Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.114 views

Yusril: Presiden dan Mendagri Tidak Berwenang Mencopot Kepala Daerah

JAKARTA (voa-islam.com)--Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jadi sorotan karena instruksinya tentang penegakan protokol kesehatan COVID-19 dengan bisa mencopot kepala daerah yang melanggar. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pun ikut memberi pandangannya terkait instruksi Mendagri Tito Karnavian.

Yusril menjelaskan, instruksi Mendagri Tito Karnavian tersebut tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah. 

 “Yang perlu dijelaskan adalah apakah instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 itu dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Jawabannya, tentu saja tidak,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2020.

Menurut Yusril, instruksi presiden, instruksi menteri dan sejenisnya, pada hakikatnya hanya perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dia menjelaskan itu dengan merujuk proses penyusunan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 2003. Saat itu, Yusril selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ia bilang, dalam prosesnya, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu kemudian menjadi UU Nomor 10 Tahun 2004. Pun, selanjutnya diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

"Dan, telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, sudah tidak mencantumkan lagi inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Ini untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Soeharto,” jelasnya.

Yusril menambahkan, instruksi Tito terkait ancaman bagi kepala daerah pelanggar protokol bisa saja terjadi. Namun, proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah itu tetap harus merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sebagaimana kita maklum UU Pemerintahan Daerah sekarang menyerahkan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat melalui pilkada yang dilaksanakan oleh KPU dan KPU di daerah," lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. 

Dalam konstitusi, ia menekankan, posisi KPU sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan pemenang dalam pilkada. Meski kadang KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Presiden atau mendagri tinggal menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pasangan Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih dan melantiknya. 

“Dengan demikian, presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan wali kota beserta wakilnya,” jelasnya.

Pun, ia menyampaikan proses pemberhentian kepala daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penegakan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD. 

“Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment),” ujarnya.

Yusrul mengatakan, jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dinilai dan diputuskan. Namun, untuk keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan MA untuk membela diri.

“Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun mungkin pula lebih. Apa yang jelas bagi kita adalah presiden maupun mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau ‘mencopot’ kepada daerah, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” tegasnya. 

Kata dia, kewenangan presiden dan mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal kepala daerah terjerat kasus hukum dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Hal ini seperti dakwaan kasus korupsi, makar, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara.

“Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada seluruh kepala daerah demi menekan penularan COVID-19. Instruksi ini sebagai respons pemerintah terkait adanya kerumunan akhir-akhir ini seperti acara di Petamburan, Jakarta Pusat yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Terkait kerumunan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan pun diperiksa polisi. Begitupun Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Anies sudah menjalani pemeriksaan pada Selasa, 17 November 2020.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian," ujar Tito Karnavian.

Eks Kapolri itu meminta seluruh kepala daerah agar menaati instruksinya dan segala peraturan perundang-undangan. Imbauan ini dengan mengingatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Kalau kita lihat UU Nomor 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78," jelas Tito.

Sumber: Viva.co.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Bermodal kaki palsu Abu Rahman keliling Kota Solo menjajakan minuman 'es kapal' untuk menafkahi keluarga. Kini ia tak bisa bekerja lagi karena kaki palsunya jebol tak bisa diperbaiki.Ayo Bantu.!!...

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Selain jadi target pemurtadan misionaris, warga kesulitan air bersih untuk wudhu, mandi, minum, memasak, dll. Diperlukan dana 11 juta rupiah untuk pipanisasi penghubung sumber mata air ke masjid,...

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Kondisi Mushalla Khoirussalam Sambong ini semrawut karena pembangunan berhenti terkendala dana. Dibutuhkan dana 15 juta rupiah untuk menuntaskan mushalla hingga layak dan nyaman. ...

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia  Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Yatim berprestasi ini putus sekolah. Impian pendidikan pesantren untuk mewujudkan cita-cita menjadi penghafal Al-Qur’an dan guru agama Islam terkubur oleh kendala biaya....

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Nenek renta ahli ibadah ini hidup seorang diri di bilik reyot Bengawan Solo. Bila hujan seisi rumah kebocoran air. Di malam hari, ia menggigil kedinginan diserang angin malam karena dindingnya...

Latest News
Zalim kupada HTI atau Anti Islam?

Zalim kupada HTI atau Anti Islam?

Rabu, 27 Jan 2021 15:33

Jangan Berhenti Berbuat Baik Meski Lelah Menghampiri

Jangan Berhenti Berbuat Baik Meski Lelah Menghampiri

Rabu, 27 Jan 2021 15:24

Waspada Politik Belah Bambu di Balik Narasi Kontra Ekstremisme

Waspada Politik Belah Bambu di Balik Narasi Kontra Ekstremisme

Rabu, 27 Jan 2021 15:09

Polisi Israel Kembali Terlibat Bentrok dengan Yahudi Ultra-Ortodoks di Yerusalem

Polisi Israel Kembali Terlibat Bentrok dengan Yahudi Ultra-Ortodoks di Yerusalem

Rabu, 27 Jan 2021 15:00

Turki Hadapi Musuh Jihadis Misterius di Idlib

Turki Hadapi Musuh Jihadis Misterius di Idlib

Rabu, 27 Jan 2021 14:30

Taubat Politik Jusuf Kalla

Taubat Politik Jusuf Kalla

Rabu, 27 Jan 2021 12:10

Presiden dan Kapolri Baru, Kunci Penuntasan Pembunuhan Laskar FPI

Presiden dan Kapolri Baru, Kunci Penuntasan Pembunuhan Laskar FPI

Rabu, 27 Jan 2021 11:51

Larangan Masuk ke Indonesia Masih Berlaku, Legislator Pertanyakan Kedatangan WNA China

Larangan Masuk ke Indonesia Masih Berlaku, Legislator Pertanyakan Kedatangan WNA China

Rabu, 27 Jan 2021 11:10

Menyikap Tabir Bukan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Pembunuhan Enam Laskar

Menyikap Tabir Bukan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Pembunuhan Enam Laskar

Rabu, 27 Jan 2021 10:50

Gerakan Wakaf di Tengah Perampokan Uang

Gerakan Wakaf di Tengah Perampokan Uang

Rabu, 27 Jan 2021 10:36

Kadis Koperasi UMKM Kota Bekasi Sambut Kehadiran Koperasi Impala Sejahtera Umat

Kadis Koperasi UMKM Kota Bekasi Sambut Kehadiran Koperasi Impala Sejahtera Umat

Selasa, 26 Jan 2021 21:58

Restoran di Dubai Tawarkan Diskon Untuk Pelanggan Yang Telah Divaksin Virus Corona

Restoran di Dubai Tawarkan Diskon Untuk Pelanggan Yang Telah Divaksin Virus Corona

Selasa, 26 Jan 2021 20:30

Profesor Turki Klaim Temukan Semprotan Hidung Yang Dapat Membunuh Virus Corona Dalam Satu Menit

Profesor Turki Klaim Temukan Semprotan Hidung Yang Dapat Membunuh Virus Corona Dalam Satu Menit

Selasa, 26 Jan 2021 18:05

Joe Biden Tunjuk Arang Palestina-Amerika Sebagai Direktur Intelijen Senior

Joe Biden Tunjuk Arang Palestina-Amerika Sebagai Direktur Intelijen Senior

Selasa, 26 Jan 2021 17:20

Lewat Online, PP Pemudi Persis Usung  Integritas Cerdas dan Berakhlakul Karimah pada Muskernas III

Lewat Online, PP Pemudi Persis Usung Integritas Cerdas dan Berakhlakul Karimah pada Muskernas III

Selasa, 26 Jan 2021 15:54

Dewan Hisbah Persis: Vaksin Sinovac Biofarma Halal

Dewan Hisbah Persis: Vaksin Sinovac Biofarma Halal

Selasa, 26 Jan 2021 15:50

YouTube Hapus 7 Saluran Yang Berafiliasi Dengan Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman

YouTube Hapus 7 Saluran Yang Berafiliasi Dengan Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman

Selasa, 26 Jan 2021 14:06

Tipu Daya Perempuan Lebih Dahsyat Dari Pada Tipu Daya Setan, Benarkah?

Tipu Daya Perempuan Lebih Dahsyat Dari Pada Tipu Daya Setan, Benarkah?

Selasa, 26 Jan 2021 12:00

Ustadz Abu Muhammad Jibriel Meninggal Dunia

Ustadz Abu Muhammad Jibriel Meninggal Dunia

Selasa, 26 Jan 2021 05:50

Madam dan Pak Lurah Keluarlah

Madam dan Pak Lurah Keluarlah

Selasa, 26 Jan 2021 05:28


MUI

Must Read!
X

Ahad, 24/01/2021 19:59

Perpres No. 7/2021 Sangat Berbahaya