MK Minta UU Ciptaker Direvisi, AHY: Ini Sejalan dengan Pertimbangan Demokrat

JAKARTA (voa-islam.com)--Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menyalahi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa putusan hukum MK itu harus dihormati.

“Ini adalah momentum baik untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Cipta Kerja, agar selaras dengan aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan ‘sustainable economic growth with equity’,” tegas AHY, Jumat (26/11) pekan lalu.

Baca: Urgen, Mari Support Dakwah Media Voa Islam

“Selain memiliki problem keterbukaan publik dalam proses pembahasannya, MK juga nilai UU Cipta Kerja tidak memiliki metode penggabungan (omnibus) yang jelas, apakah pembuataan UU baru ataukah revisi,” tambahnya.

Akhirnya, MK memutuskan judicial review UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai “inkonstitusional secara bersyarat”.

“Putusan MK ini sejalan dengan pertimbangan Partai Demokrat saat menolak pengesahan UU ini, 2020 silam. Demokrat memandang memang ada problem formil dan materiil,” tutup AHY

Sebelumnya MK menginstruksikan agar pembentuk UU Cipta Kerja melakukan perbaikan dalam jangka paling lama dua tahun sejak putusan MK. Jika pembentuk UU Cipta Kerja tidak melakukan perbaikan, maka UU ini akan menjadi inkonstitusional secara permanen.*

Sumber: Demokrat.or.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemerintah Segera Laksanakan Putusan MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja
• Pasca Putusan MK, Legislator Minta Proyek Food Estate di Lahan Hutan Dihentikan
• Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon
• MK Putuskan UU Ciptaker Inkonsitusional, PKS: Bukti Pemerintah Gegabah
• Terkait Putusan MK soal UU Ciptaker, HNW: Sejak RUU, PKS Mengkritisi dan Menolaknya
• MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki, Fahira Idris: Buka Partisipasi Publik Seluas-luasnya dan Kedepan
• MK Sebut Pembentukan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Netty: Kenapa Tetap Berlaku?
• Soal Permendikbud, Politisi: Tujuan Pendidikan Bukan untuk Merusak Moral