Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
8.862 views

Hati-hati, Utang Kita Sudah Melampaui Batas Aman

 

Oleh:

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Anggota DPR RI, Alumnus London School of Economics (LSE) Inggris

 

SAYA sungguh tak habis pikir mendengar pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menarasikan peluncuran global bond, atau surat utang global, beberapa hari lalu, dengan nada penuh kebanggaan. Seolah itu sebuah prestasi. Utang memang bukan aib. Namun, semakin besar utang pemerintah, para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu, bukannya menebar kebanggaan.

Utang senilai US$4,3 miliar atau Rp68,8 triliun (kurs Rp16 ribu) berdenominasi dolar Amerika Serikat yang baru saja diterbitkan Pemerintah merupakan rekor ‘sovereign bond’ terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. ‘Sovereign bond’ adalah obligasi, atau surat utang, yang diterbitkan pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang asing.

Kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond di tengah pandemi Covid-19, sama sekali tidak menunjukkan kehebatan. Malah sebaliknya, menunjukkan betapa ringkihnya perekonomian kita. Begitu rapuhnya ekonomi kita, sehingga meskipun krisis baru saja dimulai, kita sudah membutuhkan suntikan utang dalam jumlah besar.

Sekali lagi, tak sepatutnya hal semacam itu diceritakan sebagai sebuah kebanggaan, apalagi prestasi.

Sebelum menghadapi pandemi, merujuk kepada APBN 2020, Pemerintah membutuhkan utang baru setidaknya Rp351,9 triliun untuk menutup defisit. Pada saat bersamaan, Pemerintah juga harus melunasi utang jatuh tempo sebesar Rp389,98 triliun. Artinya, pada tahun ini Pemerintah membutuhkan utang sebesar Rp741,84 triliun untuk kebutuhan pembiyaan (financing need). Itu adalah perhitungan sebelum adanya pandemi.

Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tersebut akan dipenuhi dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), alias surat utang. Bentuknya bisa berupa SUN (Surat Utang Negara) maupun SBSN (Surat Berharga Syariah Negara, atau sukuk). Denominasinya bisa Rupiah, ataupun valuta asing (USD, Yen, Euro).

Dalam catatan saya, sepanjang Kuartal I 2020, realisasi penerbitan SBN mencapai Rp243,83 triliun, alias sekitar 33,15 persen dari target penerbitan SBN tahun ini. Tapi, sekali lagi, itu adalah angka-angka sebelum memperhitungkan efek krisis Covid-19.

Di Kuartal II ini, melalui Pandemic Bond, Pemerintah menargetkan bisa memperoleh Rp449,9 triliun. Artinya, jumlah utang kita akan terus membengkak. Dengan memperhitungkan nilai tukar Rupiah dan inflasi, diperkirakan pada akhir 2020 jumlah utang kita bisa mencapai Rp6.157 triliun.

Kalau kita bisa mengendalikan inflasi di bawah 5 persen, tahun ini PDB (Produk Domestik Bruto) diperkirakan akan berada di kisaran Rp16.300 triliun. Dengan demikian, rasio utang Pemerintah terhadap PDB di akhir tahun akan berada di kisaran 36 persen hingga 38 persen.

Sebagai catatan, itu masih belum memakai skenario terburuk. Jika menggunakan skenario terburuk, rasionya bisa lebih besar lagi.

Jadi, peningkatan jumlah utang sama sekali bukanlah prestasi. Selain itu, jangan bohongi rakyat seolah-olah rasio utang kita masih aman. Pemerintah selalu berdalih rasio utang kita terhadap PDB tetap aman, karena masih di bawah 60 persen.

Masalahnya adalah: benarkah 60 persen itu masih sahih dijadikan patokan batas aman bagi perekonomian kita?

Saya membaca, menurut ekonom senior Rizal Ramli, batas aman yang tepat saat ini adalah 22 persen PDB, bukan 60 persen sebagaimana yang digunakan oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Sebab, rasio aman yang digunakan dalam UU Keuangan Negara sebenarnya mengacu kepada dua kali rasio pajak negara-negara OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development). Karena rasio pajak negara-negara OECD rata-rata 30 persen, maka ditetapkanlah rasio utang yang aman tadi sebesar 60 persen.

Jadi, kalau kita mengacu pada rasio pajak selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dalam lima tahun terakhir hanya limit 11 persen, maka batas aman utang kita seharusnya adalah 22 persen PDB. Artinya, kita saat ini sebenarnya sudah melanggar batas aman. Sebab, per Februari lalu, utang pemerintah sudah mencapai Rp4.948,2 triliun, atau setara dengan 30,82 persen PDB. Rasio ini bahkan jauh di atas rasio utang sebelum krisis 1997/1998.

Sebagai catatan, pada 1996, rasio utang kita hanya 24 persen. Pada masanya, angka ini juga pernah dianggap aman. Padahal, saat krisis mulai terjadi, tahun 1997, akibat inflasi dan jatuhnya nilai tukar, rasionya melonjak menjadi 38 persen. Tahun 1998, rasionya melonjak kembali menjadi 57,7 persen. Antara periode 1999 hingga 2003, rasionya naik lagi menjadi lebih dari 60 persen, masing-masing 85,4 persen (1999), 88,7 persen (2000), 77,2 persen (2001), 67,2 persen (2002), dan 61,1 persen (2003).

Di akhir periode pemerintahan Presiden Megawati, rasio utang kita ada di angka 56,5 persen (2004). Selama sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rasio utang kita berhasil diturunkan hingga tinggal 24,7 persen (2014). Sayangnya, selama lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, rasio utang kita kembali meningkat hingga di atas 30 persen.

Di sisi lain, meski jumlah utang terus meningkat, namun laju kenaikan pendapatan kita jauh tertinggal. Artinya, laju penambahan utang lebih cepat dari kenaikan pendapatan.

Sebagai pembanding, rata-rata rasio pajak (tax ratio) selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY adalah 14,86 persen. Namun, selama lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, rasio pajak kita rata-rata hanya limit 11 persen. Itu sebabnya, rasio utang Pemerintah terhadap pendapatan negarapun jadi meningkat, dari sebelumnya “hanya” 168,25 persen di akhir periode Presiden SBY (2014), menjadi 244,15 persen di akhir periode pertama Presiden Joko Widodo (2019). Artinya, jumlah utang kita di akhir tahun 2019 sudah 2,5 kali lebih besar daripada pendapatan.

Dengan analisis tadi, klaim jumlah utang kita saat ini masih dalam batas aman bisa membahayakan.

Sepanjang lima tahun lalu, Pemerintah tak hati-hati dalam mengelola keuangan negara, sehingga kita kian terjerumus pada jurang defisit. Saya khawatir, krisis kesehatan akibat Corona ini akan dijadikan dalih oleh Pemerintah untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi compang-campingnya keuangan negara, jadi bukan untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi rakyat itu sendiri. Ini baru satu kekhawatiran.

Kekhawatiran saya yang lain adalah pemerintah tidak sanggup membuat terobosan untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung. Padahal, menghadapi krisis yang tidak biasa ini, pemerintah seharusnya berusaha membuat banyak terobosan, dan bukannya terjebak pada solusi konvensional dengan terus-menerus memperbesar utang.

Kalaupun misalnya harus berutang, pemerintah seharusnya mencari opsi lain, selain berutang ke pasar melalui penerbitan surat utang. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini, surat utang kita tidak ada harganya. Kita harus memberi ‘yield’, atau imbal hasil yang tinggi, agar obligasi kita dibeli investor. Masalahnya, yield yang tinggi itu jelas tidak ekonomis, dan sangat membebani keuangan kita.

Pekan lalu Moody’s Investors Service sudah memperingatkan potensi naiknya beban bunga utang Indonesia. Naiknya yield SUN yang disertai dengan pelemahan kurs rupiah, menurut mereka, akan kian melambungkan beban bunga utang pemerintah ke depan.

Lantas, apa solusinya?

Pertama, sebelum membuka opsi penambahan utang, pemerintah seharusnya merasionalisasi anggaran negara terlebih dahulu. Belanja dan pengeluaran yang tidak perlu, tidak mendesak, harus segera dialihkan untuk mengatasi krisis. Anggaran untuk pemindahan ibukota harus distop termasuk sarana pendukungnya. Pembangunan infrastruktur, misalnya, kecuali dalam bidang kesehatan dan pendidikan, seharusnya dihentikan dulu, dan dialihkan anggarannya.

Kedua, kalaupun terpaksa harus berutang, saya kira kita bisa mencari opsi utang ‘government to government’ saja, di mana dengan bekal hubungan bilateral yang baik, kita mungkin bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan tidak membebani. Carilah opsi pinjaman yang lebih murah dari penerbitan obligasi.

Intinya, pemerintah seharusnya kreatif mencari solusi, dan bukannya terjebak pada solusi tunggal yang mahal dan membebani masa depan. Termasuk membebani seluruh rakyat Indonesia baik kini maupun mendatang.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Di hari raya Idul Fitri yang ceria, Ibrahim justru merintih perih di bangsal Rumah Sakit. Tubuh mungil balita anak aktivis dakwah media ini melepuh tercebur air mendidih di halaman tetangganya....

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya persalinan cessar dilunasi, Ummi Nurhayati dan bayinya bisa pulang dari rumah sakit. Semoga para donatur berlimpah rizki, dan dede bayi ini kelak menjadi generasi mujahidah dakwah untuk...

Latest News
Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Ahad, 09 Aug 2020 23:04

Legislator Soroti Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Ciptaker

Legislator Soroti Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Ciptaker

Ahad, 09 Aug 2020 22:48

Pemerintah Diminta Tidak Tiru Cara AS dan China Atasi Resesi Ekonomi, Indonesia Bisa Kolaps

Pemerintah Diminta Tidak Tiru Cara AS dan China Atasi Resesi Ekonomi, Indonesia Bisa Kolaps

Ahad, 09 Aug 2020 22:15

Afghanistan 'Di Ambang Pembicaraan Damai' Setelah Pembebasan Sisa 400 Tahanan Taliban Disetujui

Afghanistan 'Di Ambang Pembicaraan Damai' Setelah Pembebasan Sisa 400 Tahanan Taliban Disetujui

Ahad, 09 Aug 2020 21:25

Mesir dan Rusia Kerahkan Sistem Pertahanan Udara Canggih ke Libya

Mesir dan Rusia Kerahkan Sistem Pertahanan Udara Canggih ke Libya

Ahad, 09 Aug 2020 20:25

Pejabat Libanon Sebut Ledakan Di Pelabuhan Beirut Menyebabkan Lubang Sedalam 43 Meter

Pejabat Libanon Sebut Ledakan Di Pelabuhan Beirut Menyebabkan Lubang Sedalam 43 Meter

Ahad, 09 Aug 2020 20:05

Laporan: Twitter Tertarik Beli Operasi TikTok di AS

Laporan: Twitter Tertarik Beli Operasi TikTok di AS

Ahad, 09 Aug 2020 19:45

Ikuti Gratis, Webinar Cara Mudah Raih Sertifikat Halal Bagi UMKM

Ikuti Gratis, Webinar Cara Mudah Raih Sertifikat Halal Bagi UMKM

Ahad, 09 Aug 2020 19:20

Pemberontak Syi'ah Houtsi Eksploitasi Ledakan di Beirut Untuk Galang Dana Bagi Syi'ah Hizbullata

Pemberontak Syi'ah Houtsi Eksploitasi Ledakan di Beirut Untuk Galang Dana Bagi Syi'ah Hizbullata

Ahad, 09 Aug 2020 19:06

Menelan Hoax Pengobatan Covid

Menelan Hoax Pengobatan Covid

Ahad, 09 Aug 2020 08:46

Menaikan Imun Raga dan Jiwa di Tengah Pandemi

Menaikan Imun Raga dan Jiwa di Tengah Pandemi

Ahad, 09 Aug 2020 08:37

Politisi PKS Catat Titik Kelemahan Omnibus Law

Politisi PKS Catat Titik Kelemahan Omnibus Law

Ahad, 09 Aug 2020 07:55

Pandemi Mencengkram, Resesi Menghantam

Pandemi Mencengkram, Resesi Menghantam

Ahad, 09 Aug 2020 07:46

Legislator: RUU Ciptaker Dorong Sentralisasi

Legislator: RUU Ciptaker Dorong Sentralisasi

Ahad, 09 Aug 2020 07:32

Bertemu Tokoh Oposisi, PDIP Bermanuver?

Bertemu Tokoh Oposisi, PDIP Bermanuver?

Sabtu, 08 Aug 2020 23:24

Fahri Optimis Koperasi dan UMKM Jadi Penyelamat Indonesia dari Resesi Ekonomi

Fahri Optimis Koperasi dan UMKM Jadi Penyelamat Indonesia dari Resesi Ekonomi

Sabtu, 08 Aug 2020 22:41

Ta’aruf, Cara Perkenalan yang Sesuai dengan Hukum Syara’

Ta’aruf, Cara Perkenalan yang Sesuai dengan Hukum Syara’

Sabtu, 08 Aug 2020 22:06

Obat Virus Corona Dinanti Publik

Obat Virus Corona Dinanti Publik

Sabtu, 08 Aug 2020 21:52

Ahli Bahan Peledak Italia Percaya Ada Gudang Senjata Di Atau Dekat Lokasi Ledakan Beirut

Ahli Bahan Peledak Italia Percaya Ada Gudang Senjata Di Atau Dekat Lokasi Ledakan Beirut

Sabtu, 08 Aug 2020 21:45

Indonesia Halal Watch Sebut Penetapan LPH Sucofindo Langgar UU

Indonesia Halal Watch Sebut Penetapan LPH Sucofindo Langgar UU

Sabtu, 08 Aug 2020 21:30


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X