SMK Bubar

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Sosial dan Politik)

Pernyataan kontroversial Ridwan Kamil yang menuding SMK sebagai penyebab pengangguran cukup meresahkan. Berbagai komentar muncul yang antara lain membantah mengenai penyebab tingginya angka pengangguran.

Penyebab utama adalah minimnya lapangan kerja. Menyalahkan SMK sebagai penyebab dinilai sebagai "buruk muka cermin dibelah". Justru keberadaan SMK adalah untuk memenuhi kebutuhan yang lebih siap bekerja. Emil sapaan Ridwan Kamil berniat membubarkan SMK tertentu.

Sebenarnya suatu rencana kebijakan seharusnya didasarkan atas penelitian yang komprehensif dan mendalam. Apakah benar apa yang diasumsikan Emil atau keliru. Jika benar, maka kebijakan tetap saja mesti bersifat nasional. Gegabah jika meniadakan salah satu model sekolah hanya karena penilaian subyektif seorang Gubernur.

Proses kajian hingga perlu dibubarkan mesti melibatkan baik instansional maupun masyarakat. Ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Efek pembubaran tentu tidak sederhana. Apalagi jika lembaga tersebut masih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.

Berbeda dengan Pak Jokowi yang memuji SMK hingga intens mempublikasi karya siswa yang kemudian populer dengan sebutan "mobil esemka", maka Gubernur Jawa Barat ini justru mempermasalahkan bahkan menyalahkan SMK atas terjadinya pengangguran.

Bahkan mengancam pembubaran pula. Tidakkah disadari bahwa dengan membubarkan SMK justru menambah angka pengangguran. Akan tetapi sebenarnya mestinya Kang Emil tenang saja, bukankah Pak Jokowi sudah menyiapkan kartu sakti buat para penganggur ?

Fokus Pemprop yang digawangi Kang Emil harusnya bukanlah pada ancaman pembubaran, akan tetapi pada revitalisasi SMK beserta lulusannya. Bukankah Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres 9 tahun 2016 yang menekankan pada revitalisasi.

Mendikbud telah merancang road map pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyeleraskan kurikulum SMK sesuai penggunaan lulusan (link & match).

Target tahun 2020 adalah 80 % tamatan bekerja pada bidangnya, 12 % berwirausaha dan 8 % bersertifikasi profesi. Nah Emil kerjakan saja program revitalisasi ini sebagai bukti berhasil atau tidak kepemimpinannya. Gak usah ancam bubar bubarkan segala.

Pidato Jokowi baru baru ini bernada ancam ancam soal ideologi, investasi maupun birokrasi, kini Kang Emil juga sama saja.

Menyalahkan SMK atas pengangguran kurang bijaksana. Masyarakat yakin bahwa lapangan kerja yang kurang adalah faktor utama penyebab pengangguran. Bukan sekolah. Bahkan ironinya di beberapa kegiatan usaha justru kini diisi tenaga kerja dari China. Dari negeri China. Memprihatinkan.

*) Pemerhati Politik dan Sosial.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Penegak Hukum atau Karyawan Hukum?
• Visi pada Investasi, Mengokohkan Imperialisme Asing?
• Jabar Juara Tingkat Pengangguran
• Pelecahan Hukum
• Bau Otoriter
• Anies, Icon Kerakyatan dan Ke-Indonesiaan
• Waspadai Pelangi Buatan Manusia dalam Simbol Sexual Menyimpang
• Film Dua Garis Biru, Potret Buram Tontonan Zaman Now