Jum'at, 24 Jumadil Awwal 1446 H / 11 Maret 2016 22:46 wib
5.988 views
Pemerintah Mesir 'Hilangkan Paksa' 1840 Orang dalam 12 Bulan
KAIRO, MESIR (voa-islam.com) - Sejumlah kelompok hak asasi di Mesir melaporkan bahwa sejak Magdy Abdel Ghaffar diangkat menjadi menteri dalam negeri di Maret 2015, penghilangan paksa telah menjadi kebijakan keamanan tidak resmi dari pemerintah junta militer pimpinan Presiden Abdel Fattah al-Sisi dalam menanggapi ketidakstabilan ekonomi dan perjuangan bersenjata Islamic State (IS) terkait di utara Sinai.
Koordinasi Mesir untuk Hak dan Kebebasan mengklaim telah mencatat 1.840 kasus penghilangan paksa pada tahun 2015. Sebuah laporan oleh Nadeem Center, yang menyediakan rehabilitasi bagi para korban kekerasan negara, mengidentifikasi 66 penghilangan pada bulan Januari.
Mosi Parlemen Eropa mengakui peran Nadeem Center dalam "penyediaan informasi tentang penyiksaan, pembunuhan dan pelanggaran terburuk dalam tahanan," dan mengkritik langkah baru-baru ini oleh pihak berwenang Mesi 'untuk menutup Nadeem Center atas "tuduhan palsu yang berkaitan dengan pelanggaran kesehatan."
Laporan dari penghilangan paksa luas merupakan bukti semakin kuatnya pengaruh militer, yang memasuki seluruh layanan peradilan, keamanan dan intelijen. Aktivis mengatakan bahwa dengan "carte blanche untuk mencegah perbedaan pendapat" dalam pergulatan untuk stabilitas, badan-badan keamanan memangsa warga dengan impunitas.
Bagaimanapun, Ghaffar mengklaim tidak ada "bahkan satu kasus pun" penghilangan paksa. Mereka yang tidak setuju sedang "melompat ke kesimpulan yang salah," kata Ghaffar pada bulan Januari, mengklaim bahwa "(jumlah) kami 90 juta warga -. Hilangnya 200 orang adalah normal" Pemerintah Mesir tidak tersedia lebih lanjut untuk berkomentar pekan ini.
"Kegagalan penuntut umum untuk secara serius menyelidiki kasus penghilangan memperkuat kekebalan hukum hampir absolut yang pasukan keamanan telah nikmati di bawah Presiden Sisi," kata Joe Stork, wakil direktur Human Rights Watch Timur Tengah dan Afrika Utara.
Selain itu, bahaya penghilangan paksa itu tidak lagi terbatas pada warga negara Mesir namun juga terhadap warga negara asing sebagaimana yang menimpa akademisi Italia Giulio Regeni yang tewas dengan penuh luka bekas siksaan saat mayatnya ditemukan di jalan sehingga memicu perdebatan Eropa Parlemen. (st/ptv)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!