Sering Banjir dan Sulit Air, Aleg PKS: Warga Penajam Tidak Mau Ada IKN

JAKARTA (voa-islam.com)--Banjir kembali melanda Calon Ibu Kota Negara yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Kali ini banjir menimpa daerah kawasan inti IKN yaitu di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin menyampaikan, banjir yang berulang kali terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah belum memberikan solusi yang konkret buat warga di sekitar calon IKN agar terbebas dari banjir.

“Seharusnya warga sekitar calon IKN mendapatkan kesempatan pertama untuk menikmati kesejahteraan yang dijanjikan sebelum IKN dipindahkan ke PPU,” kata Hamid yang juga merupakan Anggota Pansus IKN dilansir lama Fraksi PKS, Senin (3/1/2022).

Hamid menambahkan, kesejahteraan yang dimaksud terutama di bidang Sumber Daya Air (SDA) dimana masyarakat di daerah tersebut dapat terbebas dari banjir dan kebutuhan airnya tercukupi.

Sebab, imbuh Hamid, banjir dan kekurangan air biasanya terjadi karena pengelolaan SDA yang buruk, dimana biasanya pada musim kemarau terjadi kekurangan air dan pada musim hujan terjadi banjir.

“Sebagai contoh kondisi kekurangan air ini pernah terjadi pada September 2019, dimana PDAM Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengimbau kepada seluruh pelanggan, untuk menghemat penggunaaan air,” jelas Hamid.

Hal ini, kata Hamid, karena kemarau panjang di Kalimantan Timur. Dampaknya, debit air menurun tajam dan pendistribusian air bersih tidak berjalan secara normal.

“Sedangkan pada musim hujan seperti saat ini sering terjadi banjir karena curah hujan tahunan di PPU tergolong cukup tinggi yaitu sekitar 2.223 milimeter dengan frekuensi 40,8% jumlah hari dalam setahun,” kata Hamid Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS.

Pengelolaan SDA yang baik, ungkap Hamid, sangat dibutuhkan di PPU karena secara ilmiah  wilayah calon IKN sebagian besar tersusun atas batu lempung dengan sisipan batu pasir yang tidak dapat menyimpan dan mengalirkan air sehingga menyebabkan run off/ air permukaan menjadi besar.

“Hal inilah yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air baku sekaligus besarnya pontensi banjir di PPU, selain itu potensi banjir juga dapat disebabkan oleh air rob dari arah teluk Balikpapan,” papar Hamid.

Dengan kondisi yang ada saat ini, lanjutnya, dimana terjadi eksploitasi alam besar-besaran di daerah tersebut, menyebabkan sulitnya masyarakat setempat merasakan kesejahteraan di bidang SDA.

“Dengan akan dipindahkannya IKN ke PPU, maka dikhawatirkan kondisi lahan justru menjadi semakin parah. Dimana diperkirakan lebih dari satu juta orang akan masuk ke PPU, sehingga akan dibutuhkan hunian yang banyak serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, ujar Hamid, adalah hal yang wajar jika saat ini banyak warga yang menolak pindahnya IKN ke PPU.

“Sehingga kami dari Fraksi PKS akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak pindahnya IKN dan meminta kepada Pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi. Secara khusus Saya meminta kepada Pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPU, khususnya dalam hal pengelolaan Sumber Daya Air agar di PPU tidak terjadi banjir pada musim hujan dan tidak kekurangan air pada musim kemarau,” tutup Hamid.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Nasdem Ingatkan Penanganan Covid-19 di 2022 Harus Konsisten
• Presiden PKS: Siapa yang Diuntungkan Pindah Ibu Kota Negara Saat Pandemi?
• HNW Kritisi Penetapan Majelis Masyayikh Pesantren Oleh Menag
• Harga Kebutuhan Pokok Meroket, PKS: Kado Pahit Tahun Baru Bagi Kaum Ibu
• Terkait Penghapusan BBM Subsidi, PKS Minta Pemerintah Gunakan Logika Konstitusi Bukan Bisnis
• Jika Situasi Pandemi Semakin Terkendali, 2022 Indonesia Bisa Bangkit dan Pulih
• PKS Tolak Penghapusan Pertalite
• Pindah Ibu Kota Dikebut, Legislator PKS Ingatkan Potensi Besar Bencana Ekologis