Pendiri Drone Emprit Minta Jokowi Bentuk Lembaga Otoritas PDP seperti KPK

JAKARTA (voa-islam.com) - Pakar media sosial Indonesia dari Drone Emprit Ismail Fahmi meminta pemerintah segera membentuk komisi independen perlindungan data pribadi (PDP) setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Kita tunggu Pak Jokowi membuat turunan (UU PDP) untuk membentuk tim ini,” ujar Ismail Fahmi, Jumat (23/09).

Menurut Ismail, komisi PDP harus independen semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak boleh sekadar berbentuk satuan tugas (Satgas) atau berada di bawah kementerian dan lembaga.

Di sejumlah negara maju seperti di Singapura, juga sudah lama dibentuk Personal Data Protection Commission Singapore, demikian pula sejumlah negara di Eropa.

“Tidak bisa dalam bentuk Satgas di bawah kementerian dan lembaga, itu nanti akan memperlemah saja,” ucap pendiri Done Emprit itu dikutip dari inilah.com.

Menurut dia, terkait perlindungan data pribadi, selama ini Kominfo telah menyusun berbagai regulasi, sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas mengedukasi dan memperkuat perlindungan PDP.

“Sedangkan yang membuat panduan, aturan dan memberi sanksi denda itu belum ada. Jadi adanya di UU PDP ini di mana lembaga (perlindungannya) itu belum ditetapkan masih diserahkan kepada Presiden,” ujar dia. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Tekno lainnya:

• Wapres KH. Ma’ruf Amin Resmi Membuka Kongres Mujahid Digital MUI
• Kominfo: Suntik Mati TV Analog untuk Hapuskan Fakir Sinyal Internet
• Sudah Masuk Indonesia, 92% Masyarakat Tertarik Menggunakan Jaringan 5G di Masa Depan
• Zoom Umumkan Ketersediaan Bahasa Indonesia
• Judi Online ‘Dilegalkan’ Kominfo, Pengamat TI: Jangan Sampai Terjebak
• Pengguna Internet Diminta Bijak Kelola Jejak Digital
• Google Meet Semakin Mudah Siarkan Acara Langsung di YouTube
• Menag: Kompetisi Film Pendek Islami Media Dakwah Non Konvensional bagi Milienial