Gagal Paham Kartu Prakerja, Potret Gagalnya Kapitalisme

Oleh:

Dina Wachid

DI TENGAH wabah corona yang melanda, pemerintah meluncurkan program kartu prakerja. Meski banyak mendapat sorotan karena dianggap tidak efektif di situasi pandemik saat ini, ternyata peminat kartu prakerja ini cukup banyak. Sampai kamis, 16 April 2020 lalu tercatat 5,96 juta orang yang telah melakukan registrasi program kartu prakerja dengan 4,42 yang sudah melalui tahap verifikasi e-mail.

Dari data tersebut, dari 3,29 juta yang telah melalui tahap verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebanyak 2,78 juta berhasil lolos untuk melalui proses pengacakan sistem untuk bergabung sebagai peserta gelombang pertama program Kartu Prakerja.
Untuk gelombang kedua sendiri sudah dibuka Selasa kemarin (21/04/2020).

Program kartu prakerja ini sebenarnya merupakan program yang dijanjikan presiden Jokowi pada kampanye pilpres 2019 lalu. Syarat Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Dikutip dari laman Prakerja.go.id, Selasa (7/4/2020), program Kartu Prakerja 2020 adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sasaran penerima yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah/kuliah. Bantuan ini hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta.

Kartu Prakerja direncanakan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kartu Prakerja 2020 adalah program bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Kartu pra kerja ini akan menyasar tiga kalangan yakni para pencari kerja yang baru lulus, pekerja yang ingin meningkatkan skill, serta korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program ini bisa jadi bagus ketika kondisi perekonomian normal. Namun, dengan kondisi yang tengah tak menentu saat ini, akibat global pandemic corona, nampaknya program ini sangat perlu untuk dikaji ulang. Setidaknya sampai wabah corona ini mereda. Karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukanlah kartu-kartuan, melainkan bantuan langsung seperti sembako untuk bertahan hidupa di tengah wabah. Inilah yang nampaknya tidak dipahami pemerintah dan banyak mendapat sorotan.

Seperti diketahui, dengan adanya wabah corona yang menghantam tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia secara global, jelas memberi dampak kepada kehidupan perekonomian umat manusia. Aktivitas ekonomi terhenti, banyak usaha-usaha yang mandeg, akibatnya PHK mau tidak mau menjadi pilihan paling logis yang harus ditempuh. Menurut catatan Kemenaker, hingga 13 April 2020 sudah ada 2,8 juta orang di PHK dan dirumahkan karena dampak pandemi corona, maka mereka otomatis menambah daftar pengangguran di Indonesia. Gelombang PHK besar tengah mengancam di depan mata. Banyak yang akan kehilangan pekerjaan dan menganggur.

Bagi rakyat yang terpenting saat ini adalah bagaimana bisa bertahan di tengah kondisi wabah. Mereka yang biasanya bisa bekerja sehari-hari dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dipaksa untuk tetap tinggal di rumah. Jelas, tidak ada pemasukan yang berimbas terguncangnya pemenuhan kebutuhan hidup. Sementara dari negara sendiri tidak ada bantuan untuk menutupi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Lantas darimana mereka bisa bertahan? Maka tidak heran jika masyarakat ambil jalan sendiri-sendiri sesuai pemikiran masing-masing. Pada akhirnya, negara abai terhadap urusan rakyatnya.

Situasi mewabahnya pandemic corona, membuat manusia lebih mementingkan urusan perut karena berkaitan dengan keberlangsungan hidupnya. Manusiawi, karena ini adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, yaitu memenuhi kebutuhan jasmaninya untuk tetap hidup. Selain itu sudah menjadi naluri manusia untuk mempertahankan hidupnya ketika sedang terancam. Seperti halnya di tengah situasi yang mengancam seperti wabah corona ini.

Disinilah peran negara benar-benar diuji. Menjalankan tanggung jawabnya mengurusi keperluan rakyat, melindungi dan mengayomi seluruhnya tanpa diskriminasi. Negara harusnya bisa memberikan bantuan secara langsung kepada rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup karena harus berhenti bekerja dikarenakan adanya wabah. Bukan hanya satu, dua orang saja, tetapi semuanya. Pertanyaannya adalah maukah dan bisakah negara melaukan itu semua di tengah jeratan sistem kapitalisme pekat?

Mencari akar masalah sebenarnya, mengidentifikasi bagaimana dampaknya terhadap rakyat, untuk kemudian menentukan kebijakan yang tepat sebagai solusi dari masalah tersebut adalah tanggung jawab negara. Sayangnya, karena sedari awal sudah salah memahami permasalahan mendasarnya, lagi-lagi rakyat banyak menjadi korban. Pemerintah hanya melihat dari satu sisi, itupun dengan sudut pandang yang salah. Ini tak bisa dilepaskan dari dasar pemikiran yang dipakai dalam melihat kehidupan yang berkaitan dengan sebuah sistem. Paradigma yang terpengaruh oleh ideology kapitalisme.

Sudah menjadi tabiat kapitalisme untuk mengasaskan kehidupan pada manfaat semata. Ada tidaknya manfaat materi menjadi standar dalam melakukan suatu tindakan. Untung rugi menjadi pertimbangan utama negara kapitalis dalam menjalankan suatu aturan dan kebijakan. Selama tidak menghasilkan keuntungan materi, maka ogah bagi negara melakukannya, meski untuk rakyatnya sendiri.

Bagi negara, mengurusi kebutuhan rakyat jelas tidak bisa menghasilkan pundi-pundi materi. Yang ada malah negara harus mengeluarkan banyak duit. Apalagi di kondisi sulit akibat pandemic corona ini, dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menopang kehidupan ratusan juta rakyat negeri. Pasti sudah, dana yang besar akan terkuras dari kantong negara. Ini jelas tidak diinginkan negara dengan paham kapitalismenya ini. Rugi besar jika mengeluarkan uang trilyunan rupiah untuk rakyatnya.

Ini adalah fakta dan nyata adanya. Maka, tak heran jika kebijakan yang dikeluarkan terkait penanganan wabah corona ini kacau balau, tidak tepat, asal jadi dan hanya menguntungkan satu golongan saja, yakni kapitalis. Kebijakan pemerintah yang amburadul dalam situasi merebaknya corona ini, untuk kesekian kalinya memperlihatkan gagalnya dalam menelusuri akar masalah yang terjadi. Sekaligus juga membuka bobroknya para penguasa dan sistem kapitalisme itu sendiri.

Ini jelas beda dengan Islam. Dengan meyakini bahwa wabah itu berasal dari Allah SWT, maka cara menanganinya pun harus dikembalikan kepada bagaimana syariat mengaturnya. Negara sebagai institusi yang mengurusi urusan rakyat secara amanah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap kebijakan yang dilakukan negara harus berlandaskan aturan syariat. Ini adalah prinsip pokoknya.

Karena kondisi wabah yang merebak, banyak rakyat yang terdampak. Banyak diantara mereka yang tidak bisa bekerja seperti biasa karena harus berdiam di rumah guna mengurangi penyebaran virus ini. Maka, negara harus sigap dan siap memastikan setiap rakyatnya tercukupi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan) bagaimanapun caranya dan seberapapun besarnya dana yang dibutuhkan, dengan tetap mematuhi tuntunan syariat.

Rumah sakit disediakan bagi mereka yang sakit dan yang ingin memeriksakan dirinya. Negara wajib menyediakannya secara murah bahkan gratis, namun tetap professional dan berkualitas. Jangan sampai yang sudah sakit, semakin menderita gara-gara ongkos yang selangit dan penanganan yang alakadarnya.

Termasuk internet yang sudah menjadi bagian masyarakat masa kini, juga disediakan oleh negara guna menunjang kebijakan negara selama wabah. Sehingga aktivitas pendidikan, ekonomi dan yang lainnya tetap bisa berjalan secara online. Dan semua pembiayaan kebijakan untuk mengatasi wabah ini berasal dari baitul mal negara.

Demikianlah gambaran kebijakan negara dalam menangani wabah. Semua sesuai tuntunan syariat, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terdzalimi akibat gagalnya negara dalam menentukan solusi atas suatu permasalahan yang mewabah. Yakin, bahwa setiap yang berasal dariNya pasti akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi umat manusia seluruhnya. Maka, jalan satu-satunya adalah kembali kepada syariat Allah SWT. Wallahu a'lam bish-shawab.*