Wartawan Senior: Gimana Masyarakat Mau Patuh Kalau Pemerintah Melanggar?

JAKARTA (voa-islam.com)—Wartawan senior Uni Zulfiani Lubis atau karib dipanggil Uni Lubis menyesalkan kegiatan konferensi pers tatap muka yang dilakukan Kementerian  Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves). 

Konferensi pers terkait penyerahan bantuan alat kesehatan dari Tiongkok kepada pemerintah Indonesia ini diselenggarakan di Gudang Angkasa Pura Kargo 530 (Cargo Area) Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Jumat (27/3/2020).

Uni Lubis menilai, apa yang dilakukan Kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan ini bertolak belakang dengan imbau pemerintah tentang physical distancing dan stay at home. 

“Meminta masyarakat #PhysicalDistancing #JagaJarak tapi mengelola acara masih ngaco seperti ini. Penyerahan bantuan alkes dari investor Tiongkok di bandara Soetta,” ujar Uni Lubis seperti dikutip Voa Islam pada akun twitternya @unilubis, Jumat (27/3/2020). 

Uni Lubis mempertanyakan konferensi pers tidak dilaksanakan secara virtual. Menurut Uni Lubis, melihat fakta ini wajar jika masyarakat tak patuh imbauan pemerintah. 

“Bikin konpres virtual dong. Masak harus diajari? Bagaimana masyarakat mau patuh kalau pemerintah melanggar?” jelas Uni Lubis. 

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta juga menyampaikan kecaman. Berdasarkan pantauan AJI Jakarta, jurnalis yang hadir tidak dalam posisi menjaga jarak aman, pun demikian bagi narasumber yang hadir di acara tersebut. Pengumpulan massa seperti ini kontraproduktif dengan Imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 yang di antaranya menggarisbawahi pentingnya menjaga jarak fisik.* [Syaf/voa-islam.com] 

Foto: IDNTimes

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Bukhori Yakin Pendekatan Agama Alternatif Tangani Corona
• AJI Kecam Kementerian Luhut Adakan Konferensi Pers Tatap Muka di Tengah Wabah Corona
• Politisi Demokrat Nilai Sikap Pemerintah Belum Jelas Atasi Covid-19
• DPRD Jabar Setuju Korban Ekonomi Dampak Corona Dapat Bantuan Tunai 500 Ribu
• Legislator PKS: Relaksasi Kredit Tidak Menjawab Persoalan
• APD dari China Buatan Indonesia, Ini Kata BNPB
• Cegah Penularan Corona, Bukhori Minta Kemenag Lindungi Para Penghulu dengan APD
• Kurangi Beban Masyarakat Akibat Corona, YLKI Minta Pemerintah Turunkan Tarif Listrik