Legislator Sebut Ibukota Baru Berpotensi Miliki Masalah Tanah

SAMARINDA (voa-islam.com)--Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengingatkan kepada BPN terkait perlunya antisipasi potensi masalah pertanahan di lahan Ibukota Negara (IKN) yang akan dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo.

Hal tersebut, disampaikan pria yang akrab disapa Kang Aus dalam Sosialisasi Program Strategis BPN di Hotel Aston Samarinda (16/10/2021).

“Lahan IKN berpotensi memiliki masalah pertanahan di kemudian hari, ini harus menjadi perhatian sedini mungkin oleh BPN. Misalnya perkebunan kelapa sawit dan tanah garapan masyarakat, itu juga berpotensi konflik di lahan IKN,” ungkapnya.

Apalagi Kakanwil BPN Kaltim menjelaskan bahwa payung hukum IKN belum ada.

“Payung hukum IKN belum ada sehingga belum maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat,” jelas Asnaedi.

Selain itu, di hadapan Kakanwil Kaltim Asnaedi dan Kakantah Samarinda Firman Ariefiansyah Singagerda, Aus Hidayat Nur yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI juga mengingatkan terkait kawasan transmigrasi di Kutai Kartanegara.

“Kawasan transmigrasi di Kukar berubah jadi kawasan hutan, sementara para transmigran banyak yang sudah memiliki sertifikat. Ini juga berpotensi konflik,” ingatnya.

Acara ini dihadiri oleh 75 peserta dari Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Sebagai Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur menginginkan dengan sosialisasi ini maka hak-hak tanah masyarakat Kaltim dapat terselamatkan.

Dalam sesi dialog, Asnaedi menyampaikan kondisi Kakanwil BPN Kaltim yang masih menaungi urusan pertanahan di Kalimantan Utara. Asnaedi berharap melalui Komisi II, dapat segera didorong pembangunan Kakanwil BPN Kaltara.

“InsyaAllah nanti disampaikan ke Menteri ATR/BPN perihal pembangunan Kakanwil Kaltara, bahkan juga peremajaan Kakanwil Kaltim agar semakin optimal pelayanannya,” ujar Aus Hidayat Nur.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kemenag: Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal
• Mahfuz Sidik: Politik Jangan Rusak Prinsip Ummatan Washatan
• Jangan Berspekulasi Ibukota Jakarta Sudah Herd Immunity
• IDEAS Soroti Pelonggaran PPKM yang Munculkan Klaster PTM dan PON XX
• Zaim Saidi, Pendiri Pasar Muamalah Divonis Bebas
• Ini Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal
• Atasi Pinjol Ilegal, PKS Sarankan Perbankan Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
• PKS Ajak Eks Pegawai KPK Bergabung