Selasa, 3 Sya'ban 1446 H / 29 Desember 2020 20:45 wib
3.469 views
Pemerintah Bangsamoro Ambil Alih Seluruh Sekolah di Ibukota Cotabato
FILIPINA SELATAN (voa-islam.com) - Pemerintah otonom Bangsamoro di Filipina Selatan secara resmi mengambil alih departemen pendidikan di ibu kota Kota Cotabato dan 63 barangays.
Sebuah pernyataan resmi mengatakan Departemen Pendidikan Filipina secara resmi mengalihkan manajemen dan integrasi departemen pendidikan Divisi Kota Cotabato, bersama dengan sekolah-sekolah dari 63 barangay di Cotabato Utara, ke Kementerian Pendidikan Pemerintah Bangsamoro.
Sebuah barangay adalah divisi administratif terkecil di Filipina dan berhubungan dengan desa, distrik, atau lingkungan.
Transfer resmi dilakukan pada hari Senin (28/12/2020).
Sedikitnya 83 sekolah - 43 sekolah negeri, 39 swasta, dan 1-Universitas Negeri / sekolah menengah - diserahkan ke Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) yang dipimpin oleh Ketua Menteri Al-Hajj Murad Ebrahim.
“Tidak ada yang perlu ditakutkan, dan aset terkuat yang bisa diperoleh masyarakat dari seluruh proses ini adalah kolaborasi,” kata Ebrahim tentang mutasi sekolah.
“Kami yakin transisi ini tidak akan sulit dan saya berjanji tidak akan ada perbedaan di pihak guru kami, Insya Allah,” kata Ebrahim.
Provinsi Cotabato Utara juga menyerahkan administrasi lebih dari 103 sekolah yang terdiri dari 85 sekolah dasar dan 18 sekolah menengah kepada pemerintah otonom.
Sebanyak 4.575 guru dipindahkan ke BARMM - 2.195 dari Kota Cotabato dan 2.380 dari provinsi Cotabato Utara.
Pengalihan dinas pendidikan berlangsung setidaknya dua minggu setelah pemerintahan kota Cotabato secara resmi diambil alih oleh pemerintahan otonom Bangsamoro.
Pemerintahan otonom
Referendum bersejarah diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari tahun lalu di Mindanao selatan, memberikan otonomi kepada Muslim Moro.
Pada 26 Februari, Ebrahim mengambil jabatannya dari gubernur daerah pemerintah pusat dalam sebuah upacara resmi.
Dia ditunjuk oleh Presiden Duterte untuk mengelola Otoritas Transisi Bangsamoro hingga 2022.
Dengan otonomi komprehensif, umat Islam akan bebas dalam urusan internal mereka, mampu mendirikan dan mengelola peradilan Islam di dalam yurisdiksi mereka dan mengelola perairan di sekitarnya bersama-sama dengan pemerintah pusat.
Mereka akan terikat dengan Filipina dalam kebijakan luar negeri, meskipun dengan beberapa fleksibilitas.
Selain itu, mantan pejuang Front Pembebasan Nasional Moro, serta mereka dari Front Pembebasan Islam Moro akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi. (AA)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
