Demokrasi; Kebodohan yang Membodohi, Kesesatan yang Menyesatkan (Bagian-1)

Oleh: Abu Hamzah Ar Rizal

Sahabat VOA-Islam...

Tak ada satupun negara di dunia yang  mau disebut bukan negara demokrasi. Bahkan negara-negara komunispun menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Secara epistomologis demokrasi dimaknai bahwa kekuasaan dipegang oleh rakyat. “Rakyat” menjadi jargon suci. Semua pemerintahan selalu mengatas namakan rakyat, walaupun pada kenyataannya tidak ada satupun pemerintahan di dunia ini yang mengutamakan rakyatnya.

Lihat saja Amerika Serikat. Mereka mengaku dirinya sebagai kampiun demokrasi, tapi mereka tidak peduli dengan jutaan rakyatnya yang kehilangan rumah akibat tragedi krisis subprime mortgage. Ketimbang mengeluarkan uang untuk menolong rakyat,  pemerintah AS lebih suka memberikan triliunan dollar untuk membeli aset-aset busuk (toxic Assets) yang merupakan hasil salah kelola para bankir. Mereka dengan mudahnya mengucurkan dana untuk menolong perusahaan perusahaan besar seperti AIG, General Motor dan Chrysler daripada menolong jutaan rakyatnya yang kini tidur di trotoar atau di tenda-tenda.

Memang sejak dilahirkan demokrasi sudah penuh dengan kebohongan. Diartikan sebagai kekuasaan ditangan rakyat, padahal kenyataannya rakyat tetap tidak pernah berkuasa

Bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 2008, untuk mengantisipasi krisis ekonomi global pada saat itu pemerintah mengucurkan dana stimulus. Dari dana stimulus sebesar 71,7 trilyun,  yang diberikan untuk para petani kurang dari 1%. Sisanya untuk para pengusaha yang nota bene adalah orang-orang kaya. Padahal menurut logika sehat, stimulus tersebut lebih baik untuk meningkatkan daya beli  rakyat daripada meningkatkan daya tahan perusahaan.

Daya beli  meningkat perusahaan akan semakin baik. Megawati yang katanya mengaku sebagai pimpinan partai wong cilik,  justru pada tahun 2003 mengeluarkan undang-undang yang mengijinkan para pengusaha menerapkan sistim kontrak bagi para pekerjanya. Posisi buruh menjadi sangat rentan, sewaktu-waktu mereka bisa diberhentikan tanpa alasan apapun juga dan tanpa pesangon. Bantuan langsung Tunai (BLT)? Ah itu ibarat setetes air bagi orang yang kehausan di padang pasir. BLT memang baik tetapi tidak mengurangi kemiskinan. BLT tidak memecahkan masalah. Lagipula darimana sumber uang BLT itu? Dari pinjaman  luar  negeri?

Memang sejak dilahirkan demokrasi sudah penuh dengan kebohongan. Diartikan sebagai kekuasaan ditangan rakyat, padahal kenyataannya rakyat tetap tidak pernah berkuasa. Di jaman Yunani kuno dimana demokrasi dilahirkan, faktanya yang punya hak memilih dan dipilih  hanyalah kaum bangsawan. Rakyat biasa dan kaum budak tidak punya hak apa-apa selain jadi penonton yang selalu ditindas. Tapi anehnya pada saat negara sedang dalam keadaan bahaya, misalkan di serang oleh negara lain, rakyat kecil dan kaum budak itu harus ikut-ikutan membela negara bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawanya.

Juga di jaman modern ini memang semua lapisan rakyat punya hak pilih dan dipilih. Tapi yang bisa dipilih adalah orang-orang yang punya duit, yang seyogyanya merupakan kelompok elit. Setelah terpilih, apakah mereka memperhatikan rakyatnya? Lihatlah kasus dagelan century di DPR. Atau sering kita lihat sejumlah rakyat berunjuk rasa ke gedung DPR atau DPRD. Para anggota DPR/DPRD sering menghilang atau ngumpet tidak mau menemui konstituennya yang membutuhkan pertolongan mereka. Di negara lainpun sama saja.

Lihat bagaimana para anggota kongres dan para senator berselingkuh dengan pihak eksekutif menipu rakyatnya agar mereka bisa menyerang Irak dan Afghanistan demi kepentingan para Yahudi juragan minyak. Lihat pula bagaimana mereka bersama sama pemerintah merampok uang rakyat triliunan dollar untuk diberikan kepada para bankir Yahudi yang telah membangkrutkan  negara mereka. Faktanya demokrasi tak lebih dari salah satu bentuk oligarki kekuasaan.

Demokrasi memakmurkan?

Demokrasi bisa kita pilah menjadi Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi. Demokrasi Politik dikatakan akan memberi peluang bagi rakyat untuk ikut serta berpartisipasi dan ikut serta mengawasi serta mengendalikan pemerintahan. Ini adalah kebohongan pertama dari demokrasi. Faktanya adalah rakyat hanya “diminta” berperan dalam pelaksanaan pemilu. Mungkin sedikit lebihnya, dalam negara demokrasi seperti Indonesia rakyat diperkenankan untuk mengawasi jalannya pemilu sehingga pemilu bisa berjalan lancar jujur dan adil. Setelah itu bagiamana?

Ya...rakyat mah dipinggirkan saja. Ini tidak hanya berlaku di Indonesia. Bahkan di AS pun berlaku sama. Setelah pemilu selesai, yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah , Senat dan Kongres adalah para pengusaha kapitalis. Opini rakyat digiring dan dimanipulasi oleh mass media yang menjadi bagian daripada industri.

Bagaimana dengan LSM yang katanya selalu berpihak kepada rakyat? LSM di negara-negara berkembang sangat tergantung kepada dana bantuan dari pihak asing. Sebagai contoh, ada LSM dalam bidang lingkungan yang berani berteriak-teriak mengecam pembalakan hutan. Tapi diam seribu bahasa terhadap kerusakan lingkungan yang maha  dahsyat yang dilakukan oleh Freeport. LSM tsb ternyata mendapat bantuan dari lembaga nir laba di Amerika Serikat.

Demokrasi Ekonomi dimaknai sebagai keterbukaan, kebebasan dan persaingan bebas. Keterbukaan  ternyata adalah semua bidang ekonomi harus terbuka bagi para pengusaha swasta. Kebebasan  faktanya adalah para pengusaha asing bebas untuk berinvestasi di manapun juga dalam rangka menjarah dan merampok kekayaan alam terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Persaingan bebas yang diwujudkan dalam istilah Pasar bebas lebih merupakan pembantaian oleh para pengusaha global terhadap pengusaha-pengusaha lokal.

Demokrasi politik adalah merupakan pintu utama untuk menuju demokrasi ekonomi. Dengan adanya demokrasi politik, mudah bagi para pengusaha global untuk menguasai berbagai sumber daya ekonomi dari suatu negara. Melalui jalur formal (parlemen) mereka dengan mudah mengeluarkan berbagai peraturan yang menguntungkan mereka. Contoh undang-undang yang merugikan rakyat diantaranya UU Sumber Daya Air, UU Perburuhan, UU Investasi dan berbagai undang-undang lainnya. Bagi negara-negara yang belum menerapkan demokrasi politik tapi sudah menjalankan demokrasi ekonomi (sistim kapitalisme) , seperti Indonesia di jaman Orba dan China sekarang, para pengusaha menggunakan sistim KKN dengan cara mendekati tokoh-tokoh kunci untuk menggoalkan keinginan-keinginan mereka. Jadi apa manfaatnya demokrasi bagi rakyat?

Dalam sistim demokrasi, yang menjadi panduan adalah kehendak para pengusaha kapitalis (sebagian besar orang Yahudi atau non Yahudi yang dengan ataupun tanpa sadar membawa  misi Zionisme Yahudi) yang dibungkus dalam bentuk konsitusi dan undang-undang yang sekularistis

Demokrasi ... kebebasan?

Hal yang paling dibanggakan dalam sistim demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkreasi merupakan jargon utama demokrasi. Perlu anda ketahui dalam sistim apapun juga kebebasan itu ada panduannya (guide line). Dalam sistim demokrasi Islam panduannya adalah Al Qur’an dan As Sunnah. Dalam sistim totaliter panduannya adalah kehendak penguasa yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk undang-undang dan peraturan yang akan menjamin kelanggengan kekuasan sang penguasa itu. Dalam sistim demokrasi, yang menjadi panduan adalah kehendak para pengusaha kapitalis (sebagian besar orang Yahudi atau non Yahudi yang dengan ataupun tanpa sadar membawa  misi Zionisme Yahudi) yang dibungkus dalam bentuk konsitusi dan undang-undang yang sekularistis.

Anda pergi ke Amerika Serikat atau ke Eropa Barat, lalu anda katakan bahwa Holocaust (peristiwa pembantaian yahudi waktu Perang Dunia II) adalah suatu kebohongan Yahudi, maka anda akan dituduh sebagai anti Semit dan bisa masuk penjara.  Anda bicara bahwa teori evolusi itu suatu kedunguan dengan bukti-bukti paling ilmiahpun akan menyebabkan anda kehilangan pekerjaan. Di beberapa negara Eropa Barat, wanita berjilbab bisa kehilangan haknya untuk melanjutkan pendidikan.

Di Inggris, ada undang-undang yang mengancam siapapun juga yang melakukan penisataan agama (UU anti Blesphemy). Tapi Undang-undang itu hanya berlaku bagi agama Nasrani. Pada saat Islam dilecehkan undang-undang itu tidak berlaku bahkan dihargai sebagai suatu kebebasan berekspresi dan berkreativitas. Kalau anda mau berzina bagaimana? Boleh saja asal tidak mengganggu kepentingan orang lain. Jelas bahwa kebebasan dalam sistim demokrasi hanyalah kebebasan mengikuti hawa nafsu syaiton. Kebebasan dalam demokrasi hanya membawa mudhorot bagi masyarakat.

Berita terakhir malahan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan bis di Denmark telah sepakat menolak untuk menarik wanita bercadar (Eramuslim.com 14/05/2009). Untuk bercadar saja di negeri demokrasi tidak boleh. Bersambung...

[syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Foto Foto Jambore Ukhuwah Pemuda Islam Surakarta
• Laznas BMH dan CIMB Niaga Syariah Bantu 500 Korban Bencana Asap di Palembang
• Saat Pemerintah Peduli Asap, Empati atau Sensasi?
• Hijrah (Berjihad): Perintah, Latah, Jatah, Atau Ingin Gagah?
• JITU Bandung Ajak Pengurus Ormas Islam Ikut Pelatihan Jurnalistik Dakwah
• Mau Dibawa Kemana Bencana Asap Ini?
• Makna Oportunistik Terorisme
• Mengapa BNPT Bungkam Seribu Bahasa Di Saat Teroris Katolik Beraksi?