Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
7.008 views

Kriminalisasi Jilid II Habib Bahar bin Smith

 

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

Direktur HRS Center dan Ahli Hukum Pidana

 

PENCABUTAN asimilasi terhadap Habib Bahar bin Smith patut dipertanyakan. Sebagaimana diketahui, Ditjen Pemasyarakatan menyatakan bahwa dicabutnya asimilasi menunjuk pada dua alasan. Pertama, melakukan tindakan yang dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kegiatan dimaksud, berupa ceramah bernada provokatif, menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Video ceramah yang kemudian viral, disebutkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kedua, melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengumpulkan orang banyak dalam kegiatan ceramahnya.

Terhadap kedua alasan di atas, maka dipandang perlu untuk ditanggapi dengan mendasarkan pada dalil-dalil hukum positif, agar menjadi perhatian. Pada yang tersebut pertama, alasan yang menimbulkan keresahan di masyarakat adalah sangat bias. Keresahan yang bagaimana yang dimaksudkan dalam hukum positif? Hukum pidana tidak ada menjadikan keresahan di masyarakat sebagai unsur delik. Di sisi lain, justru banyak sekali kebijakan/regulasi pemerintah di masa pandemi Covid-19 yang telah membuat resah dan gelisah masyarakat. Sebutlah antara lain, baru-baru ini acara konser musik yang digelar BPIP dan MPR, walaupun tujuannya baik untuk amal korban Covid-19, namun tidak memperhatikan protokol kesehatan. Kondisi demikian, tidak mengindahkan anjuran pemerintah sendiri, jelas suatu ironi. Terlebih lagi, dilakukan di bulan suci Ramadhan, seharusnya yang dilakukan secara virtual adalah berdoa bermunajat kepada Allah SWT. Selain itu, adanya kenaikan iuran BPJS kesehatan yang berlaku surut. Ditambah lagi, pembukaan kembali bandara bagi orang asing, pelarangan dibukanya Masjid untuk shalat berjamah, sementara mal-mal tetap dibuka juga telah terjadi kerumunan orang, dan lain-lain. Ceramah juga disebut bernada provokatif, menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah, juga tendensius. Di sini telah terjadi pelanggaran terhadap asas “praduga tidak bersalah” dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, ceramah tersebut besifat kritik. Patut dicatat, tidak ada satu pasal pun dalam hukum positif yang menyebutkan pemerintah sebagai pihak (korban) dengan adanya ujaran kebencian atau permusuhan.

Pada yang tersebut kedua, menyangkut pelanggaran PSBB terkait dengan kehadirannya memberikan ceramah, juga tidak ada sanksi hukum yang mengaturnya. Pembatasan kegiatan di luar rumah dalam konteks PSBB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sama sekali tidak mengandung norma hukum larangan terhadap apa yang menjadi alasan pencabutan asimilasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan – yang menjadi dasar belakunya Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 – tidak pula ditemukan adanya norma hukum larangan dimaksud. Begitu pun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Oleh karena itu, terhadap masyarakat (in casu Habib Bahar) yang tidak mengindahkannya tidak dapat kenakan sanksi hukum, termasuk menjadi alasan pencabutan asimilasi. Lalu atas dasar apa pencabutan itu dilakukan?

Dengan demikian, alasan hukum pencabutan asimilasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum. Memberlakukan kebijakan tanpa dasar ketentuan hukum yang jelas, merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Dapat dikatakan telah terjadi perampasan hak asasi terhadap diri Habib Bahar sebagai warga negara.

Sepertinya, pencabutan asimilasi ini tidak berdiri sendiri. Diduga kuat adanya pengaruh (intervensi) kekuasaan. Hal ini semakin mendalilkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak berlaku secara empirik, kita sudah menjadi negara kekuasaan. Kondisi ini bukan hanya terjadi dan dialami oleh Habib Bahar, namun juga berlaku kepada para tokoh ummat dan aktivis yang dianggap sebagai lawan politik oleh rezim.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Ulama dan Pemimpin Muslim Filipina Kecam Rencana Militer Untuk Mengawasi Madrasah

Ulama dan Pemimpin Muslim Filipina Kecam Rencana Militer Untuk Mengawasi Madrasah

Selasa, 20 Oct 2020 22:35

Kemunafikan Eropa: Kata-kata Kosong Untuk Palestina, Senjata Mematikan Untuk Israel

Kemunafikan Eropa: Kata-kata Kosong Untuk Palestina, Senjata Mematikan Untuk Israel

Selasa, 20 Oct 2020 22:15

Kepala Mossad Sebut Israel dan Arab Saudi Pelihara Hubungan Perdamaian Tidak Resmi

Kepala Mossad Sebut Israel dan Arab Saudi Pelihara Hubungan Perdamaian Tidak Resmi

Selasa, 20 Oct 2020 21:15

AS Cantumkan Pebisnis Batu Permata Di Australia Dalam Daftar Teroris yang Ditunjuk Global

AS Cantumkan Pebisnis Batu Permata Di Australia Dalam Daftar Teroris yang Ditunjuk Global

Selasa, 20 Oct 2020 20:45

Koalisi Advokat Bersiap Somasi Menteri Kesehatan

Koalisi Advokat Bersiap Somasi Menteri Kesehatan

Selasa, 20 Oct 2020 19:41

PKS: Setahun Jokowi, Semua Ambyar!

PKS: Setahun Jokowi, Semua Ambyar!

Selasa, 20 Oct 2020 17:59

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, Anis: Kinerja Bidang Ekonomi Belum Memuaskan

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, Anis: Kinerja Bidang Ekonomi Belum Memuaskan

Selasa, 20 Oct 2020 17:26

Hasil Survei: 40% Gen-Z Inginkan Jaringan Stabil

Hasil Survei: 40% Gen-Z Inginkan Jaringan Stabil

Selasa, 20 Oct 2020 09:33

Mau Tanya, Video Kawal Jogging dan Helikopter Itu Hoax Apa Tidak?

Mau Tanya, Video Kawal Jogging dan Helikopter Itu Hoax Apa Tidak?

Selasa, 20 Oct 2020 07:02

Menteri Toleransi UEA Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Inggris

Menteri Toleransi UEA Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Inggris

Senin, 19 Oct 2020 21:43

Ayah, Sosok Tegar yang Layak Mendapatkan Surga

Ayah, Sosok Tegar yang Layak Mendapatkan Surga

Senin, 19 Oct 2020 21:32

Islamic State Bidik Negara Teluk, Serukan Serang Kepentingan Ekonomi Saudi

Islamic State Bidik Negara Teluk, Serukan Serang Kepentingan Ekonomi Saudi

Senin, 19 Oct 2020 21:18

Penghargaan sebagai Negara Pengutang, Malu atau Bangga?

Penghargaan sebagai Negara Pengutang, Malu atau Bangga?

Senin, 19 Oct 2020 21:09

Falsafah: Hikmah yang Terbatas

Falsafah: Hikmah yang Terbatas

Senin, 19 Oct 2020 20:05

Masjid-masjid di Gaza Kembali Dibuka Setelah Ditutup Beberapa Pekan karena Pandemi Corona

Masjid-masjid di Gaza Kembali Dibuka Setelah Ditutup Beberapa Pekan karena Pandemi Corona

Senin, 19 Oct 2020 16:45

Ngabalin Ditunggangi ISIS

Ngabalin Ditunggangi ISIS

Senin, 19 Oct 2020 15:35

PP Hima Persis Kecam Penangkapan Serampangan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa

PP Hima Persis Kecam Penangkapan Serampangan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa

Senin, 19 Oct 2020 14:20

Presiden Ilham Aliyev: Militer Azerbaijan Bebaskan 13 Desa Lagi dari Pasukan Pendudukan Armenia

Presiden Ilham Aliyev: Militer Azerbaijan Bebaskan 13 Desa Lagi dari Pasukan Pendudukan Armenia

Senin, 19 Oct 2020 14:15

Pengurus Baru Dewan Dakwah Gelar Raker

Pengurus Baru Dewan Dakwah Gelar Raker

Senin, 19 Oct 2020 12:10

Legislator Sebut UU Omnibus Law Tak Jadi Solusi Persoalan Ekonomi Nasional

Legislator Sebut UU Omnibus Law Tak Jadi Solusi Persoalan Ekonomi Nasional

Senin, 19 Oct 2020 10:36


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X