Batasi TKA Masuk ke Indonesia, Fraksi PKS Minta Pemerintah Cabut Permenhumkam 11/2020

TASIKMALAYA (voa-islam.com)--Disela kegiatan penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat kecil di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang ekonominya terpuruk akibat wabah covid-19, Toriq Hidayat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan rasa prihatin atas terus bertambahnya jumlah korban covid-19.

“Saya turut prihatin dan menyampaikan turut berduka cita atas bertambahnya jumlah korban wabah covid-19 secara nasional. Jumlah kasus positif covid-19 terkonfirmasi 6.574 orang, yang meninggal dunia terkonfirmasi 582 orang hingga Ahad (20/04/2020) kemarin," ujarnya prihatin.

Toriq memberikan apresiasi kepada para Tenaga Medis yang terus berusaha mengobati para pasien covid-19. Yang hingga hari minggu kemarin total pasien covid-19 yang dinyatakan sembuh sebanyak 686 orang. Toriq mengucapkan terimakasih disertai iringan doa semoga ikhtiar dan amal para tenaga medis ini agar dibalas kebaikan oleh Allah SWT.

Anggota Komisi I ini juga mengapresiasi seluruh Kepala Daerah yang berusaha keras memutus rantai penyebaran covid-19 dari daerah yang dinyatakan sebagai zona merah (bahaya covid-19) ke daerah yang dinyatakan sebagai zona hijau (aman dari covid-19) dengan mengajukan permohonan penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat.

“Mengobati pasien covid-19 agar sembuh adalah hal penting tapi diwaktu yang sama usaha untuk memutus rantai penyebarannya melalui PSBB juga sangat penting," tegas Toriq.

Toriq menyayangkan sekaligus mengecam, disaat sebagian kepala daerah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk mengatasi wabah Covid-19, Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk Indonesia. Jika kebijakan PSBB tidak dibarengi kebijakan proteksi terhadap WNI dari potensi ancaman dari luar negeri maka kebijakan PSBB menjadi omong kosong.

“Saat ini negara China termasuk 5 besar negara-negara dengan jumlah kasus positif covid-19 dan korban meninggal terbanyak akibat wabah ini. Selain Amerika, Italia, Spanyol dan Jerman," jelasnya.

Toriq menegaskan dengan demikian pemerintah harus mencegah masuknya para TKA dan Wistawan Asing yang berasal dari negara-negara tersebut bahkan untuk alasan darurat. Pencegahan ini harus dilakukan hingga wabah ini selesai.

Melihat kondisi darurat covid-19 di Indonesia maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) membentuk Tim Covid-19. Salah satu rekomendasi dari Tim Covid-19 FPKS untuk mencegah masuknya TKA dari negara-negara berstatus bahaya covid-19 adalah mencabut Permenhumkam nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Permenhumkam ini diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka mencegah wabah covid-19 dari negara lain masuk ke Indonesia. Namun tim covid-19 FPKS menemukan kelemahan pada Permenhumkam ini. Pada Pasal 3 disebutkan pelarangan “dikecualikan” sehingga menjadi dalih dari TKA china dan yang lainnya tetap bisa masuk ke Indonesia.

“Saya selaku anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS dan bermitra dengan Kementrian Luar Negeri yang memiliki tanggung jawab memberikan proteksi Warga negara Indonesia dari potensi ancaman luar negeri meminta agar Menteri Luar Negeri bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera mencabut permenhumkam nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Mari kita putus rantai wabah covid-19 di Indonesia," pinta Toriq Hidayat.* [Fpks/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Politisi Gerindra: Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Belum Saatnya Diterbitkan
• Refly Harun Dicopot dari Komut Pelindo I, Apa Sering Kritik Pemerintah?
• Tolak Bahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja Ditengah Pandemi Covid-19
• Jika Belum Ada Gejala Penurunan, PSBB di Jakarta Harus Diperpanjang
• Hendri Satrio: Gunakan Nama "Ruang Guru" Harus Dijaga Citranya, Tak Dikotori Hal Busuk
• 13 Napi Asimilasi Kembali Dipenjara: dari Jambret, Curi Motor hingga Kurir Narkoba
• Politisi PAN Nilai Kebutuhan Dalam Negeri Belum Terpenuhi, Indonesia Mestinya Tak Ekspor APD
• Iuran BPJS Tak Kunjung Diturunkan, Ombudsman Sebut Pemerintah Lakukan Maladministrasi