PKS Ajak Eks Pegawai KPK Bergabung

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi merespons rencana para Eks Pegawai KPK yang ingin mendirikan partai politik.

"Terkait adanya wacana para eks pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk mendirikan partai politik sebagai salah satu kiprahnya, PKS menawarkan agar bergabung saja ke PKS," ungkap Nabil, Jumat (15/10/2021).

Nabil menjelaskan daripada membuat partai politik baru, PKS mengajak Eks Pegawai KPK untuk bergabung terlebih visi pemberantasan korupsi juga menjadi visi PKS.

"Meski mendirikan parpol adalah hak konstitusional warga negara, bagi kami daripada membangun parpol baru kami mengajak mereka untuk bergabung. Toh kami melihat bahwa visi pemberantasan korupsi juga menjadi visi PKS," ucap Nabil.

Nabil menilai dengan penggabungan ini bisa memperkuat visi dan membawa Indonesia lebih baik.

"Dengan bergabung bersama PKS dapat memperkuat visi bersama ini demi Indonesia yang lebih baik," jelas Nabil.

Nabil mengatakan bahwa membangun partai politik tidak mudah dan membutuhkan proses panjang.

"Itu perlu proses yang panjang. Ketokohan, jaringan, serta butuh juga modal finansial yang besar," tutur Nabil.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Legislator Nilai Pembukaan Penerbangan Internasional Bali untuk Wisman Terlalu Dini
• Meresahkan, Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus Berantas Pinjol Ilegal
• PKS Tegas Tolak APBN untuk Danai Kereta Cepat, Jazuli Juwaini: Presiden Inkonsistensi
• Umroh Dapat Lampu Hijau, Fahira Idris: Bukti Bahwa Pengendalian Pandemi Menjadi Kunci
• Mengawati Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Legislator: Pemerintah Jangan Politisasi Riset
• Faisal Basri: Dibanding Negara, Dunia Usaha Lebih Mampu Bertahan dari Ancaman Kebangkrutan
• Oknum Polisi Banting Demonstran, Bukhori Desak Sanksi Tegas dan Berharap Jadi yang Terakhir
• Hadapi Ancaman Kebangkrutan, Anis Matta: Indonesia Butuh Revolusi Ekonomi