Mahmoud Abbas Klaim AS Izinkan Israel Caplok Bagian Tepi Barat, Berikan Gaza ke Hamas

TUNIS, TUNISIA (voa-islam.com) - Pemerintahan Trump akan mengizinkan Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat dan memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat sehingga bisa menjadi negara bagiannya sendiri, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengklaim pada hari Ahad (31/3/2019).

Berbicara di KTT Liga Arab di Tunisia, "Apa yang datang dari AS lebih berbahaya dan serius," katanya. "AS akan memberi tahu Israel, caplok bagian dari tanah Palestina dan akui pemerintahan sendiri untuk apa yang tersisa dari tanah itu, dan beri Jalur Gaza sebuah negara sehingga Hamas bisa bermain di sana.
 
"Keputusan pemerintah AS adalah untuk menghancurkan Rencana Perdamaian Arab dan merupakan perubahan dramatis dari posisi pemerintahan AS sebelumnya," lanjut Abbas.
 
Pemimpin Palestina itu berbicara sebelum peluncuran dari apa yang disebut Presiden AS Donald Trump "Rencana Abad Ini" untuk menyelesaikan konflik Israel-Israel-Palestina.
 
Komentarnya, bagaimanapun, juga datang satu pekan setelah keputusan bersejarah oleh Trump untuk secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang dicaplok Israel dari Suriah pada tahun 1981. Israel merebut wilayah itu selama Perang Enam Hari yang defensif pada tahun 1967.
 
Liga Arab pada hari Ahad mengutuk AS karena pengakuannya atas kedaulatan Israel di Golan dan mengatakan pihaknya berencana untuk mencari resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap langkah tersebut.

Deklarasi AS tentang Golan telah memicu spekulasi bahwa langkah selanjutnya pemerintahan Trump adalah untuk mendukung Israel dalam menganeksasi setidaknya sebagian Wilayah C dari Tepi Barat, di mana semua pemukiman Israel berada.
 
Mantan Duta Besar AS untuk Israel Martin Indyk mentweet pada hari Ahad, "Jadi dengan mengakui aneksasi Israel atas Golan, Trump membantu [Perdana Menteri Benjamin Netanyahu] Bibi terpilih kembali, yang akan membantu sayap kanan mencaplok Tepi Barat, yang akan menyebabkan tekanan dari markasnya untuk mengakui itu juga, yang akan menghancurkan rencana perdamaiannya dan Israel".
 
Piagam PBB, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional pada umumnya telah menetapkan wilayah itu sebagai diduduki secara ilegal.
 
Dalam kesaksian tertulis kepada Kongres tahun lalu, pakar hukum Eugene Kontorovich dari Fakultas Hukum Universitas Northwestern menjelaskan bahwa ada pengecualian terhadap prinsip itu. Dia memasukan daftar kasus-kasus kedaulatan Republik Sosialis Vietnam atas Vietnam utara dan selatan setelah perang yang agresif dan aneksasi India atas wilayah Portugis di Goa.
 
Namun PBB dan Dewan Keamanannya tidak membuat pengecualian untuk Israel. Setelah Perang Enam Hari, DK PBB mengeluarkan resolusi 242 yang menegaskan "tidak dapat diterimanya akuisisi wilayah dengan perang" karena berkaitan dengan wilayah yang direbut Israel dalam perang itu. Resolusi itu menyerukan penarikan mundur IDF "dari wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini."
 
Israel sejak itu mundur dari Gaza dan gurun Sinai, telah menganeksasi Yerusalem timur dan Golan, dan telah mempertahankan kendali militer atas Tepi Barat.
 
Pengakuan pemerintahan Trump terhadap kedaulatan Israel atas Golan mendorong kembali pada resolusi 242 dan 497 DK PBB, yang menganggap pencaplokan Golan oleh Israel sebagai ilegal. Pemerintahan Zionis berpendapat bahwa kedaulatan Israel di Golan diperlukan untuk keamanan negara, terutama mengingat kehadiran militer Iran di Suriah.
 
Hanya satu hari kemudian pada konferensi kebijakan tahunan American Public Affairs Committee (AIPAC) di Washington, Duta Besar AS untuk Israel David Friedman mengisyaratkan hubungan antara argumen keamanan Dataran Tinggi Golan dengan Tepi Barat. Dalam berbicara tentang pentingnya mendorong maju dengan rencana perdamaian, Friedman berkata, "Bisakah kita serahkan ini pada pemerintahan yang mungkin tidak memahami risiko eksistensial bagi Israel jika Yudea dan Samaria dikuasai oleh teroris dengan cara yang menimpa Jalur Gaza, setelah IDF menarik diri dari wilayah ini. "
 
Para pemimpin pemukim dan politisi sayap kanan dalam empat tahun terakhir telah mendorong banyak inisiatif aneksasi, termasuk untuk Wilayah Gush Etzion dan blok Ma'aleh Adumim. Tetapi jika argumennya adalah keamanan, maka ketua Dewan Regional Lembah Jordan David Elhayani mengatakan dia percaya bahwa penerapan kedaulatan untuk wilayahnya, yang terletak di antara Yerusalem dan Yordania, akan menjadi langkah logis pertama untuk pemerintahan Israel berikutnya. (st/JP)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Hamas Tunggu Respon Israel Terhadap Pemahaman Gencatan Senjata
• Bela Kaumnya, Penyanyi Homo Inggris Elton John Ikut George Clooney Serukan Boikot Hotel Milik Brunei
• Laporan: Beberapa Anggota Tim Pembunuh Jamal Khashoggi Menerima Pelatihan di AS
• Israel Buka Kembali Penyeberangan Gaza Setelah Sepekan Ditutup
• Mulai Pekan Depan, Sistem Hukum Islam Makin Diperkuat di Brunei
• Wakil Presiden Afghanistan Selamat dari Penyergapan Taliban di Provinsi Balkh Utara
• Pejuang Gaza Peringatkan Israel untuk Tidak Serang Demonstran
• Setahun Protes di Perbatasan Gaza: Hampir 3000 Anak Pelestina Terluka Butuh Perawatan Rumah Sakit