Soal Permenhub, YLKI Pertanyakan Cara Buktikan Motor Ojol Sudah Disemprot Desinfektan

JAKARTA (voa-islam.com)—Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyoroti ketidakseriusan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran wabah corona covid-19.

“Wabah virus corona atau Covid-19 makin eskalatif dan masif. Korban terus berjatuhan, termasuk korban meninggal dunia. Kini seluruh provinsi di Indonesia sudah terpapar Covid-19. Tetapi ironisnya, pemerintah masih terlihat tidak serius dan terkesan main-main dalam pengendalian wabah ini,” ungkap Tulus dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2020).

Menurut Tulus, pemerintah masih tersandera kepentingan ekonomi jangka pendek, yang tidak jelas ujung pangkalnya. Hal ini terbukti dengan keluarnya Permenhub No. 18 Tahun 2020.

“Salah satu inti yang diatur Permenhub 18/2020 adalah :.. dalam hal tertentu untuk tujuan melayani masyarakat dan kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan…”(Pasal 11 ayat 1 huruf d). Ketentuan ini sangat menyesatkan, berpotensi banyak pelanggaran dan disalahgunakan,” jelas Tulus.

Misalnya, lanjut Tulus, dalam ketentuan itu disebutkan, selain harus pakai masker dan sehat, ojol boleh mengangkut penumpang orang, asal sepeda motornya sudah disemprot dengan desinfektan.

“Lha bagaimana cara mengontrol dan membuktikan bahwa motor tersebut sudah disemprot dengan desinfektan? Ini ketentuan yang akal-akalan,” tegas Tulus.

Bahkan, kata Tulus, secara normatif, Pasal 11 ayat 1 huruf d tersebut bertentangan dengan berbagai regulasi yang ada, termasuk melanggar UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Secara operasional juga bertolakbelakang dengan Pergub No. 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Menanggulangi Covid-19, di DKI Jakarta.

“Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain agar Permenhub No. 18/2020 dicabut, dibatalkan,” kata Tulus.

Tulus mengatakan seharusnya pemerintah tidak melakukan tindakan tindakan yang kompromistis dalam upaya pengendalian Covid-19. Utamakan keamanan, keselamatan dan nyawa warga Indonesia.

“Kalau Permenhub tersebut diimplementasikan, PSBB tidak akan ada gunanya, karena secara diametral melanggar protokol kesehatan,” ujar Tulus.

Tulus meminta aplikator ojol tidak perlu mematuhi Permenhub tersebut. “Boikot permenhub tersebut yang hanya dibuat oleh Menhub Ad-interim,” tandas Tulus.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Permenkes dan Permenhub Soal Ojek Online Berbeda, Masyarakat Berpotensi Abaikan PSBB
• Komisi XI: Surat Utang 4,3 Miliar Dollar AS Jadi Bencana Setelah Covid-19
• Anies Pantau Langsung Proses Pengemasan Paket Bantuan Sosial
• Australia Tarik Dubesnya, Legislator PAN: Penanganan Covid-19 Mengkhawatirkan
• Imbas Wabah Corona, Legislator PKS Sebut Indonesia Dibayangi Krisis Ekonomi dan Perbankan
• Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Didesak Sesuaikan Harga BBM
• Banyak Napi Asimilasi yang Berbuat Ulah di Luar, IPW: Ini Tanggung Jawab Menkumham
• Politisi Gerindra: Telah Angkat Derajat Perusahaan, Kini Saatnya Driver Ojol Dibantu