Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.609 views

Anis Byarwati Kritisi RUU HKPD

BALI (voa-islam.com)--Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi legislasi. Rombongan Komisi XI DPR RI bertujuan mendengarkan aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah, khususnya terkait Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) yang diusulkan oleh pemerintah dan sedang dibahas di Komisi XI DPR RI.

Hadir dalam pertemuan ini pemerintah provinsi Bali, pemda kabupaten Badung, kabupaten Bangli, kabupaten Buleleng, kabupaten Jembrana, kabupaten Gianyar, kabupaten Karang Asem disertai anggota DPRD dari masing-masing daerah. Anis Byarwati, anggota komisi XI DPR RI dari fraksi PKS yang turut serta dalam rombongan ini, menyampaikan pandangannya.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh aparatur pemerintah daerah yang hadir, Anis mengatakan bahwa RUU HKPD disusun dalam rangka menjalankan konstitusi. Ia menjelaskan bahwa Pasal 18A ayat 1 UUD 1945 menyebutkan: hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah, sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Dan harus didengar oleh pemerintah pusat. Karena Undang-undang mengamanatkan bahwa undang-undang yang dirumuskan dan burkenaan dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. “Bali yang memiliki kekhususan pariwisata, harus masuk dalam klausul kekhususan dalam undang-undang,” tegas Anis.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyampaikan pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

“Aspirasi pemerintah daerah sudah sesuai dengan undang-undang. Pemerintah pusat harus mendengar dan memperhatikan aspirasi daerah karena ini amanah undang-undang,” tandasnya.

Politisi senior PKS ini menilai, adanya salah faham antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan keuangan. Khususnya terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiscal. Pemerintah pusat memandang pemanfaatan TKDD oleh pemerintah daerah belum optimal. Sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) dipakai untuk belanja pegawai.

Sementara pemerintah daerah merasa, untuk membayar gaji pegawai jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terasa sangat berat. “Jika Kabupaten Badung -yang menurut laporan BPK pada tahun 2019 tentang kemandirian fiscal- merupakan satu-satunya daerah yang memiliki kemandirian fiskal, ketika terjadi pandemi Covid-19 pendapatannya menurun drastis, apalagi daerah lain,” kata Anis. “Dan ke depan, semua pihak harus berupaya untuk memiliki pandangan yang sama,” tuturnya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa tugas wakil rakyat adalah mendengar. “Aspirasi rakyat harus didengar,” ujarnya. Ia memastikan bahwa sektor pariwisata yang belum masuk dalam RUU HKPD, akan diperjuangkannya agar bisa masuk RUU.

“Meski sudah diujung waktu, DPR harus mengakomodir aspirasi ini karena DPR masih punya nurani,” tegasnya.

Ia pun berjanji, secara khusus Fraksi PKS akan mengusulkan dan menyuarakan aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada hari ini. “Harus ada pemecahannya. Dan daerah harus bicara,” ujarnya.

Anis pun menekankan bahwa inti desentralisasi fiskal adalah transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga TKDD merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Oleh karena itu, daerah harus menggunakannya sebaik-baiknya untuk kesejahteraan daerahnya.

“Sampai saat ini, daerah belum bisa membangun kemandirian fiskal. Rata-rata PAD hanya berjumlah 20% dari anggaran belanja daerah. Selebihnya mengandalkan transfer pusat,” tambahnya.

“Dan semoga di masa depan hubungan fiscal pemerintah pusat dan daerah bisa lebih selaras dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 2,” tutupnya.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tiga Masjid dan Tiga Sekolah di Pelosok Garut ini Krisis Air Bersih. Ayo Wakaf Sumur.!!

Tiga Masjid dan Tiga Sekolah di Pelosok Garut ini Krisis Air Bersih. Ayo Wakaf Sumur.!!

Jamaah masjid, siswa sekolah dan warga pelosok Garut ini kesulitan air untuk ibadah, bersuci, wudhu, memasak, minum, mandi, dan mencuci. Ayo Wakaf Sumur, Pahala Mengalir Tak Terbatas Umur.!!!...

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Syafani Azzahra, bocah yatim sejak usia tujuh tahun ini bercita-cita ingin menjadi dokter penghafal Al-Qur'an. Setamat SD ia ingin melanjutkan sekolah ke pesantren, tapi terkendala biaya. Ayo...

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Di tengah pandemi Covid-19, permintaan layanan ambulans untuk pasien dan jenazah terus meningkat. Mobil baru IDC akan disulap jadi ambulans, butuh dana 39 juta rupiah untuk biaya modifikasi....

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Terlahir dengan fisik tak sempurna, Ustadz Rohmat diuji istri dan kedua orang tuanya murtad jadi korban kristenisasi. Kini ia gigih berdakwah di pelosok Lembah Ciranca Garut....

Latest News
Kongres Halal Internasional 2022 Cetuskan 9 Butir Resolusi Halal Dunia

Kongres Halal Internasional 2022 Cetuskan 9 Butir Resolusi Halal Dunia

Sabtu, 02 Jul 2022 14:15

Pengesahan Perkawinan Beda Agama oleh PN Surabaya Tidak Sejalan dengan Fatwa MUI

Pengesahan Perkawinan Beda Agama oleh PN Surabaya Tidak Sejalan dengan Fatwa MUI

Sabtu, 02 Jul 2022 14:13

Pemerintah Indonesia Dituntut untuk Tekan bahkan Putuskan Hubungan Diplomatik dengan India

Pemerintah Indonesia Dituntut untuk Tekan bahkan Putuskan Hubungan Diplomatik dengan India

Sabtu, 02 Jul 2022 14:10

Kunci Sukses PT JNE, Berbisnis Melibatkan Allah

Kunci Sukses PT JNE, Berbisnis Melibatkan Allah

Sabtu, 02 Jul 2022 06:36

Pemimpin Tertingg Taliban Hibatullah Akhundzada Hadiri Pertemuan Ulama Seluruh Afghanistan Di Kabul

Pemimpin Tertingg Taliban Hibatullah Akhundzada Hadiri Pertemuan Ulama Seluruh Afghanistan Di Kabul

Jum'at, 01 Jul 2022 17:19

Eliminasi Liberalisme, Akhiri Promosi Maksiat Holywings

Eliminasi Liberalisme, Akhiri Promosi Maksiat Holywings

Jum'at, 01 Jul 2022 17:07

Membeli Migor lewat Aplikasi, Memudahkan atau Menyulitkan?

Membeli Migor lewat Aplikasi, Memudahkan atau Menyulitkan?

Jum'at, 01 Jul 2022 16:58

Ben & Jerry Lipat Gandakan Boikot Israel Setelah Keputusan Anti-Palestina Unilever

Ben & Jerry Lipat Gandakan Boikot Israel Setelah Keputusan Anti-Palestina Unilever

Jum'at, 01 Jul 2022 16:15

Timnas Harus Menolak Bermain dengn Timnas Zionis

Timnas Harus Menolak Bermain dengn Timnas Zionis

Jum'at, 01 Jul 2022 15:35

Jenderal Ukraina: Rusia Gunakan Rudal Tidak Akurat Era Soviet Untuk Serangan Di Ukraina

Jenderal Ukraina: Rusia Gunakan Rudal Tidak Akurat Era Soviet Untuk Serangan Di Ukraina

Jum'at, 01 Jul 2022 15:00

Komisi Fatwa MUI Jatim Beri Penjelasan Terkait Ganja Untuk Medis

Komisi Fatwa MUI Jatim Beri Penjelasan Terkait Ganja Untuk Medis

Jum'at, 01 Jul 2022 14:43

Yang Mulia Tukang Baso

Yang Mulia Tukang Baso

Jum'at, 01 Jul 2022 12:57

FMGB Tuntut PBB Konsisten Jalankan Resolusi Anti Islamofobia

FMGB Tuntut PBB Konsisten Jalankan Resolusi Anti Islamofobia

Jum'at, 01 Jul 2022 10:50

Teman Jokowi Itu Jin?

Teman Jokowi Itu Jin?

Jum'at, 01 Jul 2022 09:44

Saudi Tangkap 15 Orang Terkait Penipuan Layanan Haji

Saudi Tangkap 15 Orang Terkait Penipuan Layanan Haji

Kamis, 30 Jun 2022 21:15

Israel Tolak Tawaran Pertukaran Tahanan Dengan Faksi Perlawanan Palestina

Israel Tolak Tawaran Pertukaran Tahanan Dengan Faksi Perlawanan Palestina

Kamis, 30 Jun 2022 21:00

Tren Wanita Bergaya Rambut Pendek

Tren Wanita Bergaya Rambut Pendek

Kamis, 30 Jun 2022 20:28

Anggota Islamic State Pelaku Serangan Di Paris Tahun 2015, Salah Abdeslam Divonis Seumur Hidup

Anggota Islamic State Pelaku Serangan Di Paris Tahun 2015, Salah Abdeslam Divonis Seumur Hidup

Kamis, 30 Jun 2022 20:10

Jadwal Hari Raya Idul Adha 1443 H Berbeda, Ketua MUI Imbau Umat Tetap Jaga Persatuan

Jadwal Hari Raya Idul Adha 1443 H Berbeda, Ketua MUI Imbau Umat Tetap Jaga Persatuan

Kamis, 30 Jun 2022 14:30

Kisah Ustaz Amin Djamaluddin, Skakmat Majelis Hakim Kasus Ahmadiyah

Kisah Ustaz Amin Djamaluddin, Skakmat Majelis Hakim Kasus Ahmadiyah

Kamis, 30 Jun 2022 11:25


MUI

Must Read!
X