voa-islam.com

Berita Terkait

Jum'at, 28 Rajab 1446 H / 6 November 2020 20:27 wib

3.105 views

Terkait UU Ciptaker, PKS Minta Pemerintah Terbitkan Perppu

JAKARTA (voa-islam.com)--Setelah secara resmi Pemerintah mengakui adanya berbagai kesalahan dalam UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi, anggota Badan Legislasi DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah segera menerbitkan Perppu. Keputusan ini dinilai sangat logis sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah untuk menyudahi berbagai kekeliruan dalam proses dan hasil akhir UU Cipta Kerja.

“Sejak awal UU ini memang menimbulkan masalah. Mulai dari pembahasan yang terburu-buru, tidak melibatkan sebanyak-banyaknya pihak terkait, pengesahan di DPR yang terkesan dipaksakan, revisi pasca-pengesahan, gonta-ganti naskah dan sekarang setelah ditandatangani Presiden masih ada berbagai kesalahan. Jadi langkah yang bijak menurut saya, Pemerintah segera menerbitkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja sebagai bentuk pertanggungajwaban politik kepada rakyat,” tegas Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah tidak memaksakan kehendak mempertahankan UU tersebut. Jika memang Pemerintah beritikad baik ingin menghadirkan UU yang bermanfaat bagi rakyat harusnya Pemerintah bersedia melakukan pembahasan secara seksama dengan melibatkan sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan dengan waktu yang cukup.

Mulyanto menilai rangkaian kekeliruan tersebut terjadi akibat prosedur pembentukan perundangan yang kejar tayang, mengikuti arahan Presiden yang meminta agar pembahasan RUU ini diselesaikan dengan cepat. Padahal UU Cipta Kerja, sebagai omnibus law, ini sangat tebal dan kompleks, serta dibahas dalam keterbatan karena pandemi Covid 19.

“Ini adalah pengalaman buruk dalam pembentukan perundangan-perundangan. Sepanjang umur berdirinya republik ini,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan itu menilai Pemerintah harus menuntaskan masalah ini. Sebelum berlanjut dan menimbulkan kegaduhan baru, sebaiknya Pemerintah segera menerbitkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja.

Mulyanto berpendapat Perppu merupakan alternatif penyelesaian masalah yang lebih efisien dibanding judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dengan Perppu maka secara keseluruhan UU ini bisa dibatalkan dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga energi bangsa ini dapat kita fokuskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

“Mengingat isi pembahasan UU Cipta Kerja ini sangat banyak, maka lebih efektif jika dituntaskan melalui mekanisme Perppu, ” tandas Mulyanto.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

	Wendi Zarman: Belajar Bahagia Mulai dari Diri Sendiri Ahad, 26 Jan 2025 08:59
	Hamas Bebaskan 4 Tentara Wanita Israel yang Ditahan di Gaza Sebagai Bagian dari Perjanjian Gencatan Sabtu, 25 Jan 2025 16:47
	Setelah Debu Perang Reda Sabtu, 25 Jan 2025 16:22
	Penyebab Terbanyak Laki-laki & Wanita Masuk Neraka Sabtu, 25 Jan 2025 15:18

voa-islam.com

Berita Terkait

Terkait UU Ciptaker, PKS Minta Pemerintah Terbitkan Perppu

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

Gamis Syari Murah Terbaru Original

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

NABAWI HERBA

Palestina Masih Berduka, Ayo Ulurkan Tangan Bantu Mereka

Open Donasi Wakaf Pembangunan Rumah Qur'an & TK Islam Terpadu An Najjah di Jonggol

Ulurtangan Bersama PDUI Kota Bekasi Safari Wakaf Qur'an dan Tebar Sembako ke Pelosok Negeri

Bantu Naura, Balita Hebat Sembuh Dari Tumor Pembuluh Darah

Rumah Keluarga Yatim Ludes Terbakar Saat Ditinggal Sholat Tarawih

Wendi Zarman: Belajar Bahagia Mulai dari Diri Sendiri

Hamas Bebaskan 4 Tentara Wanita Israel yang Ditahan di Gaza Sebagai Bagian dari Perjanjian Gencatan

Setelah Debu Perang Reda

Penyebab Terbanyak Laki-laki & Wanita Masuk Neraka

Hamas Bebaskan 4 Tentara Wanita Israel yang Ditahan di Gaza Sebagai Bagian dari Perjanjian Gencatan