Faksi-faksi Palestina di Serukan Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Faksi-faksi Palestina menyerukan agar Israel menghormati gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir dan PBB di Jalur Gaza.

Setelah pertemuan untuk perwakilan mereka, faksi-faksi 'perlawanan' di Gaza memuji sikap PBB dan Arab yang berkontribusi untuk mengakhiri agresi Israel di daerah kantong itu.

Pernyataan mereka menegaskan perlunya mendorong pendudukan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan terbaru yang menghasilkan gencatan senjata tanpa penundaan.

Sementara itu, sumber-sumber Palestina mengungkapkan bahwa pemerintah Israel melarang warga Palestina menangkap ikan di Gaza selama lima hari berturut-turut tetapi mengizinkan warga Gaza untuk membawa bahan bakar secara luar biasa.

Gencatan senjata baru diumumkan antara Israel dan faksi-faksi Palestina pada hari Senin, menyusul eskalasi mematikan yang menyebabkan 31 warga Palestina, termasuk dua wanita dan seorang bayi, tewas. Empat orang Israel juga terbunuh.

Terlepas dari kesepakatan antara para pemimpin Palestina di Gaza untuk gencatan senjata dengan Israel, Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB, mengatakan: "Sudah tiba waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menunjuk Hamas sebagai kelompok teroris."

"Hamas melakukan kejahatan perang ganda, ia bersembunyi di belakang warga sipil di Gaza," klaim Danon. (st/AA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Pejabat: Ratusan Pasukan yang Didukung UEA Tiba di Pulau Socorta Yaman
• Laporan PBB Temukan Kemungkinan Penggunakan Drone Bersenjata di Libya oleh Haftar atau Pihak ke-3
• Jerman Kutuk Serangan Rezim Teroris Suriah di Idlib
• Turki Akan Kirim Personil Militer ke Rusia untuk Kursus Pelatihan Rudal S-400 pada Akhir Mei
• Bom Meledak di Lahore Pakitstan Tewaskan 9 Orang
• Ledakan Dahsyat Disertai Tembakan Melanda Ibukota Afghanistan
• Asia Bibi, Wanita Kristen Pakistan Pelaku Penistaan Agama 'Melarikan Diri' ke Kanada
• Penguasa Militer Sudan Ingin Syariah Islam Jadi Sumber Undang-undang di Bawah Pemerintahan Sementara