Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.042 views

Menakar Urgensi Lockdown Diantara Langkah "Bubrah" Pemerintah Hadapi Wabah

 

Oleh:

Ummu Farras (Aktivis Muslimah)

 

PANDEMI Covid-19 terus memakan korban. Data terakhir menunjukkan korban positif bertambah banyak hingga 579 orang, dengan korban meninggal 49 jiwa. Bahkan, para dokter pun sudah banyak yang menjadi korban Virus corona ini. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Tiga dokter dikabarkan meninggal dunia akibat terpapar virus Corona SARS-COV-2 penyebab COVID-19, Sabtu (21/3). Ketiga dokter itu adalah dr Adi Mirsa Putra asal Bekasi, dr Djoko Judodjoko asal Bogor, dan dr Hadio dari Bintaro, Jakarta Selatan.

Tak dapat dipungkiri, penanganan penyebaran virus corona oleh pemerintah dinilai sangat lamban dan tidak terstruktur. Hingga saat ini, di tengah wabah yang semakin meluas dan korban semakin banyak, langkah yang dilakukan pemerintah nyatanya tak dapat efektif menanggulangi penyebaran pandemi ini. Langkah yang diambil pemerintah sejauh ini adalah social distancing, rapid test, impor obat obat-obatan yaitu Avigan (obat flu) dan Chloroquin yang notabene obat malaria namun diduga bakal bisa mengobati penyakit karena wabah Covid-19, serta solusi menyulap wisma atlet kemayoran jadi RS Darurat Corona. Sedangkan untuk langkah lockdown yang dinilai paling efektif menurut para ahli bagi masyarakat, pemerintah sudah menyatakan tidak akan melakukan lockdown di tengah penyebaran pandemi yang kian masif ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Doni menyatakan Jokowi telah memberikan instruksi kepada dirinya untuk tidak mengambil langkah lockdown. Menurutnya, pernyataan itu sudah menjadi keputusan pemerintah Indonesia.(detik.com)

Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman mengungkapkan alasan Jokowi hingga saat ini belum memutuskan lockdown, karena kebijakan lockdown tersebut merupakan kebijakan coba-coba dan tak terukur. Jokowi pun lebih memilih pembatasan sosial (sosial distance). Permasalahan lockdown ini lantas menjadi polemik di antara masyarakat. Benarkah lockdown adalah kebijakan yang coba-coba dan tak terukur? Ataukah ini hanya narasi untuk mengalihkan alasan yang sebenarnya? Padahal langkah social distancing saat ini nyatanya tak efektif dan masih banyak masyarakat yang wara wiri karena tak ada peran tegas dan pendampingan serta tanggung jawab penuh dari pemerintah terhadap kebijakan social distancing tersebut. Masyarakat level menengah dan pekerja formal bisa saja menjalani masa social distancing-nya dengan tenang. Namun, bagaimana dengan sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor informal atau yang pendapatannya tidak menentu? Siapa yang memastikan keselamatan mereka? Siapa yang menjamin pemenuhan hajat hidup mereka dan keluarganya? Tentu pemerintah dan presiden tak bakal sanggup memenuhi itu semua.

Bahkan, bisa jadi karena ketidakmampuan pemerintah menanggung risiko ekonomi dan kebutuhan rakyatnya, yang menjadi alasan utama untuk tidak melakukan lockdown hingga saat ini.

 

Kebijakan Lockdown Rezim Kapitalis

Kebijakan lockdown saat ini amat dinantikan oleh masyarakat di semua lapisan. Diantaranya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Di tengah berjatuhannya korban jiwa karena wabah corona, termasuk para petugas medis yang tak gentar berjibaku merawat pasien Covid-19, Menurut Ketua Satgas COVID-19 IDI, Zubairi Djoerban, pihaknya setuju jika lockdown diterapkan. IDI memahami pemerintah alergi dengan istilah lockdown. Maka tak masalah Jokowi tak menggunakan istilah lockdown, tapi penerapannya sama yaitu membatasi bahkan mengisolasi warga di rumah.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio pun menegaskan sudah saatnya pemerintah melakukan lockdown. Saat ini kesehatan dan keselamatan masyarakat menurutnya sangat penting, dia menilai dengan lockdown justru virus corona dapat lebih mudah ditangani. Ia pun menyatakan pemerintah jangan dulu melihat dampak perekonomian, karena pemulihan negara dari virus corona harus diprioritaskan.

Inilah bukti pemerintah dalam sistem kapitalis jelas abai dan lalai terhadap pengurusan rakyatnya. Masalah pengurusan rakyat di tengah pandemi seperti ini pun masih berpikir untung rugi. Kekhawatiran penguasa terhadap dampak ekonomi yang bakal down jika mengambil kebijakan lockdown, lebih besar daripada kekhawatiran terhadap hilangnya nyawa rakyat karena virus corona. Padahal, mau lockdown ataupun tidak, faktanya ekonomi Indonesia memang sudah ambrol. Opsi lockdown ini seharusnya tak jadi persoalan bagi pemerintah, karena ini menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Masa sama rakyat hitung hitungan? Kalau dana negara tak dipakai untuk keperluan rakyat, lalu dipakai untuk apa?

Pemerintah saat ini terlihat "bubrah" hadapi wabah. Ini karena sistem kapitalis yang meniscayakan kepentingan rakyat bukan lagi hal yang patut diutamakan. Sebaliknya, kepentingan terhadap asing dan investor para pemilik modal yang harus diutamakan. Pemerintah bukan lagi berfungsi sebagai orang yang melayani rakyat, tapi hanya sebagai regulator dan fasilitator untuk para pemilik modal. Buktinya di tengah pandemi yang mengancam nyawa ini, pemerintah masih enggan bahkan tegas menyatakan tidak akan lockdown. Karena konsekuensi lockdown yang mengharuskan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat selama lockdown dari pandemi amat berat bagi negeri kapitalis yang tak terbiasa berpihak kepada rakyat. Mesti mikir beribu kali untuk menggelontorkan dana bagi kemaslahatan rakyat. Terbukti, racun kapitalis lebih berbahaya dari virus corona. Jika virus corona dapat membuat manusia kehilangan nyawa, virus kapitalis dapat menjadikan manusia kehilangan hati bahkan mematikan hati manusia. Na'udzubillahi min dzalik.

 

Lockdown Hukumnya Wajib

Tak dapat dipungkiri, kebijakan lockdown pasti akan berdampak pada ekonomi. Perekonomian akan terpuruk. Itu hampir pasti. Tapi, terkait amanah seorang pemimpin terhadap rakyatnya, amat besar pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam negara Islam (Khilafah), seorang pemimpin (Khalifah) bertanggung jawab atas seluruh permasalahan rakyatnya. Termasuk kesehatannya. Kemaslahatan rakyat yang paling utama. Tidak seperti negeri kapitalis yang lebih mengutamakan permasalahan ekonomi (materi) dibandingkan nyawa rakyatnya.

Menurut penjelasan Syeikh Hafidz Abdurrahman, Dalam permasalahan wabah seperti ini, mencegah bahaya (mudarat) itu lebih penting. Bahaya (mudarat) yang mengancam nyawa itu nomer satu. Karena itu, sampai Nabi menyebut

لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المرء المسلم

Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah, ketimbang terbunuhnya nyawa seorang Muslim.

Maka, tindakan Islam tegas dan disiplin. Nabi marah besar, ketika ada dua orang yang mendahului rombongan pasukan, kemudian sudah dilarang meminum air yang sedikit di sumber airnya, tapi tetap saja diminum. Karena tindakan dua orang itu membahayakan semua pasukan.

Dalam konteks pandemi, haditsnya juga sudah jelas. Lockdown. Jangan memasuki wilayah pandemi. Jangan juga keluar dari sana, kecuali untuk berobat. Jelas, dan tegas.

Mengenai perekonomian, tak usah khawatir, Allah SWT sudah mengatur semuanya. Selama negeri menerapkan syariat Islam sebagai satu satunya sistem yang mengatur segala problematika umat, Allah pasti akan menjadikan negeri itu sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah. Wallahu'alam bishawwab.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Jum'at, 23 Oct 2020 23:31

Ngalor Ngidul Mahfud MD

Ngalor Ngidul Mahfud MD

Jum'at, 23 Oct 2020 23:26

KAMI Itu Gerakan Moral, Bukan Makar

KAMI Itu Gerakan Moral, Bukan Makar

Jum'at, 23 Oct 2020 23:09

Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law

Forum SATHU Soroti Kewajiban Deposit Setoran Umrah di UU Omnibus Law

Jum'at, 23 Oct 2020 22:03

Dibawah Pendudukan Armenia Masjid Bersejarah di Nagorno-Karabakh Diubah Jadi Kandang Babi

Dibawah Pendudukan Armenia Masjid Bersejarah di Nagorno-Karabakh Diubah Jadi Kandang Babi

Jum'at, 23 Oct 2020 19:45

Israel Hancurkan Desa Badui Palestina di Al-Araqeb Untuk ke-179 Kali Sejak Tahun 2000

Israel Hancurkan Desa Badui Palestina di Al-Araqeb Untuk ke-179 Kali Sejak Tahun 2000

Jum'at, 23 Oct 2020 18:45

Mendadak Kadrun: Budaya Munafik

Mendadak Kadrun: Budaya Munafik

Jum'at, 23 Oct 2020 18:24

The Times: Hamas Gunakan Pangkalan Cyber War di Turki Untuk Targetkan Musuhnya

The Times: Hamas Gunakan Pangkalan Cyber War di Turki Untuk Targetkan Musuhnya

Jum'at, 23 Oct 2020 17:35

Warga UEA Sekarang Bisa Pergi Ke Israel Tanpa Visa dan Tinggal Selama 90 Hari

Warga UEA Sekarang Bisa Pergi Ke Israel Tanpa Visa dan Tinggal Selama 90 Hari

Jum'at, 23 Oct 2020 17:15

SOHR Klaim 14 Anggota Al-Qaidah Gugur dalam Serangan Drone AS di Idlib Suriah

SOHR Klaim 14 Anggota Al-Qaidah Gugur dalam Serangan Drone AS di Idlib Suriah

Jum'at, 23 Oct 2020 16:46

Peneliti UNEJ: Melinjo Berpotensi Jadi Suplemen Cegah Covid

Peneliti UNEJ: Melinjo Berpotensi Jadi Suplemen Cegah Covid

Jum'at, 23 Oct 2020 14:14

Setahun Penuh Gaduh dan Demo yang Dirindukan

Setahun Penuh Gaduh dan Demo yang Dirindukan

Jum'at, 23 Oct 2020 13:30

Lima Cara Agar Generasi Bisa Berkualitas

Lima Cara Agar Generasi Bisa Berkualitas

Jum'at, 23 Oct 2020 11:55

Antisipasi Kriminalisasi, Dai Perlu Perhatikan Basis Data hingga Peraturan Perundangan

Antisipasi Kriminalisasi, Dai Perlu Perhatikan Basis Data hingga Peraturan Perundangan

Jum'at, 23 Oct 2020 11:32

5 Hal Untuk Diketahui Tentang Konflik Terakhir di Nagorno-Karabakh

5 Hal Untuk Diketahui Tentang Konflik Terakhir di Nagorno-Karabakh

Jum'at, 23 Oct 2020 11:00

Tanggapi Hasil Survey Indikator, Anis: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Tanggapi Hasil Survey Indikator, Anis: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Jum'at, 23 Oct 2020 10:56

Vaksinasi Dipercepat November, Politisi PKS Minta Seluruh Prosesnya Transparan

Vaksinasi Dipercepat November, Politisi PKS Minta Seluruh Prosesnya Transparan

Jum'at, 23 Oct 2020 10:38

Pasukan Azerbaijan Tembak Jatuh 7 Drone Armenia Dalam Tiga Hari

Pasukan Azerbaijan Tembak Jatuh 7 Drone Armenia Dalam Tiga Hari

Kamis, 22 Oct 2020 21:00

Seorang Imam dan 11 Anak Tewas Dalam Serangan Udara di Sebuah Masjid di Takhar Afghanistan

Seorang Imam dan 11 Anak Tewas Dalam Serangan Udara di Sebuah Masjid di Takhar Afghanistan

Kamis, 22 Oct 2020 20:15

Polisi Yang Memukul Polisi Dipukul Polisi #MumetKan

Polisi Yang Memukul Polisi Dipukul Polisi #MumetKan

Kamis, 22 Oct 2020 17:00


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X

Jum'at, 23/10/2020 23:09

KAMI Itu Gerakan Moral, Bukan Makar