembangunan berhenti terkendala dana. Dibutuhkan dana 15 juta rupiah untuk menuntaskan mushalla hingga layak dan nyaman. ...

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia  Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Yatim berprestasi ini putus sekolah. Impian pendidikan pesantren untuk mewujudkan cita-cita menjadi penghafal Al-Qur’an dan guru agama Islam terkubur oleh kendala biaya....

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Nenek renta ahli ibadah ini hidup seorang diri di bilik reyot Bengawan Solo. Bila hujan seisi rumah kebocoran air. Di malam hari, ia menggigil kedinginan diserang angin malam karena dindingnya...

Latest News
12 Pengungsi Tewas Dibunuh Di Kamp Timur Laut Suriah Tempat Anggota Keluarga IS Ditahan

12 Pengungsi Tewas Dibunuh Di Kamp Timur Laut Suriah Tempat Anggota Keluarga IS Ditahan

Jum'at, 22 Jan 2021 23:16

Tahanan Palestina di Penjara Israel Meninggal Setelah Menerima Vaksin Virus Corona

Tahanan Palestina di Penjara Israel Meninggal Setelah Menerima Vaksin Virus Corona

Jum'at, 22 Jan 2021 22:37

Pantaskah Menuduh Curah Hujan Menjadi Penyebab Bencana Banjir?

Pantaskah Menuduh Curah Hujan Menjadi Penyebab Bencana Banjir?

Jum'at, 22 Jan 2021 19:42

Suami Menyusu ke Istrinya, Ini Pandangan Syaikh Bin Bazz!

Suami Menyusu ke Istrinya, Ini Pandangan Syaikh Bin Bazz!

Jum'at, 22 Jan 2021 17:08

Anggota DPR Ingatkan Penanggungjawab Penanganan Covid-19 Ada Dipundak Presiden Jokowi

Anggota DPR Ingatkan Penanggungjawab Penanganan Covid-19 Ada Dipundak Presiden Jokowi

Jum'at, 22 Jan 2021 12:38

Banjir Kalsel Akibat Kerusakan Lingkungan, Netty: Pemerintah Jangan Lepas Tangan!

Banjir Kalsel Akibat Kerusakan Lingkungan, Netty: Pemerintah Jangan Lepas Tangan!

Jum'at, 22 Jan 2021 08:43

Perintah Halal dan Tayyib Tidak Hanya Untuk Makanan Saja

Perintah Halal dan Tayyib Tidak Hanya Untuk Makanan Saja

Kamis, 21 Jan 2021 23:55

Studi: Penggunaan Masker Bantu Cegah Penularan Covid-19

Studi: Penggunaan Masker Bantu Cegah Penularan Covid-19

Kamis, 21 Jan 2021 22:05

Benyamin Netanyahu Desak Presiden Amerika Joe Biden Perkuat Aliansi AS-Israel

Benyamin Netanyahu Desak Presiden Amerika Joe Biden Perkuat Aliansi AS-Israel

Kamis, 21 Jan 2021 21:51

Serangan Bom Jibaku Kembar Di Baghdad Irak Tewaskan 28 Orang

Serangan Bom Jibaku Kembar Di Baghdad Irak Tewaskan 28 Orang

Kamis, 21 Jan 2021 20:54

Pandemi Covid-19 Belum Mereda, MP Persis Usulkan Muktamar Diundur Lagi

Pandemi Covid-19 Belum Mereda, MP Persis Usulkan Muktamar Diundur Lagi

Kamis, 21 Jan 2021 19:00

Menggantungkan Harapan dan Nasib

Menggantungkan Harapan dan Nasib

Kamis, 21 Jan 2021 16:26

Perpres Berbahaya, Mau Dibawa ke mana Negara?

Perpres Berbahaya, Mau Dibawa ke mana Negara?

Kamis, 21 Jan 2021 16:20

Seorang Tentara AS Ditangkap Karena Diduga Membantu Rencana Serangan Islamic State

Seorang Tentara AS Ditangkap Karena Diduga Membantu Rencana Serangan Islamic State

Kamis, 21 Jan 2021 15:15

Apakah Shalat Jum’at Wajib Bagi Wanita?

Apakah Shalat Jum’at Wajib Bagi Wanita?

Kamis, 21 Jan 2021 14:03

Legislator Berharap Komjen Listyo Sigit Bawa Perubahan di Tubuh Polri

Legislator Berharap Komjen Listyo Sigit Bawa Perubahan di Tubuh Polri

Kamis, 21 Jan 2021 12:52

Jadi Presiden AS Ke-46, Joe Biden Janjikan 'Hari Baru' Untuk Amerika Serikat

Jadi Presiden AS Ke-46, Joe Biden Janjikan 'Hari Baru' Untuk Amerika Serikat

Kamis, 21 Jan 2021 12:42

Inilah Harapan Partai Gelora kepada Listyo Sigit sebagai Kapolri Baru

Inilah Harapan Partai Gelora kepada Listyo Sigit sebagai Kapolri Baru

Kamis, 21 Jan 2021 12:32

DKI Punya Sekda Baru, Fahira Idris: Bantu Gubernur Kuatkan Koordinasi dan Kolaborasi Hadapi Pandemi

DKI Punya Sekda Baru, Fahira Idris: Bantu Gubernur Kuatkan Koordinasi dan Kolaborasi Hadapi Pandemi

Kamis, 21 Jan 2021 12:14

Ketua MUI Bidang Fatwa Maudhuiyah Terima Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang

Ketua MUI Bidang Fatwa Maudhuiyah Terima Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang

Kamis, 21 Jan 2021 11:59


MUI

Must Read!
X