MILF dan MNLF Akan Kembali Bersatu

Sulu, Philipina Selatan (Voa-Islam.com) - Dua organisasi besar perlawanan bersenjata umat Islam Moro di Philipina Selatan yang dahulunya adalah satu dan berpisah selama beberapa lama, direncanakan akan bergabung kembali menjadi satu kesatuan dengan perantara OKI.

MILF dan MNLF merupakan bagian dari MLF (Moro Liberation Front). kemudian keduanya keluar dari MLF dan membentuk faksi masing-masing. MNLF diketuai oleh Nur Misuari yang lebih beraliran nasionalis, sedangkan MILF yang dipimpin oleh Syaikh Selamat Hasyim, seorang ulama pejuang yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita untuk mendirikan negara Islam di Philipina Selatan.

Para anggota pasukan Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (BIAF) dari Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang berbasis di Sulu menyambut baik penyatuan MILF dan MNLF yang diprakarsai oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI).

..hal itu selalu manjadi keinginan bagi MILF untuk merapatkan barisan dengan saudara-saudara mereka di MNLF..

Seorang anggota Markas Komando ke-117 dari di Sulu, yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan kepada luwaran.com bahwa hal itu selalu manjadi keinginan bagi MILF untuk merapatkan barisan dengan saudara-saudara mereka di MNLF. Dia mengatakan upaya penyatuan melalui naungan OKI akan menggugah lebih maju cita-cita dari rakyat Moro untuk melepaskan diri dari belenggu tirani dan penindasan yang dilancarkan oleh pemerintah neokolonial Philipina.

Kampanye penyatuan ini sangat tepat waktu mengingat situasi yang tidak stabil saat ini yang berlaku di Mindanao, ia berkomentar.

Sulu adalah provinsi yang didominasi oleh etnis Moro, dan merupakan markas bagi MNLF dibawah Nur Misuari dan juga markas dari Kelompok Abu Sayyaf (ASG) yang diduga bertanggung jawab atas penculikan dan serangan bom selama dua dekade terakhir. Kelompok MILF juga memiliki kekuatan cukup besar di provinsi tersebut.

Ketua MILF Haji Murad Ebrahim dan Ketua MNLF Nur Misuari telah menandatangani kesepakatan untuk perdamaian dan pembangunan pada 20 Mei 2010 di Dushanbe, Tajikistan dengan kehadiran pejabat OKI.

Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa OKI akan mengundang untuk satu putaran pertemuan dengan wakil-wakil dari dua kelompok untuk mendiskusikan dan mengadopsi kerangka acuan (TOR) untuk pelaksanaan upaya unifikasi. (aa/luwaran)