Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.277 views

Pendapat Hukum Tentang Pengunduran Diri Calon Legislatif PBB

Oleh:

DR. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MH

Ahli Hukum Pidana

 

PERIHAL pengunduran diri calon anggota DPR maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT), bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum dan oleh karenannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.Tidak ada norma hukum larangan yang mengandung ancaman pidana kurungan dan/atau denda dalam Undang-Undang UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maupun peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, adanya informasi yang beredar pasca banyaknya Caleg PBB yang menyatakan pengunduran diri yang menginformasikan bahwa pengunduran diri para Caleg tersebut  terancam pidana kurungan dan/atau denda adalah tidak berdasar hukum dan tentunya tidak benar.

Undang-Undang Pemilu hanya mengatur tentang perihal pencalonan, dapat dilihat pada Bagian Kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Paragraf f Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 240 (1) salah satunya disebutkan pada huruf n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Ketentuan yang sama juga disebutkan dalam Pasal 7 (1) PKPU.

Menurut Pasal 23 (1) PKPU dapat dilakukan perubahan Daffar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan Bakal Calon; meninggal dunia; atau mengundurkan diri. Adapun perubahan setelah DCT diatur dalam Pasal 35 (1), yang memungkinkan terjadinya perubahan Caleg, dalam hal Calegmeninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu, dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya, dilakukan pencoretan nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa calon anggota DPR maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,yang sudah masuk DCT tidaklah dapat diganti, terkecuali dalam kondisi tertentu sebaimana disebutkan di atas.

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah menyatakan pengunduran dirinya sebagai anggota Partai, pernyataan tidak aktif (vacuum) dalam Pemilu Legislatif dan lain sebagainya baik secara individu maupun kolektif, baik secara resmi melalui Surat Pernyataan yang disampaikan ke Partai Politik (in casu BB), maupun pernyataan (deklarasi) yang disampaikan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, termasuk media sosial seperti WA, IG, FB, adalah sah adanya, tidak ada ancaman hukum berupa sanksi pidana kurungan dan denda.

Deklarasi pengunduran diri dalam media sosial oleh yang bersangkutan maupun yang ditransmisikan/didistribusikan oleh orang lain bukanlah termasuk perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tegasnya, tidak ada hubungan atau kaitan sama-sekali antara pernyataan aquo melalui sistem informasi elektronik dimaksud dengan UU ITE. Konten illegal yang diatur dalam UU ITE hanya terbatas pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan tertentu, seperti memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; memiliki muatan perjudian; memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman; menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); memiliki muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, atau mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, intersepsi dan lain sebagainya yang terkait dengan itu.

Memang ada ketentuan pidana kurungan dan denda dalam UU Pemilu, yakni Pasal 491, namun norma hukum tersebut hanya berlaku bagi pelaksanaan Kampanye Pemilu,selengkapnya disebutkan : “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta. rupiah).” Jadi, sifat melawan hukum pada pasal aquo bersifat terbatas dan terkait dengan jalannya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai Politik atau Tim Kampanye Capres-Cawapres. Frasa “jalannya Kampanye Pemilu” tidak ada kaitan dengan pengunduran diri seseorang dari keanggotaan dari Partai Politik maupun deklarasi pencabutan dukungan atas dirinya sebagai Caleg.

Pengunduran diri dari pencalonan meski telah masuk DCT merupakan sebuah hak personal dan konstitusional. KPU tidak bisa melarang, sebab tidak ada larangan dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU. Sesuai dengan prinsip hukum  “sesuatu yang tidak dilarang berlaku asas kebolehan.” 

Penulis, adalah juga termasuk dari sekian banyak Caleg PBB yang telah menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai termasuk menyatakan vacuum dari Pileg Tahun 2019. Terlebih lagi penulis sebagai Sekjend Caleg PBB Poros Makkah yang telah menyampaikan sikap dan kebulatan tekad sebelum DPP PBB menyatakan keputusan secara resmi dalam Rakornas dukungan politiknya kepada Jokowi-Mar’ruf. Atas keputusan DPP PBB tersebut, sangatlah wajar apabila banyak Caleg PBB menyatakan kekecewaannya dan itu merupakan hak politik masing-masing Caleg yang nota bene juga sebagai pemilih pada Pemilu nanti. Demikian pendapat hukum ini disampaikan untuk menjadi dalil hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus sebagai edukasi ke masyarakat luas.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Innalillahi..!! Ustadzah Pesantren Tahfizh Kecelakaan, Kepala Gegar Otak Koma 5 Hari

Innalillahi..!! Ustadzah Pesantren Tahfizh Kecelakaan, Kepala Gegar Otak Koma 5 Hari

Ustadzah Salma Khoirunnisa, salah satu pengajar di Pesantren Tahfizul Quran Darul Arqom Sukoharjo mengalami kecelakaan. Kondisinya masih belum sadar, dan sempat koma selama 5 hari karena diperkirakan...

Tutup Tahun Dengan Bakti Sosial Kesehatan di Pelosok Negeri

Tutup Tahun Dengan Bakti Sosial Kesehatan di Pelosok Negeri

Diawali dengan berniat karena Allah, berperan aktif menebarkan amal sholeh dan turut serta membantu pemerintah memberikan kemudahan kepada umat mendapatkan pelayanan kesehatan, maka Ulurtangan...

Ayah Wafat, Ibu Cacat, Bayu Anak Yatim Ingin Terus Bersekolah

Ayah Wafat, Ibu Cacat, Bayu Anak Yatim Ingin Terus Bersekolah

Rafli Bayu Aryanto (11) anak yatim asal Weru, Sukoharjo ini membutuhkan biaya masuk sekolah tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Namun kondisi ibu Wiyati (44) yang cacat kaki tak mampu untuk...

Program Sedekah Barang Ulurtangan Sukses Menyebarkan Kasih dan Berkah Bagi Muallaf di Kampung Pupunjul

Program Sedekah Barang Ulurtangan Sukses Menyebarkan Kasih dan Berkah Bagi Muallaf di Kampung Pupunjul

Alhamdulillah, pada Sabtu, (18/11/2023), Yayasan Ulurtangan.com dengan penuh rasa syukur berhasil melaksanakan program Sedekah Barangku sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama umat Islam....

Merengek Kesakitan, Bayi Arga Muhammad Tak Kuat Perutnya Terus Membesar. Yuk Bantu..!!

Merengek Kesakitan, Bayi Arga Muhammad Tak Kuat Perutnya Terus Membesar. Yuk Bantu..!!

Sungguh miris kondisi Arga Muhammad Akbar (2) anak kedua pasangan Misran dan Sudarti ini, sudah sebulan ini perutnya terus membesar bagai balon yang mau meletus. Keluarganya butuh biaya berobat...

Latest News
Berikan Pelatihan Pengurusan Jenazah, Ibu-ibu: 'Ternyata, Selama Ini Kita Salah'

Berikan Pelatihan Pengurusan Jenazah, Ibu-ibu: 'Ternyata, Selama Ini Kita Salah'

Jum'at, 29 Mar 2024 13:12

Pejuang Palestina Terlibat Pertempuran Jarak Dekat Dengan Pasukan Israel Di Sekitar RS Al-Shifa Gaza

Pejuang Palestina Terlibat Pertempuran Jarak Dekat Dengan Pasukan Israel Di Sekitar RS Al-Shifa Gaza

Kamis, 28 Mar 2024 22:02

Malaysia Dakwa Pemilik Toserba Dan Pemasok Kaus Kaki Bertuliskan ‘Allah’

Malaysia Dakwa Pemilik Toserba Dan Pemasok Kaus Kaki Bertuliskan ‘Allah’

Kamis, 28 Mar 2024 21:17

Euro-Med: Militer Zionis Israel 'Eksekusi' 13 Anak Di Sekitar Rumah Sakit Al-Shifa Gaza

Euro-Med: Militer Zionis Israel 'Eksekusi' 13 Anak Di Sekitar Rumah Sakit Al-Shifa Gaza

Kamis, 28 Mar 2024 20:28

Meta Diperintahkan Hapus Larangan Kata 'Syahid' Di Postingan Medsos

Meta Diperintahkan Hapus Larangan Kata 'Syahid' Di Postingan Medsos

Kamis, 28 Mar 2024 15:37

IHATEC dan GHCC Korea Jalin Kerja Sama Strategis Kembangkan Ekosistem Produk Halal

IHATEC dan GHCC Korea Jalin Kerja Sama Strategis Kembangkan Ekosistem Produk Halal

Kamis, 28 Mar 2024 08:36

Osama Hamdan: Kematian Wakil Komandan Al-Qassam Marwan Issa Belum Terkonfirmasi

Osama Hamdan: Kematian Wakil Komandan Al-Qassam Marwan Issa Belum Terkonfirmasi

Rabu, 27 Mar 2024 21:01

Ini Pesan KH Bachtiar Nasir kepada Calon Hakim Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Ini Pesan KH Bachtiar Nasir kepada Calon Hakim Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Rabu, 27 Mar 2024 18:00

12 Warga Gaza Tewas Tenggelam Saat Ambil Bantuan Kemanusiaan Di Pantai

12 Warga Gaza Tewas Tenggelam Saat Ambil Bantuan Kemanusiaan Di Pantai

Rabu, 27 Mar 2024 17:15

6.000 Kali Khatam Al-Qur'an, Begini Metode Yang Dilakukan Pesantren Nuu Waar AFKN

6.000 Kali Khatam Al-Qur'an, Begini Metode Yang Dilakukan Pesantren Nuu Waar AFKN

Rabu, 27 Mar 2024 16:29

Palestina Aman, Publik Dibohongi?

Palestina Aman, Publik Dibohongi?

Rabu, 27 Mar 2024 07:22

Puasa Jangan Lemas!

Puasa Jangan Lemas!

Rabu, 27 Mar 2024 07:09

Polemik Film ‘Kiblat’, MUI: Sutradara Film Horor Perlu Menempatkan Simbol Islam Secara Adil

Polemik Film ‘Kiblat’, MUI: Sutradara Film Horor Perlu Menempatkan Simbol Islam Secara Adil

Selasa, 26 Mar 2024 22:15

Tgk Yusran Hadi Ajak Umat Islam Untuk Bantu Saudara-Saudara Seiman Di Gaza Palestina

Tgk Yusran Hadi Ajak Umat Islam Untuk Bantu Saudara-Saudara Seiman Di Gaza Palestina

Selasa, 26 Mar 2024 21:20

Militer Zionis Israel Gunakan Amunisi Era 1950-an Di Tengah Kekurangan Pasokan Dalam Perang Di Gaza

Militer Zionis Israel Gunakan Amunisi Era 1950-an Di Tengah Kekurangan Pasokan Dalam Perang Di Gaza

Selasa, 26 Mar 2024 17:12


MUI

Sedekah Al Quran

Sedekah Air untuk Pondok Pesantren

Must Read!
X