Anis Byarwati: Data Pandora Papers Jadi Momentum Pemerintah Perbaiki Rasio Perpajakan

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengomentari terkait data Pandora Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalis (ICIJ) terkait skema penghindaran pajak yang diduga merugikan negara-negara asal.

"Ini seolah membuka kotak pandora perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak, artinya ada dampak dari pengelapan pajak ke negara-negara surga pajak tersebut hingga berkontribusi terhadap rendahnya rasio pajak," kata Anis (7/10/21).

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah dibanding dengan negara kawasan Asia Pasifik yang mencapai 21 persen, sementara Indonesia berdasarkan LHKPN rasio pajak kita hanya 9,8 persen di 2020 dan 10,2 di 2019.

"Perbaikan tax rasio ini sangat penting mengingat kondisi fiskal kita yang semakin berat, apalagi dengan hutang negara yang semakin membengkak," katanya.

Legislator PKS ini mengingatkan dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan justru skema untuk mencegah penghindaran perpajakan dengan instrumen Alternative Minimun Tax (AMT) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) justru dianulir dalam RUU tersebut.

"Fraksi PKS jelas menolak RUU HPP yang sudah hilang ruh penegakan aturan perpajakan maka imbasnya tax ratio terancam tidak membaik, padahal instrumen pencegahan ini sudah digunakan di 43 negara dan direkomendasikan OECD," katanya.

Menurut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini maka praktik penghindaran pajak di Indonesia akan tetap muncul.

Anis menekankan agar RUU HPP jangan sampai menguntungkan bagi sebagian pihak tertentu saja dengan mengabaikan rasa keadilan bagi WP taat dan patuh.

"Apalagi dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak yang tarifnya mirip tax amnesty jilid 1, tarifnya lebih rendah dari versi Suppresnya. Wajib pajak yang sudah patuh jelas akan merasa dirugikan, akan menurunkan kepatuhan wajib pajak secara umum," jelasnya.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikan PPN juga dikritisi oleh Anis, "kuncinya sebetulnya kan pada pemulihan ekonomi dan daya beli, ketika ekonomi bergerak otomatis penerimaan pajak akan meningkat. Tetapi dengan kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa, jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat," paparnya.

Menurut politisi asal DKI Jakarta ini, jika pemerintah ingin memperbaiki rasio perpajakan sehingga fiskal kita pulih harus dimulai dengan memperbaiki sistim perpajakan dan menerapkan asas keadilan perpajakan, "insentif harusnya diberikan kepada mereka yang jelas-jelas patuh bukan sebaliknya, semoga dengan terkuaknya Pandora Papers ini mengoreksi dan membuka mata pemerintah akan kekurangsempurnaan RUU HPP," ujarnya.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Wakil Ketua FPKS Pertanyakan Perkembangan Uji Klinis Vaksin Merah Putih
• Diskusi Gelora: Komunisme Sudah Kehilangan Patron
• Laut Jakarta Tercemar Paracetamol, Legislator Desak Tim Khusus KLHK Segera Lakukan Penyidikan
• Anis Matta: Isu Kebangkitan Komunisme Indonesia Berkaitan dengan Hegemoni China
• RUU Penanggulangan Bencana Deadlock, Politisi PKS Minta Dicabut dari Prolegnas
• Ustaz Shabri Lubis Cs Bebas Murni, HNW Harap Keadilan Berlanjut di Perkara HRS Lain
• Kemenag Salurkan 3,6 Juta Paket Data Internet untuk Kelancaran PJJ
• PPKM Terus Berlanjut, Masyarakat Diminta Tetap Waspada