Rabu, 12 Rabiul Awwal 1448 H / 26 Agutus 2026 20:16 wib
135 views
Paradoks Desil: Ketika Statistik Kesejahteraan Mengkhianati Kenyataan
Oleh: Ummu Firly | Aktivis Muslimah
Belakangan ini, istilah “desil” semakin sering terdengar di tengah masyarakat. Terlebih setelah muncul rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan akan diterapkan secara bertahap.
Di tengah perdebatan itu, muncul pula cerita dari masyarakat yang merasa heran dengan status desil mereka. Ada yang kehidupannya terasa biasa saja, masih harus mengatur pengeluaran dengan ketat setiap bulan, tetapi justru masuk dalam kelompok desil tinggi. Wajar jika kemudian muncul pertanyaan: sebenarnya, bagaimana kondisi ekonomi seseorang bisa dikatakan sejahtera?
Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah menjelaskan bahwa desil bukanlah ukuran kemiskinan absolut. Desil (Inggris: decile) merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan dengan menggunakan berbagai indikator sosial ekonomi, mulai dari kondisi rumah, sumber air, energi untuk memasak, kepemilikan aset, listrik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga komposisi keluarga. Artinya, berada di desil tertentu tidak serta-merta berarti seseorang kaya atau miskin secara mutlak.
Di sinilah persoalan menjadi menarik untuk direnungkan. Ketika ukuran yang bersifat relatif digunakan sebagai dasar untuk menentukan siapa yang dianggap mampu atau tidak mampu mendapatkan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, tentu ada kemungkinan sebagian masyarakat merasa tidak terwakili oleh angka tersebut.
…Bisa jadi angka yang tercatat berjarak dengan realitas kehidupan yang dirasakan rakyat…
Angka Tidak Selalu Menggambarkan Kehidupan
Kemiskinan sebenarnya bukan sesuatu yang sulit dikenali. Kita bisa melihatnya dari keluarga yang setiap hari harus berpikir keras agar dapur tetap mengepul, orang tua yang terpaksa menunda kebutuhan kesehatan karena keterbatasan biaya, keluarga yang harus memilih antara membayar biaya sekolah anak atau memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga pekerja yang memiliki penghasilan tetapi sebagian besar habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kehidupan seperti itu tidak selalu bisa tergambarkan secara utuh hanya melalui angka.
Desil tentu dibutuhkan untuk membantu pemerintah memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, persoalan muncul ketika sebuah klasifikasi relatif dipahami seolah-olah menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang secara mutlak. Seseorang yang berada di desil 9, misalnya, belum tentu merasa hidup berkecukupan.
Demikian pula keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang sama karena setiap keluarga memiliki kebutuhan, jumlah tanggungan, kondisi pekerjaan, dan beban pengeluaran yang berbeda. Karena itu, ketika masyarakat mempertanyakan data desil mereka, semestinya keluhan tersebut tidak langsung dipandang sebagai persoalan administrasi semata. Bisa jadi terdapat jarak antara angka yang tercatat dengan realitas kehidupan yang mereka rasakan.
Kemiskinan Bukan Sekadar Persoalan Data
Polemik desil seharusnya menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar. Jangan sampai perhatian kita hanya berhenti pada pertanyaan siapa yang masuk desil 9 dan 10, sementara pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru terlewat: mengapa masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di negeri yang kaya akan sumber daya alam? Indonesia bukan negeri yang miskin sumber daya. Tanahnya subur, lautnya luas, dan berbagai kekayaan alam tersedia. Namun, kekayaan tersebut belum otomatis membuat seluruh rakyat hidup sejahtera.
Di sinilah kemiskinan perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai persoalan struktural. Ada sistem ekonomi dan kebijakan pengelolaan kekayaan yang ikut menentukan bagaimana sumber daya negeri didistribusikan dan siapa yang paling banyak menikmati hasilnya. Dalam sistem ekonomi kapitalistik, sumber daya strategis dapat menjadi objek penguasaan dan investasi yang lebih berorientasi pada keuntungan.
Ketika kekayaan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak dikelola dengan orientasi pemenuhan kebutuhan rakyat, kesenjangan pun sulit dihindari. Karena itu, bantuan sosial, subsidi, maupun perbaikan data memang penting, tetapi semua itu tidak cukup jika akar persoalannya tidak disentuh. Jangan sampai negara hanya sibuk mencari siapa yang miskin dan siapa yang tidak miskin, sementara mekanisme ekonomi yang melahirkan ketimpangan terus berlangsung.
…kemiskinan bukan hanya sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai persoalan struktural..
Islam Memandang Kebutuhan Rakyat Secara Nyata
Islam memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat persoalan kesejahteraan. Dalam Islam, kemiskinan tidak ditentukan hanya berdasarkan posisi seseorang dibandingkan dengan orang lain, tetapi berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pokok seseorang dan keluarganya.
Konsep ini dibahas dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (Syaikh Abdul Qadim Zallum), termasuk mengenai tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Dengan standar yang jelas, persoalan kemiskinan tidak semestinya menjadi sesuatu yang relatif dan membingungkan. Negara dapat melihat secara nyata siapa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi.
Islam juga menempatkan negara sebagai raa’in, yaitu pengurus urusan rakyat. Rasulullah SAW bersabda, “Imam adalah pengurus (raa’in) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk membuat aturan, tetapi juga amanah untuk mengurus kehidupan masyarakat. Dengan paradigma tersebut, negara tidak cukup hanya mengatakan bahwa suatu keluarga masuk kelompok tertentu berdasarkan data.
Negara harus memastikan bahwa tidak ada rakyat yang dibiarkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Negara juga berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pelengkap melalui pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang halal.
…Negara harus memastikan tidak ada rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya…
Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
Persoalan kesejahteraan juga sangat berkaitan dengan bagaimana kekayaan alam dikelola. Dalam Islam terdapat konsep kepemilikan umum, yaitu sumber daya tertentu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak boleh dikuasai oleh segelintir individu atau korporasi. Negara bertugas mengelolanya dan mengarahkan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat. Dengan pengelolaan seperti ini, kekayaan alam tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan, tetapi sebagai amanah yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Jika sumber daya alam dikelola sesuai prinsip tersebut, hasilnya dapat digunakan untuk menyediakan berbagai kebutuhan publik dan meringankan beban masyarakat. Rakyat tidak hanya menerima bantuan ketika berada dalam kesulitan, tetapi memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Di sinilah terlihat perbedaan antara sekadar mengelola kemiskinan dengan mengatasi akar kemiskinan. Yang pertama sibuk mengidentifikasi siapa yang membutuhkan bantuan, sedangkan yang kedua berupaya menciptakan tata kelola ekonomi yang memungkinkan kebutuhan rakyat terpenuhi secara berkelanjutan.
…kesejahteraan rakyat seharusnya tidak berhenti pada angka di dalam database, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari…
Bukan Sekadar Desil, tetapi Kesejahteraan Rakyat
Polemik desil semestinya menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana negara mendefinisikan dan menangani kemiskinan. Angka dan data tentu penting karena pemerintah membutuhkan informasi yang akurat untuk membuat kebijakan. Namun, angka seharusnya menjadi alat untuk memahami kehidupan rakyat, bukan justru membuat kehidupan rakyat ditentukan semata-mata oleh angka.
Sebab, yang dihadapi negara bukan sekadar data dalam sebuah sistem, melainkan manusia dengan kebutuhan dan persoalan hidupnya: seorang ibu yang harus menghitung uang belanja setiap hari, seorang ayah yang bekerja dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta anak-anak yang membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Mereka bukan sekadar bagian dari sebuah desil.
Karena itu, pertanyaan mengenai kesejahteraan rakyat seharusnya tidak berhenti pada “Anda masuk desil berapa?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, “Apakah kebutuhan hidup Anda benar-benar telah terpenuhi?”
Islam menawarkan cara pandang yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab negara, dengan menjamin kebutuhan dasar, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapnya melalui pekerjaan yang halal, serta mengelola sumber daya alam yang merupakan milik umum untuk kemaslahatan bersama. Pada akhirnya, kesejahteraan rakyat seharusnya tidak berhenti pada angka di dalam database, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. [voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
