Rizal Ramli: Kereta Cepat dan Ibu Kota Baru Bukan Prioritas

JAKARTA (voa-islam.com)--Pemerintah diminta membatalkan dua megaproyek besar, yakni pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, karena dianggap membebani keuangan negara dan memperburuk fiskal yang tengah defisit akibat penanganan pandemi Covd-19. 

Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli dalam Gelora Talk bertajuk 'APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara' yang disiarkan live streaming di Channel YouTube Gelora TV, Rabu (20/10/2021). 

"Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru, atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin Ibukota baru misalnya," kata Rizal Ramli. 

Menurut dia, pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bukan prioritas untuk saat ini dan tidak perlu dipaksakan kelanjutan pembangunannya. 

Selain kondisi APBN yang tergerus sangat dalam, kata Rizal Ramli, utang Indonesia juga semakin membengkak. Untuk membayar pokok pinjaman saja, lanjutnya, negara harus menggelontorkan dana Rp 400 triliun. 

"Kemudian membayar bunga pinjaman sebesar Rp 370 triliun, sehingga total utang yang harus dibayar negara tahun ini  Rp 730 triliun," katanya. 

Sementara Menteri Keuangan tahun 1998 Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah dinilai telah salah jalan mengeluarkan Perppu 1/2020 ditambah lagi dengan adanya UU Pajak baru (HPP). Sebab, hal ini tidak bisa meningkatkan pendapatan negara. 

Saat akan membuat UU tentang perpajakan, lanjutnya, bisa diketahui berapa target yang akan diperoleh. Karena, pajak adalah soal angka dan detail. Namun meski UU sudah diubah, narasinya tetap propaganda dan retorika politik belaka  tanpa ada angka. 

Fuad Bawazier juga menilai pemerintah berlaku tidak adil dalam pengenaan pajak, dimana negara kembali memberikan tax amnesty jilid II kepada orang-orang yang melakukan korupsi, sementara rakyat diberikan kenaikan PPn sebesar 11-12 persen. 

"Negara negara lain tidak ada yang seperti itu. Saya dari pertama sudah haqqul yakin ini ada unsur kekuatan eksternal yang nitipin,” ujarnya.

Karena itu, mengingatkan agar pemerintah menaikkan penerimaan dan menekan belanja. Khususnya untuk hal-hal yang tidak terlalu perlu dan tidak ada urgensinya. 

"Jika diteruskan, maka keuangan negara akan terpuruk semakin dalam. Dimana ancaman krisis fiskal sudah terlihat semakin nyata," katanya.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• HNW Dukung Perkuat Hubungan Indonesia-Turki tapi Tolak Attaturk Dijadikan Nama Jalan di Jakarta
• Bulog Merugi, PKS: Sesuai Arahan Presiden Jokowi, Tutup Saja?
• Viral! UMKM Terancam Denda Rp 4M, Partai Gelora Angkat Bicara
• Terduga Pelaku Penghina Suku Betawi Ditangkap, Fahira Idris: Respon Cepat Polri Turunkan Tensi
• Empat Tahun Anies, Fahira Idris: Persoalan Ruwet Jakarta Berhasil Diurai
• Legislator Sebut Ibukota Baru Berpotensi Miliki Masalah Tanah
• Kemenag: Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal
• Mahfuz Sidik: Politik Jangan Rusak Prinsip Ummatan Washatan