Paus: Kasus Pelecehan Seksual harus Dilaporkan ke Gereja Bukan Polisi

ROMA (voa-islam.com) - Paus Fransiskus mengeluarkan undang-undang baru tentang gereja pada hari Kamis kemarin yang mewajibkan semua pastor dan suster Katolik di seluruh dunia untuk melaporkan penganiayaan seksual dan ditutup-tutupi oleh atasan mereka kepada otoritas gereja. Langkah ini dilakukan dalam upaya baru untuk meminta pertanggungjawaban hierarki Katolik karena gagal melindungi gembala mereka.

Undang-undang memberikan perlindungan pelapor bagi siapa pun yang membuat laporan dan mengharuskan semua keuskupan memiliki sistem untuk menerima klaim secara rahasia. Dan itu menguraikan prosedur internal untuk melakukan investigasi awal ketika tertuduh adalah uskup, kardinal atau pemimpin agama Katolik.

Para korban pelecehan dan advokat mereka mengatakan undang-undang itu selangkah lebih maju, tetapi tidak cukup karena tidak mengharuskan kejahatan untuk dilaporkan ke polisi.

Ini adalah upaya terbaru Paus Franciskus untuk menanggapi pelecehan seksual dan skandal rahasia yang telah menghancurkan kredibilitas hierarki Katolik dan kepausannya sendiri. Dan itu memberikan kerangka hukum baru bagi para uskup AS ketika mereka bersiap untuk mengadopsi langkah-langkah pertanggungjawaban bulan depan untuk menanggapi skandal di sana.

“Orang-orang harus tahu bahwa para uskup melayanijemaat,” kata Uskup Agung Charles Scicluna, jaksa lama penuntut kejahatan seks Vatikan. "Mereka tidak berada di atas hukum, dan jika mereka berbuat salah, mereka harus dilaporkan."

Dekrit itu mewajibkan 415.000 pastor Katolik di dunia dan 660.000 suster untuk memberi tahu otoritas gereja ketika mereka mengetahui atau memiliki "motif yang kuat untuk percaya" seorang pemuka agama Katolik atau suster senior terlibat dalam pelecehan seksual terhadap anak kecil, pelanggaran seksual dengan seorang dewasa, kepemilikan pornografi anak - atau bahwa seorang atasan telah menutupi semua kejahatan itu.

Namun, mereka tidak perlu melapor ke polisi. Vatikan telah lama berpendapat bahwa sistem hukum yang berbeda membuat hukum pelaporan universal menjadi tidak mungkin, dan bahwa memaksakan seseorang dapat membahayakan gereja di tempat-tempat di mana umat Katolik adalah minoritas yang dianiaya. Tetapi prosedur yang dilakukan untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam hukum universal bahwa korban tidak dapat dibungkam, bahwa para pastor harus mematuhi persyaratan pelaporan sipil di mana mereka tinggal, dan kewajiban mereka untuk melapor ke gereja sama sekali tidak mengganggu itu.

Kelompok korban global Ending Clergy Abuse, atau ECA, mengatakan Vatikan tidak boleh bersembunyi di balik argumen bahwa wajib lapor ke polisi adalah masalah di beberapa negara.

"Gereja harus menetapkan hukum untuk melaporkan dan membenarkan pengecualian," kata Peter Iseley dari ECA. "Sebaliknya, mereka menggunakan pengecualian sebagai alasan untuk tidak melaporkan pelecehan seksual kepada otoritas sipil dan untuk menjaga rahasia pelecehan."

Namun, jika diimplementasikan sepenuhnya, Vatikan bisa melihat longsoran pelecehan dan laporan-laporan rahasia. Dekrit tersebut dapat diterapkan secara surut, yang berarti para imam dan biarawati sekarang diwajibkan untuk melaporkan bahkan kasus-kasus lama pelecehan seksual dan menutup-nutupi - dan menikmati perlindungan whistleblower untuk melakukannya.

Sebelumnya, pelaporan semacam itu diserahkan kepada hati nurani para pastor dan biarawati.

Paus mengamanatkan bahwa para korban yang melaporkan pelecehan harus disambut, didengarkan dan didukung oleh hierarki, serta menawarkan bantuan spiritual, medis, dan psikologis.

Undang-undang mengatakan bahwa para korban tidak dapat dipaksa untuk diam, meskipun penyelidikan itu sendiri masih dilakukan di bawah rahasia kepausan. Dan dalam suatu hal yang baru, hukum mensyaratkan bahwa jika korban memintanya, mereka harus diberi tahu tentang hasil investigasi - lagi-lagi suatu tanggapan terhadap keluhan bahwa para korban tidak mengetahui tentang bagaimana klaim mereka ditangani.

Para korban dan advokat mereka telah lama mengeluh bahwa para uskup dan pemimpin agama lolos dari keadilan karena terlibat dalam pelanggaran seksual atau gagal melindungi kawanan domba mereka dari para imam pemangsa. Para uskup dan pemimpin agama hanya bertanggung jawab kepada paus, dan hanya segelintir yang pernah dikenai sanksi atau dicopot karena pelecehan atau penutupan kasus seks, dan biasanya hanya setelah kelakuan buruk yang sangat mengerikan diketahui publik.

Undang-undang yang baru mewajibkan kantor Vatikan untuk berbagi informasi selama proses berlangsung, karena banyak kasus yang tidak terungkap, berkat sifat birokrasi Tahta Suci yang rumit.

Prosedur yang diterbitkan Kamis kemungkinan akan membentuk kerangka hukum utama bagi para uskup AS ketika mereka bertemu di Baltimore 11-13 Juni untuk mengadopsi prosedur pertanggungjawaban baru, meskipun itu tentu akan memaksa mereka membatalkan proposal yang ada dan membuat mereka menyesuaikan diri dengan undang-undang baru.[afp/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• 2 Anggota Pasukan Khusus Prancis Tewas dalam Operasi Pembebasan Sandera di Benin
• Pengadilan Kenya Hukum Pria Inggris 4 Tahun Penjara atas Tuduhan Terorisme
• Militer Syi'ah Irak Akan Persenjatai Penduduk di 50 Desa dekat Mosul untuk Melawan Serangan IS
• Hampir 60.000 Orang Mengungsi Sejak Serangan Milisi Kriminal Haftar terhadap Tripoli
• 1.500 Warga Palestina yang Ditembak Israel di Gaza Terancam Diamputasi Karena Krisis Dana Kesehatan
• Rezim Assad Paksa 3000 Bekas Pejuang Oposisi yang Ikut Rekonsliasi Perangi Mantan Rekan di Idlib
• Faksi-faksi Palestina di Serukan Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
• Pejabat: Ratusan Pasukan yang Didukung UEA Tiba di Pulau Socorta Yaman