Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
762 views

Rencana Sekolah Dipajaki, HNW: Menambah Beban Rakyat dan Tidak Sesuai Pancasila

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik dan menolak wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah/jasa Pendidikan dalam draft revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 16 Tahun 2009.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa wacana kebijakan tersebut tidak hanya berdampak negatif kepada rakyat menengah ke bawah yang perekonomiannya sedang dalam kondisi susah di era pandemi Covid-19, tetapi juga tidak mencerminkan pelaksanaan dari 2 sila Pancasila terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

“Mereka, masyarakat menengah ke bawah, mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak, sedangkan para orang kaya/konglomerat diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0% untuk PPnBM. Kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan Pancasila pada sila ke 2 dan ke 5,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan HNW dalam acara Halal Bi Halal Nasional Ikatan Dai Indonesia (IKADI) di Jakarta, Jumat (11/6).

HNW mengatakan bahwa pemerintah harusnya bukan hanya terpaku pada pemenuhan pajak di era pandemi, tapi justru di era pandemi seperti ini, pemerintah mestinya berinovasi agar dapat melakukan kewajibannya melindungi, memakmurkan dan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

“Karena pandemi covid-19 mengakibatkan daya beli dan daya bayar Rakyat menurun drastis. Mestinya pemerintah membantu Rakyat, jangan malah membebani dengan pajak-pajak yang tidak adil itu,” lanjutnya.

Karenanya HNW juga menolak tegas apabila pengenaan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) ini juga menyasar kepada jasa pendidikan swasta baik formal, non formal maupun informal. Ia menuturkan seharusnya kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat baik individu maupun Organisasi seperti Muhammadiyah, NU dll, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesungguhnya membantu Pemerintah melaksanakan kewajibannya, mestinya diberikan insentif, bukan justru malah dibebani dengan dikenakan pajak.

“Seharusnya pemerintah berterimakasih, dan melindungi atau membantu pihak swasta/non pemerintah yang menjadi penyelenggara jasa pendidikan karena telah membantu pemerintah memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945,” tuturnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai wacana pengenaan pajak seperti ini bisa menambah beban, sangat memberatkan lembaga pendidikan swasta baik pendidikan umum maupun keagamaan seperti Madrasah, Pesantren dan lainnya, yang masuk pada kategori pendidikan formal, informal maupun non formal. Karena sektor pendidikan swasta itu juga sangat terdampak akibat pandemi Covid-19.

Pasalnya, bila merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, mencakup juga pendidikan formal, non formal dan informal, karenanya termasuk lembaga pendidikan keagamaan. Dan ketentuan ini tentunya juga akan terimbas apabila aturan rujukannya diubah melalui revisi UU KUP yang didorong oleh pemerintah, menjadi pihak-pihak yang termasuk dalam kategori dihapus dari ketentuan tidak terkena pajak.

“Muhammadiyah, NU dan lainnya sudah sangat lama dan sangat banyak membantu pemerintah melaksanakan kewajiban pendidikan nasional, baik umum maupun keagamaan. Pada saat mereka kesusahan akibat Covid-19 mestinya kalau pun pemerintah tidak bisa membantu, ya jangan menambah kesulitan mereka dengan memberlakukan pajak (PPN) kepada mereka. Selain itu membebani dari sisi keuangan, juga bisa merobah paradigma pendidikan sebagai investasi untuk peningkatan SDM Indonesia, menjadi komuditas material objek pajak,” tambahnya lagi.

HNW berharap agar Menkeu Sri Mulyani dalam rangka memenuhi target-target penerimaan negara dari pajak, agar berlaku adil dan profesional dengan memperhatikan kondisi keseluruhan Rakyat Indonesia, dan agar benar-benar memberlakukan sila Kemanusiaan yg Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan misalnya memberlakukan penambahan pajak pada para konglomerat dan malah membebani Rakyat dg PPN. Dan karenanya penting Menkeu mengkoreksi atau mencabut revisi RUU Perpajakan yang akan mengenakan pajak terhadap sembako dan lembaga pendidikan.

“Dan DPR agar benar-benar mendengarkan aspirasi publik, menghadirkan keadilan dengan dan memastikan bahwa tidak ada revisi UU perpajakan yang tidak adil yang justru menambahi beban Rakyat, seperti draft revisi RUU Perpajakan yang bocor dan beredar luas itu,” pungkasnya.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Kanaya Shersabila, yatim piatu segudang prestasi ini tak bisa sekolah lagi karena tak punya biaya. Sang nenek yang jadi tulang punggung keluarga tak bisa mencari nafkah karena sudah uzur sakit-sakitan....

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Latest News
Mewaspadai 6 Penyebab Hancurnya Pernikahan

Mewaspadai 6 Penyebab Hancurnya Pernikahan

Senin, 21 Jun 2021 02:56

Pemerintah Jerman Akan Larang Bendera Hamas

Pemerintah Jerman Akan Larang Bendera Hamas

Ahad, 20 Jun 2021 22:05

Presiden Afghanistan Ganti Menteri Pertahanan Di Tengah Kemajuan Taliban

Presiden Afghanistan Ganti Menteri Pertahanan Di Tengah Kemajuan Taliban

Ahad, 20 Jun 2021 20:40

Kasus Covid Meningkat, Kepala Daerah Diminta Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Kasus Covid Meningkat, Kepala Daerah Diminta Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Ahad, 20 Jun 2021 19:53

Pertahanan Udara Saudi Hancurkan 10 Drone Bersenjata Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman

Pertahanan Udara Saudi Hancurkan 10 Drone Bersenjata Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman

Ahad, 20 Jun 2021 11:21

Siaga Satu Covid, PP PERSISTRI Imbau Perketat Prokes dan Perkuat

Siaga Satu Covid, PP PERSISTRI Imbau Perketat Prokes dan Perkuat

Ahad, 20 Jun 2021 09:15

Miris, Menolong Pengungsi Dihukum Lima Tahun Penjara

Miris, Menolong Pengungsi Dihukum Lima Tahun Penjara

Ahad, 20 Jun 2021 09:13

20 Pabrik Hancur, 5000 Pekerja Kehilangan Pekerjaan Akibat Agresi Terbaru Israel Di Gaza

20 Pabrik Hancur, 5000 Pekerja Kehilangan Pekerjaan Akibat Agresi Terbaru Israel Di Gaza

Sabtu, 19 Jun 2021 20:15

Joe Biden Akan Kurangi Secara Drastis Sistem Persenjataan Dan Pasukan AS Di Timur Tengah

Joe Biden Akan Kurangi Secara Drastis Sistem Persenjataan Dan Pasukan AS Di Timur Tengah

Sabtu, 19 Jun 2021 19:45

2 Tahanan Penjara Guantanamo Asal Yaman Menangkan Pembebasan

2 Tahanan Penjara Guantanamo Asal Yaman Menangkan Pembebasan

Sabtu, 19 Jun 2021 19:15

Ormas Tak Perlu Lakukan Konvensi Capres

Ormas Tak Perlu Lakukan Konvensi Capres

Sabtu, 19 Jun 2021 10:53

IHW Ajak Pelaku Usaha Konversi Masa Berlaku Sertifikat Halal Jadi Empat Tahun

IHW Ajak Pelaku Usaha Konversi Masa Berlaku Sertifikat Halal Jadi Empat Tahun

Sabtu, 19 Jun 2021 10:47

Israel Perdana Menteri Baru, Penjajahan terhadap Palestina Semakin Ekstrim

Israel Perdana Menteri Baru, Penjajahan terhadap Palestina Semakin Ekstrim

Sabtu, 19 Jun 2021 09:49

Yunani Jatuhi Hukuman 15 Bulan Penjara Pejabat Muslim Minoritas Turki Di Trakia Barat

Yunani Jatuhi Hukuman 15 Bulan Penjara Pejabat Muslim Minoritas Turki Di Trakia Barat

Jum'at, 18 Jun 2021 20:35

Sembako Dipajaki, Emak pun Harus Berani Menolak!

Sembako Dipajaki, Emak pun Harus Berani Menolak!

Jum'at, 18 Jun 2021 20:22

Netanyahu Secara Ilegal Hancurkan Dokumen Sebelum Naftali Bennet Bertugas Sebagai PM

Netanyahu Secara Ilegal Hancurkan Dokumen Sebelum Naftali Bennet Bertugas Sebagai PM

Jum'at, 18 Jun 2021 19:30

35 Legislator Prancis Protes Pencalonan Pejabat Senior UEA Sebagai Presiden Interpol

35 Legislator Prancis Protes Pencalonan Pejabat Senior UEA Sebagai Presiden Interpol

Jum'at, 18 Jun 2021 18:44

Legislator PKS Minta Sanksi Tegas Oknum Lurah dan Kades yang Terbukti Selewangkan Bansos

Legislator PKS Minta Sanksi Tegas Oknum Lurah dan Kades yang Terbukti Selewangkan Bansos

Jum'at, 18 Jun 2021 11:51

Baitul Wakaf Gagas Wakaf Laboratorium Halal

Baitul Wakaf Gagas Wakaf Laboratorium Halal

Jum'at, 18 Jun 2021 11:26

Peluang Usaha Covid 19! Raih Puluhan Juta Hanya dengan 3 Jenis Sauce ini

Peluang Usaha Covid 19! Raih Puluhan Juta Hanya dengan 3 Jenis Sauce ini

Jum'at, 18 Jun 2021 11:00


MUI

Must Read!
X

Sabtu, 19/06/2021 10:53

Ormas Tak Perlu Lakukan Konvensi Capres