Bulog Merugi, PKS: Sesuai Arahan Presiden Jokowi, Tutup Saja?

JAKARTA (voa-islam.com)--Pernyataan Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) tentang Bulog merugi bukan hal baru.

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono, desain Bulog sebagai badan dari lahirnya sudah tidak normal.

Status sebagai Public Service Obligation dan Perusahaan yang harus mencari untung membuat "jenis kelamin" Bulog tidak jelas.

"Desain awal Bulog ini memang ambigu, antara fungsi pelayanan cadangan pangan dan bisnis. Akibatnya Bulog akan terus didera kasus yang sama sampai kapanpun," jelas Riyono dalam keterangannya, Selasa (19/10/2021).

Keterangan Buwas dalam berbagai media menyebutkan bahwa Bulog pasti rugi dalam menjalankan bisnisnya karena faktor pinjaman dan bunga bank yang berlaku umum serta dicabutnya penugasan negara  untuk penyaluran beras yang diubah menjadi uang tunai.

Pengakuan Buwas dalam RDP bersama DPR pada Senin (15/3/2021) bahwa dari impor 2018 sebanyak 1.785.450 beras sampai sekarang masih ada tersisa 275.811 ton beras belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.

Catatan pada bulan Maret 2021 sudah menggambarkan bahwa Bulog akan merugi di tahun 2021.

"PKS meminta agar Presiden melakukan revitalisasi atau jika memang tugas Bulog sudah tidak mampu diperbaiki lebih baik dibubarkan saja sesuai arahan Presiden Jokowi, tapi apa Presiden akan melakukannya?" tanya Riyono.

Lahirnya Badan Pangan Nasional yang akan melakulan fungsi kebijakan pangan tentu akan semakin mengurangi tugas Bulog.

"Walaupun bisa BPN didesain memberikan penugasan kepada Bulog," ungkap dia.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Viral! UMKM Terancam Denda Rp 4M, Partai Gelora Angkat Bicara
• Terduga Pelaku Penghina Suku Betawi Ditangkap, Fahira Idris: Respon Cepat Polri Turunkan Tensi
• Empat Tahun Anies, Fahira Idris: Persoalan Ruwet Jakarta Berhasil Diurai
• Legislator Sebut Ibukota Baru Berpotensi Miliki Masalah Tanah
• Kemenag: Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal
• Mahfuz Sidik: Politik Jangan Rusak Prinsip Ummatan Washatan
• Jangan Berspekulasi Ibukota Jakarta Sudah Herd Immunity
• IDEAS Soroti Pelonggaran PPKM yang Munculkan Klaster PTM dan PON XX