Israel Akan Bangun 4.500 Pemukiman Ilegal Baru Di Tepi Barat Palestina

TEL AVIV, ISRAEL (voa-islam.com) - Pihak berwenang Israel telah mengajukan rencana untuk menyetujui pembangunan ribuan unit pemukim baru di Tepi Barat yang diduduki, menentang protes internasional atas perluasan pemukiman ilegal dan aktivitas perampasan tanah di wilayah Palestina yang diduduki.

Laporan media yang mengutip sumber-sumber Israel mengatakan pada hari Ahad (18/6/2023) bahwa rencana persetujuan 4.560 unit pemukim di berbagai wilayah Tepi Barat dimasukkan dalam agenda dewan perencanaan Israel yang bertemu minggu depan.

Setidaknya 1.332 untuk persetujuan akhir, dan sisanya masih melalui proses izin awal.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang juga menangani administrasi sipil di Tepi Barat yang diduduki, menegaskan bahwa rezim tersebut akan terus maju dengan kampanye perluasan permukimannya.

"Kami akan terus mengembangkan pemukiman dan memperkuat cengkeraman Israel di wilayah itu," kata Smotrich.

Smotrich dilantik tahun lalu sebagai anggota kabinet baru rezim yang dipimpin oleh perdana menteri Benjamin Netanyahu.

Menteri dan kelompok Zionisnya memiliki sejarah membuat pernyataan yang menghasut terhadap Palestina.

Pada bulan Februari, Smotrich menyerukan agar kota Palestina Huwara di Tepi Barat yang diduduki untuk “dimusnahkan”. Ratusan pemukim ilegal Yahudi Israel bersenjata kemudian menyerang Huwara dan desa-desa terdekat serta membakar puluhan rumah dan mobil.

Selama konferensi di Paris pada bulan Maret, Smotrich menyangkal keberadaan Palestina dan berdiri di samping peta wilayah pendudukan Israel yang mencakup Tepi Barat, Gaza, dan sebagian besar Yordania.

Menteri garis keras Israel lainnya, Itamar Ben-Gvir mengatakan membangun pemukiman baru adalah “misi dan doktrin Israel.”

Rezim Zionis Israel telah mengesahkan pos-pos pemukiman baru dan berjanji untuk membangun unit-unit pemukim baru di Tepi Barat.

Sejak menjabat pada Januari, koalisi Netanyahu telah menyetujui promosi lebih dari 7.000 unit pemukim baru, paling jauh di Tepi Barat. Itu juga mengubah undang-undang untuk membuka jalan bagi para pemukim ilegal Yahudi untuk kembali ke empat pemukiman yang sebelumnya telah dikosongkan.

Menanggapi keputusan Israel pada hari Ahad, gerakan perlawanan Palestina Hamas dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad mengutuk tindakan tersebut, dengan mengatakan bahwa “tidak akan memberikan legitimasi (Israel) atas tanah kami. Orang-orang kami akan menolaknya dengan segala cara."

Hamas mengatakan bahwa rakyat Palestina akan menolak rencana pemukiman iIsrael dengan segala cara yang tersedia, termasuk rencana terbaru untuk membangun lebih dari 4.500 unit pemukim.

Di bagian lain dalam pernyataan itu, gerakan perlawanan meminta masyarakat internasional dan PBB untuk mengambil langkah serius dan mendesak untuk menghentikan Yudaisasi Israel dan proyek kolonial di wilayah Palestina yang diduduki.

Saleh al-Arouri, wakil kepala biro politik Hamas, memperingatkan pada hari Kamis bahwa kebijakan yang diambil oleh kabinet sayap kanan Netanyahu di wilayah pendudukan Palestina akan membakar seluruh wilayah.

Didorong oleh dukungan habis-habisan mantan presiden AS Donald Trump, Israel telah meningkatkan kegiatan pembangunan permukiman ilegal yang bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menyatakan permukiman di Tepi Barat dan al-Quds Timur sebagai “pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional. .”

Banyak komunitas internasional menganggap unit pemukim Israel di tanah yang diduduki sebagai ilegal.

Lebih dari 600.000 orang Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di Tepi Barat dan al-Quds Timur.

Semua pemukiman Israel adalah ilegal menurut hukum internasional. Dewan Keamanan PBB mengutuk kegiatan permukiman Israel di wilayah pendudukan dalam beberapa resolusi.

Warga Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya. (ptv/Ab)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Faksi Yang Bertikai Di Sudan Sepakati Gencatan Senjata Baru 72 Jam
• Ahli: 'Sangat Mungkin' Rusia Berada Di Balik Hancurnya Bendungan Kakhovka Di Ukraina
• Saudi Minta Umat Muslim Di Kerajaan Pantau Bulan Sabit Untuk Menandai Dimulainya Bulan Dzul Hijjah
• Iran Larang Ulama Sunni Terkemuka Molavi Abdolhamid Lakukan Ibadah Haji
• Pemimpin Islam State Untuk Asia Tenggara Tewas Dalam Serangan Militer Filipina Di Marawi
• PBB: Lebih Dari 2,2 Juta Orang Mengungsi Akibat Pertempuran Di Sudan
• Kelompok Teroris PKK AKhiri Gencatan Senjata Sepihak Dengan Turki
• Laporan: Al-Qaidah Secara Aktif Operasikan Kamp-kamp Pelatihan Di 5 Provinsi Afghanistan