Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.812 views

RUU HIP Jadi BPIP, Jangan Lengah Harus Tetap Dikritisi

JAKARTA (voa-islam.com)--Setelah gelombang protes dan penolakan yang semakin meluas, DPR dan Pemerintah telah memutuskan untuk menunda Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Namun, di tengah keputusan penundaan ini, Pemerintah dan DPR sepakat mengubah pembahasan Rancangan RUU HIP menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

Perubahan ini terkesan dipaksakan, karena RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP yang sebenarnya payung hukum bisa diatur setingkat peraturan presiden (perpres). 

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, walau judul RUU HIP diubah menjadi RUU BPIP dan substansinya sudah berbeda, publik diharapkan tetap mengawal dan mengkritisi RUU BPIP. Walau baik Pemerintah maupun DPR menyatakan substansi RUU ini jauh berbeda dengan RUU HIP karena antara lain tidak lagi membahas pasal-pasal kontroversial seperti penafsir filsafat dan sejarah Pancasila dan lainnya, tetapi publik diminta tidak lengah. 

“Perubahan RUU ini (dari RUU HIP ke RUU BPIP) jangan sampai membuat publik lengah. Kita semua harus terus kawal dan kritisi. Pertanyaan awal yang perlu kita ajukan adalah apakah perlu badan seperti BPIP diatur khusus dalam sebuah undang-undang? Jika hanya soal tupoksi bukannya sudah diatur dalam perpres (Perpres No.7/2018 tentang BPIP)?” tukas tukas Fahira Idris di sela-sela Sosialisasi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, di Jakarta (19/7). 

Menurut Fahira, pembahasan sebuah UU selain memerlukan energi dan waktu yang panjang juga menghabiskan anggaran. Itulah kenapa parameter utama lahirnya dan pembahasan sebuah RUU adalah sejauh mana RUU tersebut dibutuhkan oleh rakyat. Jika sebuah persoalan, isu, ataupun pengaturan sebuah badan lembaga negara tidak langsung menyentuh hajat hidup orang banyak maka payung hukumnya cukup peraturan di bawah UU misalnya Perpres, Keppres, atau peraturan lainnya karena akan lebih efektif dan efisien. 

“Makanya harus dikonkretkan dulu sejauh mana strategisnya BPIP terhadap hajat hidup orang banyak sehingga dia harus diatur dalam sebuah UU. Sejauh mana urgensi lembaga ini sama atau setara dengan KPK atau MK yang memang dipayungi UU Khusus. Jika publik tidak mendapatkan penjelasan yang rasional dan konkret maka penolakan pasti akan terjadi lagi,” ujar Senator Jakarta ini.

Selain itu, lanjut Fahira, jika pun nanti RUU BPIP ini tetap akan dibahas maka hal yang harus dikedepankan Pemerintah dan DPR adalah keterbukaan dalam proses pembahasannya. Dari keterbukaan dan partisipasi publik ini maka akan diketahui apakah lembaga BPIP memang harus diatur dalam sebuah UU khusus atau cukup hanya diatur oleh peraturan lain di bawah UU.

“Beri ruang seluas-luasnya kepada publik untuk mengkritisi RUU ini. Biar terjadi diskursus yang sehat dalam wacana publik. Dari sini kita bisa tahu layak tidak RUU ini masuk dalam prolegnas dan dibahas di parlemen,” pungkas Fahira.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Bermodal kaki palsu Abu Rahman keliling Kota Solo menjajakan minuman 'es kapal' untuk menafkahi keluarga. Kini ia tak bisa bekerja lagi karena kaki palsunya jebol tak bisa diperbaiki.Ayo Bantu.!!...

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Selain jadi target pemurtadan misionaris, warga kesulitan air bersih untuk wudhu, mandi, minum, memasak, dll. Diperlukan dana 11 juta rupiah untuk pipanisasi penghubung sumber mata air ke masjid,...

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Kondisi Mushalla Khoirussalam Sambong ini semrawut karena pembangunan berhenti terkendala dana. Dibutuhkan dana 15 juta rupiah untuk menuntaskan mushalla hingga layak dan nyaman. ...

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia  Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Yatim berprestasi ini putus sekolah. Impian pendidikan pesantren untuk mewujudkan cita-cita menjadi penghafal Al-Qur’an dan guru agama Islam terkubur oleh kendala biaya....

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Nenek renta ahli ibadah ini hidup seorang diri di bilik reyot Bengawan Solo. Bila hujan seisi rumah kebocoran air. Di malam hari, ia menggigil kedinginan diserang angin malam karena dindingnya...

Latest News
Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Selasa, 19 Jan 2021 00:28

Pengamat Medsos: Perpres No 7 Tahun 2021 Berpotensi Picu Kegaduhan

Pengamat Medsos: Perpres No 7 Tahun 2021 Berpotensi Picu Kegaduhan

Senin, 18 Jan 2021 23:34

PD PII Kabupaten Bekasi Gelar Konferensi Daerah

PD PII Kabupaten Bekasi Gelar Konferensi Daerah

Senin, 18 Jan 2021 22:59

Film Nusa Rara Film Idaman, Tak Layak Dipermasalahkan

Film Nusa Rara Film Idaman, Tak Layak Dipermasalahkan

Senin, 18 Jan 2021 22:34

Anak Durhaka dan Komentar Netizen

Anak Durhaka dan Komentar Netizen

Senin, 18 Jan 2021 22:28

Wafatnya Ulama Penjaga Al-Qur’an

Wafatnya Ulama Penjaga Al-Qur’an

Senin, 18 Jan 2021 22:15

Zainab bint Jahsy, Sang Ummul Mukminin yang Produktif

Zainab bint Jahsy, Sang Ummul Mukminin yang Produktif

Senin, 18 Jan 2021 22:10

Setiap Jiwa Milik Allah

Setiap Jiwa Milik Allah

Senin, 18 Jan 2021 22:02

Yayasan Waqaf Haroen Aly Gelar Pelatihan dan Workshop Perangkat Pembelajaran

Yayasan Waqaf Haroen Aly Gelar Pelatihan dan Workshop Perangkat Pembelajaran

Senin, 18 Jan 2021 21:53

Menakar Vaksinasi Sebagai Solusi

Menakar Vaksinasi Sebagai Solusi

Senin, 18 Jan 2021 21:49

Khawatir Serangan Orang Dalam, FBI Periksa 25.000 Pasukan Yang Terlibat Pengamanan Pelantikan Biden

Khawatir Serangan Orang Dalam, FBI Periksa 25.000 Pasukan Yang Terlibat Pengamanan Pelantikan Biden

Senin, 18 Jan 2021 21:47

Kapal Kemanusiaan untuk Darurat Bencana

Kapal Kemanusiaan untuk Darurat Bencana

Senin, 18 Jan 2021 21:38

Awal Tahun Bencana Beruntun, Mana Relawan Gerak Cepatnya?

Awal Tahun Bencana Beruntun, Mana Relawan Gerak Cepatnya?

Senin, 18 Jan 2021 16:29

DPR Harus Bongkar Komitmen Cakapolri Tak Kerja Demi Penguasa

DPR Harus Bongkar Komitmen Cakapolri Tak Kerja Demi Penguasa

Senin, 18 Jan 2021 14:32

Pembunuhan Politik

Pembunuhan Politik

Senin, 18 Jan 2021 14:26

Turki Berencana Buka Kembali Sekolah Mulai 15 Februari

Turki Berencana Buka Kembali Sekolah Mulai 15 Februari

Senin, 18 Jan 2021 14:00

Gubernur Mandera: Al-Shabaab Kuasai Sebagian Besar Timur Laut Kenya

Gubernur Mandera: Al-Shabaab Kuasai Sebagian Besar Timur Laut Kenya

Senin, 18 Jan 2021 13:23

Anggota Komisi IV Desak Pemerintah Batasi Kepemilikan Lahan

Anggota Komisi IV Desak Pemerintah Batasi Kepemilikan Lahan

Senin, 18 Jan 2021 09:52

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana

Senin, 18 Jan 2021 09:15

Cintai Ibumu Tanpa Tapi, Tanpa Nanti

Cintai Ibumu Tanpa Tapi, Tanpa Nanti

Senin, 18 Jan 2021 08:57


MUI

Must Read!
X