Kamis, 11 Rajab 1446 H / 23 November 2017 12:00 wib
5.501 views
Partai-partai Politik Palestina Setuju Adakan Pemilu pada Akhir 2018
JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Partai-partai politik Palestina pada hari Rabu (22/11/2017) menyetujui perlunya mengadakan pemilihan pada akhir tahun 2018 setelah dua hari perundingan rekonsiliasi di Kairo.
Perundingan tertutup yang dibuka pada hari Selasa bertujuan mendorong maju dengan upaya rekonsiliasi dan dihadiri oleh 13 perwakilan partai politik.
Sebuah pernyataan oleh partai politik meminta komisi pemilihan untuk mempersiapkan pemilihan presiden dan legislatif, meminta Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menetapkan tanggal setelah berkonsultasi dengan semua pihak.
Faksi-faksi tersebut juga memuji sebuah kesepakatan persatuan antara Fatah dan Hamas - dua partai terbesar Palestina - bulan lalu dalam upaya untuk mengakhiri keretakan 10 tahun di antara mereka.
Pernyataan tersebut mengatakan kesepakatan persatuan yang disponsori Mesir adalah "awal yang realistis untuk mengakhiri perpecahan" yang menggarisbawahi "pentingnya menghilangkan semua hambatan di jalan upaya pemerintah untuk segera memikul tanggung jawabnya terhadap rakyat kita".
Di bawah perjanjian yang ditengahi Mesir, Hamas seharusnya menyerahkan kontrol sipil Gaza kepada pemerintah nasional Fatah pada tanggal 1 Desember.
Otoritas Palestina mengambil alih penyeberangan perbatasan Gaza pada 1 November sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
Tidak ada pemilihan parlemen Palestina sejak Hamas menguasai Gaza dari Fatah pada 2007 setelah melakukan perang saudara pahit setelah kemenangan kelompok Islam tersebut dalam pemilihan legislatif setahun sebelumnya.
Rekonsiliasi masih menghadapi hambatan signifikan, khususnya masa depan sayap bersenjata Hamas, yang telah bertempur dengan tiga perang dengan Israel sejak 2008.
Pemerintah Palestina yang didominasi Fatah yang duduk di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, juga menolak untuk menghapus sanksi yang melumpuhkan di Gaza yang mencakup pemotongan gaji listrik dan sektor publik yang berkurang.
Beberapa usaha rekonsiliasi sebelumnya telah gagal. (st/MeMo)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
