Bukan Dibebaskan, Menkumham Diminta Tiru Negara Lain yang Pekerjakan Napi Produksi APD

JAKARTA (voa-islam.com)—Program asimilasi ribuan narapidana karena wabah corona covid-19 menimbulkan persoalan baru. Banyak napi yang telah dibebaskan berbuat ulah dengan melakukan tindakan kriminal.

Hal ini mendapat tanggapan Sekretaris Jenderal Pusat Advokasi Hukum dan HAM (Paham) Indonesia Mohammad Rozaq Asyhari. Menurut Rozaq, kondisi seperti ini sangat meresahkan masyarakat.

“Kami mencatat banyak informasi dari media, adanya napi yang baru bebas dengan program asimilasi Covid-19 ternyata berulah kembali. Tentunya kondisi semacam ini sangat meresahkan masyarakat apalagi Kemenkumam telah membebaskan 36.554 napi melalui program tersebut,” ungkap Rozaq kepada Voa Islam, Selasa (14/4/2020).

Rozaq mengatakan jika dilihat dari pemberitaan media, napi program asimilasi yang berulah kembali menyebar di berbagai daerah, mulai dari Surabya, Bali, Wajo, Blitar, Lubuk Linggau, Makasar, hingga Belitung.

Rozaq berharap fakta ini menjadi catatan penting dan evaluasi bagi Kemenkumham. “Hal ini seharusnya menjadi catatan penting untuk Kemenkumham, jangan sampai langkah yang mereka ambil menjadi persoalan baru untuk masyarakat,” kata Rozaq. 

Seharusnya, jelas Rozaq, Kemenkumham dapat mencontoh negara-negara yang mempekerjakan para napi untuk memproduksi masker saat pandemi corona, bukan malah membebaskan mereka.

“Banyak negara yang mempekerjakan napi untuk produksi alat pelindung diri untuk para tenaga kesehatan, seperti Malaysia, India, Turki, Taiwan dan Thailand,” tegas Rozaq.

Pada kesempatan ini, Rozaq meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Komisi III mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh Menkumham tersebut.

“Apakah kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang porper atau layak. Selain itu perlu dievaluasi pula apakah kebijakan ini dilaksanakan dengan prosedur yang tepat,” tandas Rozaq.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Anis Byarwati: Pemerintah Terlalu Terburu-buru Terbitkan Surat Utang Global
• Harga Minyak Dunia Anjlok, Said Didu Sebut Harga BBM Seharusnya Bisa Turun 35 Persen
• Tak Ikuti Luhut, Anies Patuhi Permenkes Larang Ojek Online Bawa Penumpang
• Hoaks Pemadaman Listrik di Jakarta Selatan
• PKS: Pemerintah Harus Transparan Soal Jumlah Penderita Covid 19
• Anis Pertanyakan Kesiapan LPS Deteksi Krisis Perbankan Terdampak Corona
• Sulit Pengawasan, Legislator Minta Permenhub 18/2020 terkait Transportasi Dicabut
• Heran! Harga Minyak Dunia Anjlok tapi di Indonesia Harga BBM Tak Turun, Giliran Naik Ikut Naik