Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
6.619 views

Muhammadiyah Sampaikan 3 Rekomendasi Terkait Permen Dikburistek No.30 Tahun 2021

SIARAN PERS

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada bulan September 2021 secara resmi mengundangkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021). Persyarikatan Muhammadiyah yang juga memiliki fokus pada bidang pendidikan tinggi yang dijadikan sebagai gerakan dakwah dan tajdid telah melakukan kajian yang cermat terhadap pembentukan peraturan menteri tersebut dan melalui press release ini menyampaikan sejumlah catatan sebagai berikut:

1. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, meyakini dan memahami bahwa Islam adalah sumber nilai untuk mengatur seluruh aspek kehidupan (Al- Maidah:3). Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan yang saling memuliakan atas dasar agama (Al- Hujarat: 13; Al Isro:70). Tata nilai Islam yang komprehensif termasuk mengatur nilai dan relasi seksual yang halal, beradab dan bermartabat (An-Nur:30-31).

2. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencegahan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik di lingkungan domestik maupun publik, termasuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Khusus di lingkungan perguruan tinggi telah dituangkan dalam pedoman dan implementasi penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Sikap kritis Persyarikatan Muhammadiyah terhadap pembentukan Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 dikarenakan peraturan tersebut memiliki masalah formil dan materiil.

4. Masalah Formil yaitu:

  1. Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukannya. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan tersebut terjadi karena pihak-pihak yang terkait dengan materi Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 tidak dilibatkan secara luas, utuh, dan minimnya informasi dalam setiap tahapan pembentukan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan menteri) harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan.
  2. Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 tidak tertib materi muatan. Terdapat dua kesalahan materi muatan yang mencerminkan adanya pengaturan yang melampaui kewenangan, yaitu: Pertama, Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 mengatur materi muatan yang seharusnya diatur dalam level undang- undang, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi yang tidak proporsional. Kedua, Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi (Vide Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) melalui pembentukan “Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual” (Vide Pasal 23 Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021).

5. Masalah Materiil yaitu:

  1. Pasal 1 angka 1 yang merumuskan norma tentang kekerasan seksual dengan basis “ketimpangan relasi kuasa” mengandung pandangan yang menyederhanakan masalah pada satu faktor, padahal sejatinya multikausa, serta bagi masyarakat Indonesia yang beragama, pandangan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, khususnya Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan laki-laki dan perempuan dalam relasi “mu’asyarah bil-ma’ruf” (relasi kebaikan) berbasis ahlak mulia.
  2. Perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa ”tanpa persetujuan korban” dalam Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021, mendegradasi substansi kekerasan seksual, yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada “persetujuan korban (consent)”.

  3. Rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pas al 5 Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual tidak lagi berdasar nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi persetujuan dari para pihak. Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah.

  4. Pengingkaran nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta legalisasi perbuatan asusila berbasis persetujuan tersebut, bertentangan dengan visi pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

  5. Sanksi penghentian bantuan dan penurunan tingkat akreditasi bagi perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Pasal 19 Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 tidak proporsional, berlebihan, dan represif. Seyogyanya pemerintah lebih mengedepankan upaya pembinaan dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menguatkan institusi pendidikan.

Berdasarkan catatan terhadap masalah Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 Persyarikatan Muhammadiyah melalui press release ini mengajukan 3 (tiga) rekomendasi:

  1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyusun kebijakan dan regulasi sebaiknya lebih akomodatif terhadap publik terutama berbagai unsur penyelenggara Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan tertib asas, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Hal ini dimaksudkan agar pembentukan Peraturan Menteri memenuhi asas keterbukaan dan materi muatan sebagaimana ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan lebih akomodatif terhadap pemenuhan publik (terutama para pemangku kepentingan), maka substansi Peraturan Menteri mendapatkan perspektif dari berbagai masyarakat (publik); bersifat aspiratif, responsif, representatif; tidak resisten, serta tidak menemui kendala/hambatan apabila diimplementasikan. Standar pembentukan Peraturan Menteri sebaiknya ada tahapan public hearing, focus group discussion, dialog, dengar pendapat, jajak pendapat/survei, atau mekanisme lain yang pada prinsipnya bisa melibatkan dan mengakomodasi publik (para pemangku kepentingan terkait).

  2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebaiknya merumuskan kebijakan dan peraturan berdasarkan pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021, agar perumusan peraturan sesuai dengan ketentuan formil pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara materil tidak terdapat norma yang bertentangan dengan agama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian press release ini kami susun sebagai ikhtiar Persyarikatan Muhammadiyah untuk mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan yang tertib, tata kekola perguruan tinggi yang baik dan upaya kolektif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Yogyakarta, 8 November 2021

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua

Prof. H. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D.

page4image18644208

Sekretaris

Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

page4image18643584 page4image18644000

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Insya Allah besok Jum’at IDC berbagi Sedekah Jum’at dan Wakaf Mushaf Al-Qur'an kepada para Santri TPQ Masjid Al-Iman Garut. Mari berburu keberkahan sedekah Jumat dan wakaf Al-Qur'an....

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah  Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah di Tangerang Banten ini terhenti karena terkendala biaya. Diperlukan biaya 30 juta rupiah untuk merampungkan agar ibadah dan syiar Islam makin semarak....

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Ustadz Karita dan Ustadzah Nurjanah totalitas berdakwah memajukan pendidikan agama di Leuwigede Indramayu. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tinggal di gubuk dari karung bekas. Ayo Bantu..!!!...

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian warga Kampung Warung Gantung Talegong Garut, Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum memiliki tempat wudhu. Ayo Wakaf..!!!...

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Latest News
Jazuli Juwaini Instruksikan Anggota Fraksi PKS Potong Gaji untuk Korban Letusan Semeru

Jazuli Juwaini Instruksikan Anggota Fraksi PKS Potong Gaji untuk Korban Letusan Semeru

Senin, 06 Dec 2021 22:19

Pengungsi Banyak yang Bunuh Diri, Solidarity Indonesia for Refugee Minta UNHCR Peduli

Pengungsi Banyak yang Bunuh Diri, Solidarity Indonesia for Refugee Minta UNHCR Peduli

Senin, 06 Dec 2021 21:31

Pejabat Tinggi Isrel Beri 'Dukungan Penuh' Polisi Yang Menembak Mati Warga Palestina Yang Terluka

Pejabat Tinggi Isrel Beri 'Dukungan Penuh' Polisi Yang Menembak Mati Warga Palestina Yang Terluka

Senin, 06 Dec 2021 20:13

Varian Omicron, Dokter Corona Ungkap Pentingnya Percepatan Vaksinasi

Varian Omicron, Dokter Corona Ungkap Pentingnya Percepatan Vaksinasi

Senin, 06 Dec 2021 20:10

Macron: Prancis Dan Beberapa Negara Eropa Pertimbangkan Buka Perwakilan Diplomatik Di Afghanistan

Macron: Prancis Dan Beberapa Negara Eropa Pertimbangkan Buka Perwakilan Diplomatik Di Afghanistan

Senin, 06 Dec 2021 19:15

Bukhori Beberkan Perjuangan Fraksi PKS Wujudkan Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas

Bukhori Beberkan Perjuangan Fraksi PKS Wujudkan Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas

Senin, 06 Dec 2021 16:59

Sering Bicara Soal Agama, KH Cholil Nafis Tawarkan KSAD Dudung Ikut Standarisasi Dai MUI

Sering Bicara Soal Agama, KH Cholil Nafis Tawarkan KSAD Dudung Ikut Standarisasi Dai MUI

Senin, 06 Dec 2021 14:49

Berkaca Pada Pola Pendidikan Rasulullah Saw

Berkaca Pada Pola Pendidikan Rasulullah Saw

Senin, 06 Dec 2021 14:31

Dudung itu Prajurit atau Politisi?

Dudung itu Prajurit atau Politisi?

Senin, 06 Dec 2021 14:02

Varian Omicron, Kegagalan Badan Dunia Melindungi Nyawa Manusia

Varian Omicron, Kegagalan Badan Dunia Melindungi Nyawa Manusia

Senin, 06 Dec 2021 13:49

Indonesia Produsen Minyak Sawit Terbesar, Legislator Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng

Indonesia Produsen Minyak Sawit Terbesar, Legislator Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng

Senin, 06 Dec 2021 10:52

Kelompok HAM Kecam Eksekusi Extra-Yudisial Polisi Israel Terhadap Warga Palestina Di Yerusalem

Kelompok HAM Kecam Eksekusi Extra-Yudisial Polisi Israel Terhadap Warga Palestina Di Yerusalem

Ahad, 05 Dec 2021 21:05

Polisi Inggris Perlakukan Keluarga 'Pengantin ISIS' Sebagai Tersangka Dan Penjahat

Polisi Inggris Perlakukan Keluarga 'Pengantin ISIS' Sebagai Tersangka Dan Penjahat

Ahad, 05 Dec 2021 20:35

Bicara Prestasi, Anies Capres yang Diunggulkan

Bicara Prestasi, Anies Capres yang Diunggulkan

Ahad, 05 Dec 2021 19:43

Minta Maaf yang Bukan Minta Maaf

Minta Maaf yang Bukan Minta Maaf

Ahad, 05 Dec 2021 19:33

Kemenkes Targetkan Indonesia Bisa Mandiri Farmasi dan Alat Kesehatan

Kemenkes Targetkan Indonesia Bisa Mandiri Farmasi dan Alat Kesehatan

Ahad, 05 Dec 2021 19:26

86 Organisasi HAM Desak Uni Eropa Larang Spayware NSO Group Israel

86 Organisasi HAM Desak Uni Eropa Larang Spayware NSO Group Israel

Ahad, 05 Dec 2021 19:15

Turki Dakwa 16 Orang Yang Dicurigai Menjadi Mata-mata Badan Intelijen Israel Mossad

Turki Dakwa 16 Orang Yang Dicurigai Menjadi Mata-mata Badan Intelijen Israel Mossad

Ahad, 05 Dec 2021 17:35

UU Cipta Kerja bak Terekam Dalam VAR

UU Cipta Kerja bak Terekam Dalam VAR

Ahad, 05 Dec 2021 16:55

Jelang Keberangkatan Haji dan Umrah, Politisi PAN Minta Pemerintah Waspadai Virus Omicron

Jelang Keberangkatan Haji dan Umrah, Politisi PAN Minta Pemerintah Waspadai Virus Omicron

Ahad, 05 Dec 2021 12:18


MUI

Must Read!
X