MHTI: Derita Perempuan dan Keluarga Indonesia Akibat Krisis Ekonomi 2015

PERNYATAAN MUSLIMAH HIZBUTTAHRIR INDONESIA

DERITA PEREMPUAN DAN KELUARGA INDONESIA AKIBAT KRISIS EKONOMI 2015, SYARIAH-KHILAFAH SOLUSINYA

Indonesia di ambang krisis ekonomi 2015! Ini terindikasi jelas dari semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang kuat dunia, melambungnya harga bahan pangan di tengah menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK massal sejumlah 30.000 pekerja (data Kemenaker) hingga 100.000 pekerja (data Federasi Serikat Pekerja). Ekonomi bangsa juga memburuk akibat semakin besarnya utang luar negeri yang mengarah pada kebangkrutan negara, defisit transaksi berjalan, likuiditas ketat dan ketegangan politik yang terus berlanjut.

Jutaan perempuan dan keluarga Indonesia segera merasakan dampaknya. Jumlah keluarga miskin bertambah banyak. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak termasuk memberikan kecukupan gizi bagi anak-anaknya. Kondisi buruk ini menambah bukti cacatnya sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negeri ini. Tidak hanya melahirkan krisis ekonomi berulang, sistem ini juga terbukti hanya mewujudkan pertumbuhan ekonomi semu yang disebut ekonomi balon (bubble economy) karena bersandar pada sektor ribawi (non riil) dan uang kertas (fiat money). Karena tidak memiliki mekanisme distribusi yang adil, sistem ekonomi kapitalis juga telah memiskinkan puluhan juta rakyat termasuk perempuan Indonesia sementara segelintir orang bergelimang kekayaan.  .

Merespon kondisi tersebut, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

1. Satu-satunya jalan untuk mengakhiri krisis ekonomi yang melanda negeri ini adalah dengan meninggalkan sistem ekonomi kapitalis; menghapus sektor non riil yang berupa riba, perseroan terbatas (PT) yang menerbitkan saham dan pasar modal, serta menghentikan penggunaan uang kertas tanpa jaminan logam berharga (fiat money). Melakukan beberapa perbaikan regulasi termasuk Paket Kebijakan Ekonomi September (9/9/2015) yang dicanangkan pemerintah untuk merespon kekacauan ekonomi tidak akan mampu mengatasi krisis. Kebijakan ini hanya akan memberikan ‘obat bius’ bagi situasi ekonomi yang memburuk, namun bisa berbahaya karena akan mengalihkan kesadaran publik akan cacat dan bobroknya sistem ekonomi kapitalis.
2. Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya pilihan untuk menata ekonomi bangsa ini. Sistem ekonomi yang bersumber dari Allah inilah yang akan mewujudkan ekonomi yang tumbuh, stabil dan bebas krisis serta berkeadilan. Selain berbasis ekonomi riil dari sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, sistem ini akan menghapus segala bentuk riba dan badan usaha yang akadnya tidak sesuai syariah seperti PT (syirkah musahamah) dan turunannya. Sistem ekonomi Islam akan memberlakukan mata uang berbasis emas dan perak (dinar-dirham) yang tidak bergantung pada mata uang lain sehingga bebas krisis moneter.
3. Khilafah Islamiyah adalah satu-satunya sistem politik yang mampu menghadirkan kembali sistem ekonomi Islam. Politik ekonomi khilafah Islamiyah akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar tiap individu rakyat (sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan), selain menciptakan mekanisme distibusi kekayaan yang adil. Status kepemilikan dan hak pengelolaan yang jelas juga akan diwujudkan melalui pemberlakuan seluruh syariat terkait bidang ekonomi.

Inilah sistem yang mampu memberikan hak-hak ekonomi dan keadilan pada ratusan juta penduduk negeri muslim yang kaya sumber daya alam ini dan mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan. Sistem khilafah inilah yang terbukti tidak membiarkan satu perempuan pun menanggung penderitaan karena melihat anak-anaknya tak tercukupi kebutuhan dasarnya.

Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Iffah Ainur Rochmah

HP : +628111131924                                                       

Email: iffahrochmah@gmail.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

• Hadirilah! TAPI-4 "Mengingat Kebiadaban Pemberontakan G 30 S PKI dan Mewaspadai Bahaya KGB"
• Belum Berizin, 2 Gereja GIdI di Sraegen akan Dievaluasi Bupati
• TAM Tuntut Mabes POLRI Tuntaskan Proses Hukum Kasus Tolikara
• Belum Berizin, LUIS Minta Pemkab Sragen Tutup Dua Gereja GIDI
• Munas MUI ke-IX: Titik Tolak Pelemahan Pemikiran dan Aliran Sesat
• DDII Bandung: Ganyang PKI, Turunkan Jokowi
• Dewan Dakwah Aceh Gelar Silaturahim Dengan Masyarakat Rumpet
• Ketua HTI Jakarta Tolak Wacana Lokalisasi Tempat Demonstrasi