Utusan PBB Sebut AS Dorong Intervensi Militer di Venezuela

CARACAS (voa-islam.com) - Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada menuduh Amerika Serikat mendorong intervensi militer di negara Amerika Latin itu dengan merusak negosiasi yang sedang berlangsung antara Caracas dan pihak oposisi.

Moncada membuat tuduhan selama konferensi pers di markas PBB di New York pada hari Jumat kemarin, sehari setelah pemerintah Venezuela dan perwakilan oposisi setuju untuk terlibat dalam dialog perdamaian permanen sebagai hasil dari putaran tiga hari perundingan yang dimediasi Norwegia di Barbados.

Duta Besar mengatakan Amerika Serikat berusaha untuk memaksakan "solusi kekerasan" pada Venezuela.

"Mereka berusaha memberi tahu dunia bahwa mereka bertanggung jawab atas proses dialog ini, bahwa mereka tidak setuju dengan proses dialog, bahwa proses dialog pasti akan gagal dan bahwa satu-satunya solusi untuk situasi di Venezuela adalah intervensi militer asing ," dia menambahkan.

Moncada tidak menawarkan rincian tentang proses dialog antara kedua belah pihak tetapi menyebut AS dan Kolombia sebagai dua negara yang telah meluncurkan "kampanye" untuk menghalangi konsensus dan mencegah solusi damai untuk krisis politik di Venezuela.

"Ada negara dan aktor politik eksternal, kekuatan eksternal, yang ingin membawa perang ke negara itu. Ada dua negara, terutama AS dan Kolombia, yang memiliki kampanye untuk menghancurkan dialog," katanya.

Ditanya tentang konferensi yang diadakan di Barbados, Moncada mengatakan: "Salah satu cara untuk menghentikan perang terhadap negara saya adalah mengidentifikasi agen kekerasan yang paling penting di negara saya dan saya dapat memberi tahu Anda bahwa negara saya sekarang dalam keadaan damai."

"Tidak ada kelompok bersenjata, tidak ada konflik bersenjata, tidak ada kerusuhan di jalanan," lanjutnya. “Situasi ekonomi sulit, tetapi tidak ada perang. Tapi lihat tetangga kita ... Mereka mendorong perang mereka melawan kita. Kami perlu menjaga perdamaian di Venezuela dan satu-satunya cara adalah dialog dan Barbados adalah salah satu cara untuk melakukannya."

Duta Besar juga merujuk pada surat yang dikirim oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro kepada komisaris tinggi hak asasi manusia, Michelle Bachelet, sebagai penolakan atas laporan sebelumnya mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negara Amerika Selatan.

Laporan itu menuduh pasukan keamanan Venezuela melakukan eksekusi di luar pengadilan, penyiksaan, penghilangan paksa dan pelanggaran hak lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Moncada mengatakan pemerintah di Caracas tetap berkomitmen untuk membela hak asasi manusia di Venezuela dan bahwa mereka akan terus bekerja untuk mengatasi masalah tersebut.

Venezuela terjerumus ke dalam krisis politik pada Januari, ketika tokoh oposisi yang didukung AS Juan Guaido - yang mengepalai Majelis Nasional Venezuela yang sekarang mati - tiba-tiba menyatakan dirinya "presiden sementara." Pemerintah Maduro yang terpilih menolak proklamasi diri itu. Namun demikian telah bernegosiasi dengan perwakilan Guaido untuk menyelesaikan krisis politik di negara ini.[fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Saudi dan Rusia di Antara 37 Negara yang Mendukung Kebijakan Keras Cina di Xinjiang
• Wartawan Militer Israel: Perang Gaza 'Tidak Jauh', Akan Menjadi yang Paling Mematikan
• PBB Desak Assad dan Rusia Hentikan Serangan Terhadap Rumah Sakit
• Militer Saudi Ambil Alih Pelabuhan-pelabuhan Yaman Setelah Ditinggal Pasukan UEA
• Pengadilan Berlin Perintahkan Pemerintah Jerman Pulangkan Istri dan Anak Pejuang IS dari Suriah
• Bom mobil Tewaskan 4 Orang di Pemakaman Benghazi Libya
• HRW: Pasukan Khusus Afghanistan Harus Diadili karena Mengeksekusi 4 Warga Sipil di Sebuah Klinik
• Dewan Militer Sudan yang Berkuasa Mengatakan Upaya Kudeta Gagal