Prancis Keberatan Pemerintah Afghanistan Bebaskan Tahanan Taliban Pembunuh Tentaranya

PARIS, PRANCIS (voa-islam.com) - Prancis keberatan dengan pembebasan tiga pria yang dipenjara karena pembunuhan warga negara Prancis di Afghanistan sebagai bagian dari keputusan Kabul untuk membebaskan 400 tahanan Taliban sebagai tahap terakhir untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kesepakatan antara Taliban dan pemerintah AS.

Kelompok tahanan tersebut, yang pembebasannya telah dimulai, termasuk dua pria yang membunuh Bettina Goislard, seorang pegawai badan pengungsi PBB, pada November 2003, dan seorang mantan tentara Afghanistan yang membunuh lima tentara Prancis dan melukai 13 lainnya di provinsi Kapisa delapan tahun lalu.

"Prancis secara khusus prihatin dengan kehadiran, di antara orang-orang yang kemungkinan akan dibebaskan, dari beberapa teroris (baca; jihadis) yang dihukum karena membunuh warga Prancis di Afghanistan," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad (16/8/2020).

Pemerintah Afghanistan dan Taliban akan bertemu untuk meluncurkan proses perdamaian intra-Afghanistan dalam beberapa hari setelah pembebasan tahanan selesai, sebuah langkah yang telah menuai kecaman luas setelah terungkap bahwa banyak narapidana terlibat dalam serangan yang menewaskan puluhan pasukan Afghanistan dan asing.

"Ini dengan tegas menentang pembebasan individu yang dihukum karena kejahatan terhadap warga negara Prancis, khususnya tentara dan pekerja kemanusiaan," katanya.

"Akibatnya, kami segera meminta pihak berwenang Afghanistan untuk tidak melanjutkan pembebasan para teroris ini."

Keluarga Goislard juga mengecam keras langkah tersebut.

Pembebasan 5.000 tahanan Taliban dengan imbalan 1.000 personel keamanan Afghanistan yang tertawan telah disepakati dalam kesepakatan penting antara AS dan Taliban pada Februari sebagai syarat untuk pembicaraan damai intra-Afghanistan.

Ketidaksepakatan atas pembebasan para tahanan, termasuk orang-orang yang dituduh terkait dengan beberapa serangan paling berdarah di Afghanistan, telah menunda negosiasi perdamaian selama berbulan-bulan.

Pemerintah Afghanistan telah membebaskan hampir semua tahanan Taliban dalam daftar, tetapi pihak berwenang menolak untuk membebaskan 400 tahanan terakhir.

Banyak narapidana dituduh melakukan pelanggaran serius, dengan lebih dari 150 di antaranya dijatuhi hukuman mati.

Daftar itu juga mencakup sekelompok 44 pejuang yang memiliki perhatian khusus terhadap AS dan negara lain karena peran mereka dalam serangan "tingkat tinggi".

Pekan lalu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani setuju untuk membebaskan 400 tahanan Taliban itu setelah majelis besar Afghanistan, yang dikenal sebagai Loya Jirga, mengeluarkan resolusi untuk menyetujui langkah tersebut.

"Sekarang, Taliban punya pilihan - mereka harus menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan gencatan senjata yang komprehensif. Tidak ada keberanian besar yang dibutuhkan untuk perang, tapi untuk perdamaian," kata Ghani saat berpidato di upacara penutupan Loya Jirga.

Pada pertemuan luar biasa, lebih dari 3.000 tokoh masyarakat dari seluruh negeri mendukung seruan pemerintah untuk gencatan senjata permanen dan jaminan internasional bahwa para pejuang tersebut tidak akan melakukan kekerasan lagi.

Ia juga meminta kedua belah pihak untuk memulai pembicaraan intra-Afghanistan yang banyak ditunda.

Pada hari Jumat, pemerintah Afghanistan mengatakan telah membebaskan 80 pertama dari 400 tahanan Taliban menjelang negosiasi langsung antara kedua belah pihak.

Pembicaraan diharapkan akan diadakan di Qatar di mana Taliban mempertahankan kantor politik.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Pejuang AQAP Eksekusi Dokter Gigi Yang Jadi Mata-mata Pemerintah Yaman
• Mantan Kepala Polisi Dubai Serukan Pembubaran Hamas Setelah Normalisasi Hubungan UEA-Israel
• Menantu Donald Trump Jared Khusner Klaim Saudi 'Pasti' Akan Menormalisasi Hubungan Dengan Israel
• Orang Bersenjata Tembak Kritikus Keras Taliban Di Kota Kabul
• Erdogan: Turki Dapat Menangguhkan Hubungan Diplomatik Dengan UEA Setelah Kesepakatan Normalisasi
• Netanyahu Berterima Kasih Kepada Mesir Dan Oman Atas Dukungan Kesepakatan Normalisasi Dengan UEA
• Hamas Dan Jihad Islam Bersikeras UEA Harus Hapus Kesepakatan Memalukan Dengan Israel
• Bahrain Kemungkinan Akan Menyusul UEA Jalin Hubungan Resmi Dengan Zionis Israel