Refleksi Tahun 2015: Indonesia Makin Liberal, Makin Terjajah (Bagian-1)

Sahabat VOA-Islam...

Tahun 2015 sebentar lagi akan berakhir. Banyak peristiwa politik, sosial dan ekonomi yang terjadi di sepanjang tahun ini. Semua itu menunjukkan satu hal, bahwa negeri ini tak henti terus dibelit masalah. Meski pemerintahan baru telah berjalan lebih dari satu tahun, tapi alih-alih bertambah baik, negeri ini justru tampak berjalan ke arah yang sebaliknya. Intinya, Indonesia masih jauh dari harapan, karena Indonesia makin liberal dan makin terjajah.

BPJS, Negara Lepas Tanggung Jawab

Tahun 2015 dibuka dengan pro-kontra tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Ini terjadi setelah MUI menyatakan keharamannya, melalui fatwa yang dikeluarkan dalam Ijtima’ MUI di Tegal. Meski kemudian melunak setelah ada beberapa pihak yang menolak mengharamkannya, seperti Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, MUI pun kemudian menyatakan, bahwa BPJS belum sesuai dengan prinsip syariah. Dengan sikap tersebut, BPJS seolah mendapat angin untuk meneruskan operasinya sebagai perusahaan ‘asuransi’.

Memang ada yang menyatakan bahwa BPJS masih bisa diperbaiki alias di-Islam-kan dalam hal  ta’awun(tolong menolong), investasi, dan  denda. Namun keharaman BPJS-SJSN ini bukan karena perkara-perkara itu yang tidak sesuai dengan syariah, tetapi dari akarnya sudah salah.Menyederhanakan masalah BPJS-SJSN hanya dengan menyesuaikan masalah ta’awun, sanksi, denda dan investasi agar sesuai dengan syariah jelas keliru, karena BPJS – SJSN hakekatnya adalah asuransi yang dipaksakan kepada seluruh rakyat.

Sistem jaminan sosial semacam ini lahir dari sistem kapitalisme. Dengan mewajibkan seluruh rakyat dalam asuransi itu, negara hendak berlepas tangan dari urusan layanan kesehatan rakyatnya. Dengan kata lain, negara telah memindahkan tanggungjawab ini ke pundak rakyat. Nah, di sinilah akar masalahnya. Dan setelah hal ini sudah ditetapkan sebagai kewajiban di pundak rakyat, ketika rakyat tidak membayar, lalu dikenailah sanksi dan denda. Di sinilah, kezaliman sistem BPJS-SJSN ini. Bukan saja zalim, tetapi juga batil.

Jika fasid, mungkin bisa dipermak. Tetapi, jika batil, sistem ini tidak lagi bisa dipermak, melainkan harus diganti total dari akar-akarnya. Mempermak sistem yang batil dengan label syariah jelas merupakan kebohongan, pembodohan dan penyesatan kepada umat Islam. Apalagi, bila benar nantinya dana berlebih yang berhasil dikumpulkan oleh BPJS, sesuai UU, boleh digunakan untuk investasi, maka makin nyata bahwa program ini tak lebih merupakan pemenuhan keinginan kaum kapitalis yang tergiur akan besarnya potensi dana masyarakat yang bisa terkumpul melalui asuransi wajib ini.

Anak-Anak Dalam Ancaman Kekerasan

Kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun tinggi, bahkan cenderung meningkat. Hasil olah data Komnas Perlindungan Anak, Kemendikbud, kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat tiap tahun. Tahun 2007 terjadi 1.510 kasus, tahun 2008 ada 1.826 kasus, tahun 2009 ada 1.998 kasus, tahun 2010 ada 2.046 kasus, tahun 2011 ada 2.462 kasus (58 persen berupa kasus kekerasan seksual), tahun 2012 ada 2.637 kasus (62 persen berupa kasus kekerasan seksual), tahun 2013 terjadi 3.339 kasus (54 persen berupa kasus kekerasan seksual), dan tahun 2014 terjadi 2.750 kasus (58 persen berupa kasus kekerasan seksual).

Kekerasan anak merupakan fenomena gunung es, yang terlihat dan terlaporkan hanya pucuk kecil yang menyembul. Sementara tumpukan kasusnya tersembunyi. Berdasarkan hasil kajian Indonesia Indicator (I2), dari 343 media online di seluruh Indonesia, baik nasional maupun lokal pada periode 1 Januari 2012 hingga 19 Juni 2015, faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak berasal dari faktor eksternal atau sosial, terutama kemiskinan, masalah keluarga, masalah sosial, gangguan jiwa pelaku kekerasan, dan rendahnya pengetahuan pelaku kekerasan akan efek tindakannya. Sementara Data Komnas PA menunjukkan, pemicu kekerasan anak diantaranya: KDRT, disfungsi keluarga yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya, tekanan ekonomi atau kemiskinan, salah pola asuh, dan terinspirasi tayangan media.

Tapi semua itu hanyalah faktor pemicu. Sebab mendasarnya adalah pembangunan masyarakat bercorak kapitalistik dan penerapan sistem sekuler kapitalisme liberal di segala sisi kehidupan.Makin merajalelanya kasus kekerasan terhadap anak adalah buah dari sistem kehidupan sekularistik itu serta merupakan wabah yang ditularkan oleh peradaban Barat ke negeri-negeri Muslim. Itu mirip potret kehidupan di Barat. Sejak tahun 2000, di AS misalnya, setiap tahun lebih dari 5 juta anak mengalami kekerasan fisik, seksual, verbal, diabaikan, dan ditinggalkan.

Makin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak juga menguatkan bukti bahwa sistem dan negara gagal melindungi anak. Kegagalan itu karena upaya yang dilakukan tidak pernah menyentuh faktor penyebab apalagi akar masalahnya. Negara juga telah direduksi fungsinya sekadar pembuat regulasi dan bukan penanggung jawab perlindungan. Negara banyak melempar tanggung jawab penyelesaian pada peran keluarga dan keterlibatan publik.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak berhasil disebabkan banyaknya faktor lain yang kontra produktif. Misalnya, keluarga diminta menjadi pembina dan penjaga moral anak, namun negara memfasilitasi bisnis dan media TV yang menawarkan racun kepornoan.  Berbagai pemicu hasrat seksual juga dibiarkan tersebar luas.

Negara punya program membangun ketahanan keluarga, namun nyatanya negara justru mendukung ide-ide penghancuran keluarga melalui pengarusutamaan gender.  Negara juga tidak memiliki kurikulum yang berorientasi menghasilkan individu calon orang tua yang mampu mendidik dan melindungi anak.

Nestapa Pengungsi Rohingya

Tahun 2015 juga diwarnai oleh kedzaliman yang menimpa umat Islam Rohingya. Umat Islam Rohingya sebenarnya telah tinggal di wilayah Rakhine atau Arakan sejak abad ke-8. Tapi, kini mereka tidak punya negara (stateless). Pemerintah Myanmar terus melakukan kezaliman kepada mereka: membatasi geraknya,tidak memberi hak atas tanah, pendidikan, dan layanan publik.  Menurut Amnesty Internasional, Muslim Rohingnya juga menjadi sasaran aksi kekerasan dan pembunuhan massal oleh para ekstremis Budha dengan didiamkan oleh pemerintah Myanmar.

Badan pengungsi PBB, UNHCR, menyebut, akibat penyerangan yang terus terjadi, puluhan ribu kaum Muslim tewas, ratusan ribuan lagi terpaksa lari ke berbagai wilayah seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Sekitar satu juta orang Muslim Rohingya kini terpaksa hidup di luar Myanmar, tapi belum ada negara ketiga yang bersedia menerima mereka secara permanen. Tak dapat ditutupi, pemerintah Myanmar berniat membasmi Muslim Rohingya (Muslim cleansing).

Setiap tahun, ribuan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan pencari suaka asal Bangladesh berlayar menuju Malaysia dan Indonesia dengan kapal-kapal dari sindikat perdagangan manusia. Dalam tiga bulan pertama 2015, PBB memperkirakan ada 25.000 pengungsi yang berangkat, kebanyakan dari kamp-kamp gelap di Thailand.

Awalnya sejumlah negara menolak pengungsi Rohingya, termasuk Indonesia, Bangladesh dan Malaysia. Sungguh tragis nasib mereka. Penolakan bahkan pengusiran para pengungsi Rohingya oleh sejumlah negara jadi pertanda tumpulnya nurani kemanusiaan para pemimpin negara itu. Mereka tahu, pengungsi Rohingya harus segera ditolong, sebab mereka telah menderita dan sudah banyak yang meninggal di tengah laut. Setelah isu itu menjadi ramai dan dikritik keras oleh masyarakat termasuk dunia internasional, pengungsi Rohingya akhirnya diterima.

Di Indonesia, sebagian dari para pengungsi Rohingya ditampung di kamp-kamp pengungsian di Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan Pelabuhan Kuala Langsa di Kota Langsa.Pemerintah Indonesia akan menampung para pengungsi Rohingya yang terdampar di pantai utara Aceh selama satu tahun.Lalu setelah setahun bagaimana nasib mereka? Pemerintah Indonesia, paling tidak atas nama kemanusiaan harus menampung mereka. Indonesia punya pengalaman cukup bagus saat menampung ribuan pengungsi Vietnam dulu di Pulau Galang.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) turut ambil bagian dalam penyaluran bantuan kepada para pengungsi Rohingya. Bantuan disalurkan dalam bentuk bahan pangan, sandang, alat-alat medis, pembangunan fasilitas, pembangunan dipan atau balai-balai sebagai alas tidur dan pendistribusian air bersih dan air mineral isi ulang.  Selain itu juga dilakukan program rekoveri mental.

Munculnya masalah pengungsi Rohingya itu kembali kepada tiga akar masalah. Pertama, kebencian yang luar biasa para biksu terhadap di Myanmar. Kedua, penolakan terhadap para pengungsi Muslim Rohingya menunjukkan bagaimana nasionalisme telah membuat negara-negara bertindak demi kepentingan yang sempit dari negara masing-masing tanpa melihat persoalan orang lain yang lebih besar.Ketiga, munculnya masalah itu adalah cermin dari Muslim yang terpecah belah setelah tidak ada Khilafah yang menjadi entitas syar’i pemelihara dan pelindung kaum Muslim.

Penulis: Luthfi Afandi (Humas HTI Jabar)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Dwifungsi Pengpeng, Makin Gagah Makin Serakah
• Freeport dalam Bayang-bayang Kekuasaan
• Bencana Tanpa Jeda, Islam Solusinya!
• 30.000 Santri TPQ Bersilaturahim "Indonesia Mendongeng"
• Negara sebagai Pelindung Ibu dan Anak
• Refleksi Akhir Tahun 2015: Indonesia Makin Terjajah dan Makin Liberal
• Hadirilah! Silaturahim Akbar Santri TPA/TPQ Se-Nusantara III: Indonesia Mendongeng 3
• 6 Bentuk Cinta dan Ittiba Kepada Nabi Muhammad SAW