Rabu, 13 Jumadil Awwal 1446 H / 7 Agutus 2019 10:23 wib
9.570 views
Ijtima’ Ulama IV, Formulasi Baru Politik Islam
PERTEMUAN antar ulama telah terjadi tiga kali di tahun 2018-2019 untuk membahas sikap politik ulama dan tokoh Nasional yang peduli terhadap Islam. Pertemuan itu merupakan musyawarah para ulama untuk memutuskan persoalan yang berkaitan dengan sikap politik Ulama di tahun 209l19.
Pertama, Ijtima Ulama I yang di inisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF-Ulama, telah melahirkan rekomendasi politik, untuk calon Presiden dan wakil presiden (cawapres) tahun 2019. Calon Presiden yang dipilih adalah Prabowo Subianto.
Sementara calon wakil presiden pada waktu mendorong ulama yaitu Ustadz Abdus Somad (UAS) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. UAS sendiri menolak untuk masuk politik, otomatis Salim Segaf adalah alternatifnya.
Dinamika politik berkembang tak terduga, hingga pada hari terakhir muncullah Nama Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2019. Pertimbangan politik dan manuver politik dari Demokrat dan partai-partai lainnya semakin menggeliat, namun ketetapan atas Sandiaga Uno telah terjadi.
Pasangan Capres Prabowo-Sandi kemudian menyatakan selalu bersama ulama dan umat. Meskipun keduanya bukan dari pemuka agama, tetapi komitmennya untuk berjuang bersama umat dan agama patut diapresiasi.
Untuk mengokohkan dukungan umat dan ulama tersebut, maka tokoh-tokoh Agama dan Politik berkumpul untuk mengadakan Ijtima' Ulama II. Ijtima' Ulama yang kedua ini melahirkan Pakta Integritas antara Paslon Pilpres 02 dengan ulama dan tokoh-tokoh politik.
Terdapat 17 point yang disepakati bersama untuk diperjuangkan oleh Prabowo-Sandi apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Pada pokoknya, hasil Ijtima' Ulama II mengharapkan Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan tindakan konstitusional, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan kejujuran berdasarkan pada falsafah bangsa Indonesia. Prabowo-Sandi menyanggupi pakta itu, dan menandatanganinya sebagai kontrak politik.
Ijtima Ulama bersifat rekomendatif dan evaluatif terhadap perkembangan dinamika politik nasional. Sehingga setelah pakta integritas telah disepakati, perjalanan politik semakin hari semakin menegangkan. Dalam kondisi ini ulama selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk mencari jalan tengah dalam penyelesaian polemik nasional.
Keributan yang paling menegangkan adalah adanya indikasi kecurangan dalam proses pemilu. Mengevaluasi kecurangan, ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam proses Pemilu 2019, ulama kembali bermusyawarah di Sentul Bogor yang juga dihadiri oleh Capres 02 Prabowo Subianto. Dalam Ijtima Ulama III evaluasi itu melahirkan rekomendasi yang berisi 5 point penting bagi kontestan dan penyelenggara pemilu.
Kesimpulan dari Ijtima III, telah terjadi kecurangan dalam pemilu, oleh sebab itu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk mengambil langkah konstitusional menggugat hasil pemilu. Ulama juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk segera mendiskualifikasi Jokowi. Mengajak elemen bangsa untuk mengawal proses pemilu tersebut.
Sikap para ulama dan tokoh agama yang ikut dalam Ijtima Ulama III patut diapresiasi sebagai langkah untuk menghindari terjadinya gerakan sosial yang lebih besar. Karena itu saya mengatakan bahwa Ijtima Ulama adalah merupakan jalan tengah dari politik. Adapun sikap politik terhadap pasangan calon tertentu, itu merupakan sikap konstitusional yang patut dihargai sebagai sikap politik ulama. Karena sangat jarang ulama mau mengambil jalan politik untuk mencerahkan umat, dan baru kali ini mereka tampil menjadi bagian penting menegakkan moralitas politik, meskipun masih belum mendapatkan kesempatan untuk mengendalikan kebijakan umum.
Dari Ijtima ke Ijtima itu, dapat dilihat semangat ulama untuk menjaga dan merawat kemajemukan, merawat dan menjaga konstitusi, dan melawan kemunkaran dalam politik kebangsaan. Ini menjadi segar bagi etika politik yang akan datang, karena kehadiran ulama untuk membuka wawasan umat dan memimpin mereka dalam moral dan etika politik yang baik adalah satu jalan politik yang baik.
Tanggapan Atas Ijtima Ulama
Reaksi muncul berbeda menaggapi Ijtima Ulama tersebut. Dengan sangat tendensius, Ijtima Ulama dianggap sebagai politisasi Agama yang ditunggangi oleh kaum radikal dan berbagai macam tuduhan lainnya. Berbagai pendapat miring menghembus untuk meruntuhkan moral ulama dan menodai hasil Ijtima.
Sangat berlebihan cara para pengkritik memberikan label terhadap bangkitnya politik Islam tersebut. Mereka tergabung dalam "Komunitas Kami Indonesia, Kami Pancasila". Seakan-akan pancasila dan Indonesia itu adalah milik sekelompok orang yang mengaku diri. Sementara disisi lain mereka menyebut pancasila sebagai kesepakatan.
Dua kontradiktif ini digunakan untuk menuduh tokoh-tokoh Islam dan ulama yang Ber-Ijtima sebagai tokoh radikal dan lain sebagainya. Patut kita semua sayangkan, bahwa monopoli pancasila oleh sekelompok orang karena kekuasaannya merusak keberagaman pemikiran dan cara pandang masyarakat yang sudah ratusan tahun hidup dalam budaya Indonesia.
Yang sungguh memprihatinkan, mereka yang mengklaim diri paling pancasila dan paling Indonesia, justru terlibat dalam kasus korupsi dan kasus Narkoba. Apakah pancasila milik para koruptor dan para pemabuk ini? Apakah pengkonsumsi narkoba, dan pengkhianat jabatan ini disebut representasi orang yang pancasila? Tentu ini memalukan. Pancasila tidak menghasilkan moralitas rendah seperti itu, pancasila merupakan Nilai dasar yang membuat manusia menjadi tauladan. Mereka bukan pancasila dan bukan indonesia, mereka adalah pengkhianat pancasila dan negara.
Klaim pancasila tidak hanya dilakukan oleh kelompok “pendukung kekuasaan” bahkan kekuasaan sendiri memproteksi pengkritik dengan menggunakan Pancasila. Klaim Pancasila oleh rezim memang sangat berbahaya, dan bahaya yang paling besar bisa menggoyang singgasana kekuasaannya sendiri. Rezim yang mengindentikkan diri sebagai "paling pancasila" akan berhadapan dengan kekuatan civil society. Sementara kendali civil society ada pada ulama dan tokoh-tokoh politik yang dituduh.
Kekuasaan perlu belajar dari kebangkitan gerakan civil society di Indonesia. Ketika negara mendominasi tafsiran atas Pancasila, rakyat akan merasa muak, dan keresahan publik akan meluas. Motif dibalik gerakan yang paling fenomenal 212 juga harus dilihat dari sudut pandang kesalahan negara mengelola perbedaan. Ujungnya 212, dan bahkan telah menjadi teks sosial dan sejarah penting yang pernah terjadi dalam politik Indonesia. Gerakan 212 lahir karena adanya pelaksanaan kekuasaan yang tidak adil dalam mengelola perbedaan itu.
Gerakan 212 lahir dari hasil pertemuan dan musyawarah para ulama, yang merasakan hilangnya kepercayaan kepada penguasa. Ketidakjujuran dan ketidakadilan penguasa dan berbagai klaim dan label itulah yang menyebabkan gerakan rakyat itu solid, besar dan kuat. Kelompok 212 ini berada dalam komando ulama.
Ijtima Ulama IV Dan Masa Depan Politik Islam
Ijtima Ulama IV yang akan diselenggarakan tanggal 5 Agustus 2019 harus melahirkan keputusan penting bagi politik Islam. Sebab Ijtima Ulama sudah menjadi teks penting bagi umat yang dijadikan sebagai pegangan dalam berjuang dibidang politik.
Pertemuan ulama nanti harus diarahkan pada hal yang lebih besar, bukan hanya membicarakan masalah rekomendasi dan tuntutan atau pernyataan sikap saja, Ijtima’ harus melahirkan sikap politik ulama yang menyeluruh dan berjangka panjang. Perlu direnungkan kembali keluhan KH. Mas Mansur Ulama sekaligus Mantan Ketua Muhammadiyah kala itu yang mengatakan; “Kita sekarang bukan hidup pada 25 tahun lalu. Kita sudah bosan, kita sudah payah bermusuh-musuhan. Sedih kita rasakan kalau perbuatan itu timbul daripada ulama, padahal ulama itu semestinya lebih halus budinya, berhati-hati lakunya. Karena ulama itu sudah ditentukan menurut firman Allah: Ulama itu lebih takut kepada Allah. Karena ulama tentunya lebih paham dan lebih mengerti kepada dosa dan bahayanya bermusuh-musuhan.”
Perseteruan pandangan tentang Islam dan politik memang sudah terjadi sekian lama, perdebatan itu menghiasi perjalanan sejarah politik Indonesia. Meskipun terjadi perbedaan, Sebenarnya jalan persatuan itu terbuka lebar, dan wadah persatuan itu telah ada, Kalau di zaman Jepang MIAI yang berubah menjadi Masyumi, sekarang telah muncul 212 dan Ijtima’ Ulama. Meskipun dengan segala kontroversinya, setelah sekian lama saling berseteru antara Islam dan Islam, setelah Islamophobia berkembang, akhirnya 212 membuktikan bahwa Islam bukanlah merupakan ancaman, Islam adalah Jalan Damai. Di zaman pemerintahan Jepang, Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) menjadi satu jalan sejarah baru kala itu bagi umat Islam di Indonesia, sekarang 212 dan Ijtima’ Ulama adalah sejarah baru bagi Islam Indonesia masa kini.
Terlepas dari kontroversi antara politik dan Islam, serta polemic sekitar gerakan 212 dan Ijtima’ Ulama, menurut saya harus ada keinginan para ulama untuk melihat kembali peristiwa tanggal 7 dan 8 November 1945. Dimana pada waktu itu diadakanlah Kongres Umat Islam Indonesia di Jogjakarta. Kongres ini adalah manifestasi konkrit dari resolusi Jihad. Dilaksanakan di Madrasah Mu’alimin Muhammadiyah, kongres yang dihadiri oleh hampir semua tokoh Islam. Kongres itu memutuskan bahwa satu-satunya Partai Politik Islam adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia yang dimana didalamnya terdapat semua organisasi Islam sebagai Anggota Istimewa.
Dahulu disebut sebagai kongres Ulama, sekarang adalah Ijtima’ Ulama, untuk menentukan sikap politik Islam dalam waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ulama sangat mempengaruhi sikap dan tindakan politik tokoh Islam dan umat Islam secara keseluruhan. Karena itu, selain sebagai jalan politik Islam, Ijtima’ Ulama IV juga untuk mengingatkan tentang ketidakadilan, ketidakjujuran, yang tengah menyebar luas dalam panggung politik nasional.
Sorotan yang paling diperhatikan adalah terjadinya krisis moral dan etika pejabat publik, yang menyumbang keretakan solidaritas social hingga keterpurukan ekonomi dan ketidakadilan hukum. Karena itu, tokoh alternatif Islam harus dimunculkan ke permukaan untuk mengawal aspirasi umat dan melaksanakan mandate ulama secara konsisten dan bertanggungjawab. Hal ini penting untuk memimpin jalannya politik Islam yang lebih membumi lagi. Pasca peristiwa politik dan berakhirnya sengketa pilpres 2019 di MK, dan sikap Prabowo setelah itu, harus ikut menjadi pertimbangan untuk menentukan rekomendasi baru untuk tokoh politik Islam Indonesia.
High Politics Ulama
Ulama tidak lagi alergi politik, ulama tidak lagi hanya mengurusi langgar, masjid dan pesantren saja, ulama harus menjadi bagian yang memikirkan bangsa dan negaranya. Sejarah perjuangan umat Islam Indonesia dan sejarah kemerdekaan Indonesia, merupakan karya abadi ulama Indonesia, yang tidak akan mungkin hilang semasih negara ini berdiri.
Lalu seperti apa politik Ulama itu? Politik ulama bukan mengurus hal yang bersifat periodik semata, bukan hanya persoalan politik dukung mendukung, tetapi politik ulama adalah jalan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari segala ancaman, baik itu berbentuk keretakan sosial, kebangkrutan ekonomi, kerusakan moral berbangsa dan lain sebagainya.
Apakah kondisi akhir-akhir ini mengharapkan hadirnya ulama? Keadaan sekarang bukan hanya membutuhkan, tetapi mengharapkan kehadiran ulama untuk memberikan pencerahan dan memberikan solusi bagi segala persoalan bangsa yang semakin hari semakin jauh dari nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. Keadaan ini mendorong ulama untuk mengambil bagian untuk memperbaiki keadaan politik, ekonomi, hukum dan keadilan ini.
Oleh karena itu, Kita berharap, Ijtima’ Ulama IV dapat memberikan sebuah pencerahan bagi rakyat, bangsa dan negara, sehingga bisa keluar dari problem kebangsaan sekarang ini. Kita berharap pula, Ijtima' menjadi jalan baru bagi politik Islam, dan menjadi kebangkitan politik Islam Indonesia. Dunia sedang menunggu Indonesia, dan Masyarakat Islam dunia sangat mengharapkan umat Islam Indonesia. Maka perlu pemimpin yang bisa menjadi tauladan bagi umat dalam mengakkan keadilan social, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan menjadi kebanggaan bangsa dan Negara.
Wallahualam bis shawab.
*Dr. Ahmad Yani, Politisi dan Praktisi Hukum
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
