Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
5.686 views

Kapitalisme, Pajak Diperas SDA Dilepas

 

Oleh: Annisa Afif Abidah

Miris sekaligus menyedihkan, negara dengan sumberdaya alam yang melimpah tapi masih saja menjadikan rakyat sebagai objek pemalakan. Ibarat tersenyum dalam perih, dagelan apa lagi yang akan terjadi di negara ini? Itulah pikiran yang terus melintas dalam benak saat beredar berita tentang kenaikan harga materai hingga nasi bungkus, pempek dan kresek yang kena pajak.

Hal ini pun, kebijakan pajak pemerintah membuat sebagian besar masyarakat jadi geram. Kenapa pemerintah tidak berpikir untuk meningkatkan pendapatan negara dari sumber daya alam yang dimiliki yang notabene jumlahnya lebih besar? Seperti pendapatan pengelolaan dari hutan, emas, timah, migas atau dari pengelolaan hasil laut baik ikan maupun garam. Kenapa kemudian malah menyasar hal-hal yang itu memberatkan rakyat menengah ke bawah? Sampai kapan rakyat ini harus terus diuji kesabarannya?

Sungguh, jika kita tahu dengan peringatan dari Rasulullaah ﷺ tentang pemimpin yang menyusahkan rakyatnya, maka resiko yang harus ditanggung tidaklah main-main karena bukan hanya berimbas di kehidupan dunia tapi juga menyangkut nasibnya kelak di akhirat yang abadi.  

Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; siapa saja yang menangani urusan umatku lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka berlaku lembutlah kepada dia.” (HR Muslim dan Ahmad). Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiannya, maka Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pendapatan: Rakyat yang Dikorbankan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan, perubahan nominal materai dari Rp.3000 dan Rp.6.000 menjadi satu nominal saja yaitu Rp.10.000 kepada DPR RI. Jika usulan ini disetujui, artinya tidak akan ada lagi tarif bea materai Rp3.000 dan Rp6.000 yang saat ini berlaku. Langkah ini diambil dengan pertimbangan nantinya dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari bea materai. Ia mengakui bahwa potensi penerimaan negara dari materai tempel saja selama ini mencapai Rp 3,8 triliun.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa batas maksimal pengenaan bea materai Rp 6.000 dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Penerimaan negara dari bea materai akan naik menjadi Rp 8,83 triliun dan sekarang Rp 5,06 triliun.

Saat ini, pihaknya juga tengah menyiapkan materai digital yang akan digunakan untuk dokumen digital yang saat ini sudah banyak digunakan masyarakat. Ini tentunya akan menambah potensi penerimaan, tapi karena masih dalam tahap persiapan sehingga tidak bisa dihitung potensinya.

Sementara itu tentang pajak 10%, untuk nasi bungkus dan pempek maka itu untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, dalam hal ini Palembang. Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang menyatakan bahwa pajak dari sektor pempek sangat besar. Hanya saja selama ini belum digarap secara maksimal.  BPPD Palembang bahkan memasang alat pemantau pajak online (e-tax) di sejumlah rumah makanan dan kedai pempek dengan disertai ancaman jika nantinya kasir diketahui tidak menggunakan alat ini saat bertransaksi, maka akan dikenakan sanksi dari instansi terkait. Hal inipun memiliki legitimasi hukum dari Peraturan Daerah Kota Palembang tahun 2002 tentang pajak restoran.

Sedangkan untuk kantong plastik atau kresek selain untuk menambah penerimaan pendapatan negara juga dengan dalih dan asumsi mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik, demi menyelamatkan lingkungan katanya. Faktanya hari ini Indonesia masih menjadi “destinasi” sampah plastik negara maju seperti AS, Inggris dan Australia.

Sebenarnya jenis pajak “baru” yang terus diminta pemerintah kepada rakyatnya bukanlah hal baru. Sebelumnya sudah ada pajak warteg, pajak THR, pajak bagi pelaku e-commerce, dll. Inilah ironi negara yang kaya potensi sumber daya alam dan manusianya namun harus mengais koin-koin demi peningkatan penerimaan negara dengan menjadikan rakyat sebagai korban.

Pajak Sumber Pendapatan Utama Sistem Kapitalisme

“Hari gini gak bayar pajak? Apa kata dunia”

“Warga negara yang bijak, taat pajak”

Slogan-slogan di atas kerap digunakan untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Slogan tersebut seolah menjadi bius yang membuat masyarakat menjadi tak sadar jika sedang didzolimi. Alih-alih mendapatkan kemakmuran seperti yang dijanjikan, faktanya berbanding terbalik dengan realitas kehidupan yang terjadi. Rakyat makin terbebani, kehidupan kian pelik, kesenjangan tak bisa dipungkiri, pekerjaan makin sulit, aspek ekonomi makin terhimpit.

Dalam sistem kapitalisme, pajak menjadi salah satu pendapatan utama negara. Pajak adalah pos pendapatan yang pasti ada dan menduduki posisi teratas. Dan tentu saja pajak ini dibebankan kepada rakyat. Ia bersifat memaksa sebagaimana yang termaktub dalam UU KUP Pasal 1 ayat (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Target penerimaan dari pajak pun dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Sejak tahun 2002, Pemerintah meningkatkan sumber penerimaan pajak di atas 70%, bahkan tahun 2019 hampir 80%, sedangkan sisanya dari sumberdaya alam.

Penerimaan perpajakan terdiri dari berbagai jenis pajak, salah satunya dengan adanya pajak pusat dan daerah. Pajak pusat yang akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan).

Selain pajak pusat, rakyat Indonesia juga harus kena pajak daerah. Yang tergolong jenis pajak daerah antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,dan pajak penerangan jalan. Penerimaannya akan masuk ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Jadi, selama sistem ekonomi negara ini adalah sistem ekonomi kapitalis neo-liberal maka rakyat akan terus diperas dengan pajak layaknya korban drakula yang dihisap darahnya hingga habis. Sementara kekayaan barang tambang dan SDA lain yang berlimpah belum sepenuhnya dikelolah dan dijadikan sumber utama pendapatan negara. Sebaliknya, justru diobral dengan harga murah dan dinikmati perusahaan asing melalui projek privatisasi dan swastanisasi.

Sumber penerimaan pendapatan negara terbesar pun malah “diberikan” kepada swasta asing dan aseng atas nama berbagai kesepakatan. Dengan payung hukum yang memberikan liberalisasi dalam investasi dan privatisasi sektor publik, perusahaan multinasional asing seperti Exxon Mobil Oil, Newmount, Freeport, dan lainnya dengan mudah mengekploitasi kekayaan alam Indonesia dan semua potensi ekonomi yang ada.  Akibatnya, pemasukan APBN dari sektor SDA Migas dan non-Migas makin lama makin kecil. Pada saat yang sama, privatisasi sektor publik mengakibatkan kenaikan perkwartal TDL, telepon, dan BBM.

Solusi Pendapatan Negara di Luar Pajak

Langkah berani dan utama yang harus dilakukan bangsa ini jika ingin keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang mencekik rakyat adalah pemerintah harus menghentikan privatisasi barang-barang milik umum itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing. Dan tentu saja tidak lagi menggunakan sistem ekonomi kapitalis neoliberal tersebut.

Sudah seharusnya, negara ini kembali kepada seruan-Nya. Mengejawantahkan Islam dalam sistem kehidupan secara holistik. Sehingga, keberkahan negara yang diharapkan bukan lagi menjadi ilusi semata Sistem Islam seharusnya menjadi pilihan sebagai sistem yang dijamin kebenarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sang pencipta dan secara historis terbukti keberhasilannya dalam menyejahterakan rakyat. Tak lupa, kita harus melepaskan mindset bahwa perekonomian bangsa bergantung pada bangsa lain dengan jalan utang dan investasi asing-aseng yang merugikan.

Islam memiliki cara tersendiri untuk mengatur pendapatan negara. Dalam APBN Islam, sumber pendapatan negara ada dua. Sumber pendapatan tetap dan tidak tetap. Yang termasuk pendapatan tetap yakni : (1) Fa’i [Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad

Ada 1 pos tambahan lagi yang bersifat insidental dan extraordinary jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Artinya pajak ternyata bukan sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itupun dalam keadaan yang sangat khusus dan tertentu dan hanya dibebankan pada para aghniya(orang kaya). Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali.

Dalam fikih Islam, istilah pajak dikenal dengan dharibah. Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum mendefinisikan pajak dengan, “harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di baitul mal kaum Muslim untuk membiayainya.” (al-Amwal Fi Daulati al-Khilafah)

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menggariskan bahwa pajak hanya dapat ditarik oleh Khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat, misalnya menyantuni fakir miskin. Jika kewajiban finansial ini hanya menjadi kewajiban negara saja, misalnya membangun jalan atau rumah sakit tambahan yang tak mendesak, pajak tak boleh ditarik.

Pajak yang boleh ditarik dalam Khilafah harus memenuhi 4 (empat) syarat:

(1) diambil dalam rangka membiayai kewajiban bersama antara negara dan umat; (2) hanya diambil dari kaum Muslim saja; (3) hanya diambil dari Muslim yang mampu (kaya), yaitu yang mempunyai kelebihan setelah tercukupinya kebutuhan dasar yang tiga (sandang, pangan, dan papan) secara sempurna; (4) hanya diambil pada saat tidak ada dana di Baitul Mal. (Muqaddimah Ad-Dustur, 2/108-110; Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 242).

Terdapat 4 (empat) pengeluaran yang dapat dipenuhi dengan pajak (dharibah) jika tak ada dana mencukupi di Baitul Mal, yaitu:

(1) untuk nafkah fuqara, masakin, ibnu sabil dan jihad fi sabilillah; (2) untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara seperti pegawai negara, para penguasa, tentara, dll; (3) untuk membiayai kepentingan pokok yang mendesak (yakni yang menimbulkan bahaya jika tidak ada) seperti jalan utama, rumah sakit utama, jembatan satu-satunya, dll; (4) untuk membiayai dampak peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti menolong korban gempa bumi, banjir, angin topan, kelaparan, dll. (Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, 2/122).

Ketika kita berbicara masalah pajak, maka jelas bahwa pajak dibolehkan dalam pandangan islam. Tetapi harus dengan memenuhi aturan dari Asy Syari’. Inilah ketentuan Islam yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Al Khaliq dan Al Mudabbir yang disampaikan serta dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad ﷺ dan para khalifahnya setelahnya hingga 13 abad lamanya. Maka bagi seorang muslim, Allah adalah ahkamul hakimin alias sebaik-baik pemberi ketetapan hukum. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum?” (QS. At-Tiin: 8).

Oleh sebab itu ciri orang yang beriman adalah yang patuh kepada ketetapan (baca: hukum) Allah dan Rasul-Nya. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Seharusnya manusia tidak harus lagi bersusah payah membuat aturan lain dari akalnya yang terbatas.  Cukup memahami tuntutan dari Allah subhanahu wa ta'ala, RasulNya serta para shahabatnya yang mulia dan bersungguh-sungguh dalam pengamalannya. Wallahu A’lam Bishshawwab. (rf/voa-islam.com)

ILustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Innalillahi..!! Ustadzah Pesantren Tahfizh Kecelakaan, Kepala Gegar Otak Koma 5 Hari

Innalillahi..!! Ustadzah Pesantren Tahfizh Kecelakaan, Kepala Gegar Otak Koma 5 Hari

Ustadzah Salma Khoirunnisa, salah satu pengajar di Pesantren Tahfizul Quran Darul Arqom Sukoharjo mengalami kecelakaan. Kondisinya masih belum sadar, dan sempat koma selama 5 hari karena diperkirakan...

Tutup Tahun Dengan Bakti Sosial Kesehatan di Pelosok Negeri

Tutup Tahun Dengan Bakti Sosial Kesehatan di Pelosok Negeri

Diawali dengan berniat karena Allah, berperan aktif menebarkan amal sholeh dan turut serta membantu pemerintah memberikan kemudahan kepada umat mendapatkan pelayanan kesehatan, maka Ulurtangan...

Ayah Wafat, Ibu Cacat, Bayu Anak Yatim Ingin Terus Bersekolah

Ayah Wafat, Ibu Cacat, Bayu Anak Yatim Ingin Terus Bersekolah

Rafli Bayu Aryanto (11) anak yatim asal Weru, Sukoharjo ini membutuhkan biaya masuk sekolah tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Namun kondisi ibu Wiyati (44) yang cacat kaki tak mampu untuk...

Program Sedekah Barang Ulurtangan Sukses Menyebarkan Kasih dan Berkah Bagi Muallaf di Kampung Pupunjul

Program Sedekah Barang Ulurtangan Sukses Menyebarkan Kasih dan Berkah Bagi Muallaf di Kampung Pupunjul

Alhamdulillah, pada Sabtu, (18/11/2023), Yayasan Ulurtangan.com dengan penuh rasa syukur berhasil melaksanakan program Sedekah Barangku sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama umat Islam....

Merengek Kesakitan, Bayi Arga Muhammad Tak Kuat Perutnya Terus Membesar. Yuk Bantu..!!

Merengek Kesakitan, Bayi Arga Muhammad Tak Kuat Perutnya Terus Membesar. Yuk Bantu..!!

Sungguh miris kondisi Arga Muhammad Akbar (2) anak kedua pasangan Misran dan Sudarti ini, sudah sebulan ini perutnya terus membesar bagai balon yang mau meletus. Keluarganya butuh biaya berobat...

Latest News
Berikan Pelatihan Pengurusan Jenazah, Ibu-ibu: 'Ternyata, Selama Ini Kita Salah'

Berikan Pelatihan Pengurusan Jenazah, Ibu-ibu: 'Ternyata, Selama Ini Kita Salah'

Jum'at, 29 Mar 2024 13:12

Pejuang Palestina Terlibat Pertempuran Jarak Dekat Dengan Pasukan Israel Di Sekitar RS Al-Shifa Gaza

Pejuang Palestina Terlibat Pertempuran Jarak Dekat Dengan Pasukan Israel Di Sekitar RS Al-Shifa Gaza

Kamis, 28 Mar 2024 22:02

Malaysia Dakwa Pemilik Toserba Dan Pemasok Kaus Kaki Bertuliskan ‘Allah’

Malaysia Dakwa Pemilik Toserba Dan Pemasok Kaus Kaki Bertuliskan ‘Allah’

Kamis, 28 Mar 2024 21:17

Euro-Med: Militer Zionis Israel 'Eksekusi' 13 Anak Di Sekitar Rumah Sakit Al-Shifa Gaza

Euro-Med: Militer Zionis Israel 'Eksekusi' 13 Anak Di Sekitar Rumah Sakit Al-Shifa Gaza

Kamis, 28 Mar 2024 20:28

Meta Diperintahkan Hapus Larangan Kata 'Syahid' Di Postingan Medsos

Meta Diperintahkan Hapus Larangan Kata 'Syahid' Di Postingan Medsos

Kamis, 28 Mar 2024 15:37

IHATEC dan GHCC Korea Jalin Kerja Sama Strategis Kembangkan Ekosistem Produk Halal

IHATEC dan GHCC Korea Jalin Kerja Sama Strategis Kembangkan Ekosistem Produk Halal

Kamis, 28 Mar 2024 08:36

Osama Hamdan: Kematian Wakil Komandan Al-Qassam Marwan Issa Belum Terkonfirmasi

Osama Hamdan: Kematian Wakil Komandan Al-Qassam Marwan Issa Belum Terkonfirmasi

Rabu, 27 Mar 2024 21:01

Ini Pesan KH Bachtiar Nasir kepada Calon Hakim Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Ini Pesan KH Bachtiar Nasir kepada Calon Hakim Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Rabu, 27 Mar 2024 18:00

12 Warga Gaza Tewas Tenggelam Saat Ambil Bantuan Kemanusiaan Di Pantai

12 Warga Gaza Tewas Tenggelam Saat Ambil Bantuan Kemanusiaan Di Pantai

Rabu, 27 Mar 2024 17:15

6.000 Kali Khatam Al-Qur'an, Begini Metode Yang Dilakukan Pesantren Nuu Waar AFKN

6.000 Kali Khatam Al-Qur'an, Begini Metode Yang Dilakukan Pesantren Nuu Waar AFKN

Rabu, 27 Mar 2024 16:29

Palestina Aman, Publik Dibohongi?

Palestina Aman, Publik Dibohongi?

Rabu, 27 Mar 2024 07:22

Puasa Jangan Lemas!

Puasa Jangan Lemas!

Rabu, 27 Mar 2024 07:09

Polemik Film ‘Kiblat’, MUI: Sutradara Film Horor Perlu Menempatkan Simbol Islam Secara Adil

Polemik Film ‘Kiblat’, MUI: Sutradara Film Horor Perlu Menempatkan Simbol Islam Secara Adil

Selasa, 26 Mar 2024 22:15

Tgk Yusran Hadi Ajak Umat Islam Untuk Bantu Saudara-Saudara Seiman Di Gaza Palestina

Tgk Yusran Hadi Ajak Umat Islam Untuk Bantu Saudara-Saudara Seiman Di Gaza Palestina

Selasa, 26 Mar 2024 21:20

Militer Zionis Israel Gunakan Amunisi Era 1950-an Di Tengah Kekurangan Pasokan Dalam Perang Di Gaza

Militer Zionis Israel Gunakan Amunisi Era 1950-an Di Tengah Kekurangan Pasokan Dalam Perang Di Gaza

Selasa, 26 Mar 2024 17:12


MUI

Sedekah Al Quran

Sedekah Air untuk Pondok Pesantren

Must Read!
X