Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.449 views

Naikan Iuran dan Beri Sanksi Penunggak BPJS, Lokataru: Pemerintah Selewengkan UU JKN

JAKARTA (voa-islam.com)—Lokataru Foundation meminta pemerintah membatalkan keputusan menaikan iuran BPJS Kesehatan. Pada keterangan pers yang dimuat laman Lokataru.id disebutkan  bahwa jaminan kesehatan merupakan hak warga yang menjadi kewajiban negara.

“Jaminan sosial yang diantaranya mencakup jaminan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita pendirian Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Kesehatan sebagai HAM harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (3)  serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara atau penduduk,” ungkap Lokataru, Rabu (6/11/2019).

Menurut  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya; termasuk bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 25 (Hak Kesehatan dan Hak Kesejahteraan, Jaminan Kesehatan, Cacat, Janda, Menganggur/PHK, Hari Tua) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 9 (Hak atas Jaminan Sosial) Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi menjadi UU No 11 Tahun 2005, serta Pasal 41 (Hak atas Jaminan Sosial) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Serangkaian peraturan dan kovenan di atas jelas mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan merupakan hak warga negara. Tetapi dalam pelaksanaannya, pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih menekankan JKN sebagai kewajiban ketimbang sebuah hak,” jelas Lokataru.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 14 dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No. 24 Tahun 2011) yang menyebutkan: “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial” serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan:  “Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan”

Menurut Lokataru, terdapat penyelewengan mandat konstitusi pada UU JKN. Lebih buruk lagi penyelewengan diikuti dengan tata kelola lembaga bisnis sosial BPJS berupa ketiadaan transparansi dana yang dikuasai BPJS, permintaan informasi publik atas dana yang dikelola selalu tidak diberikan, pengurangan fasilitas kesehatan dengan biaya yang sama, ketidak tersediaan akses kesehatan di sejumlah daerah, bonus berlebih pada pejabat BPJS sementara masyarakat dikurangi aksesnya.

“Situasi ini diperburuk lagi dengan menjadikan BPJS sebagai syarat hak warga lainnya seperti pemberian KTP, Passport, dll,” jelas Lokataru.

Lokataru juga menolak pemberian sanksi bagi pengunggak iuran BPJS. Hal ini telah jauh melenceng dari semangat pemenuhan hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara/penduduk.

Dengan adanya sanksi tersebut, pemenuhan atas kesehatan dan jaminan sosial dibebankan sepenuhnya kepada warga negara/penduduk yang sejatinya merupakan pemegang hak. Sementara negara dengan ini telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga. Kebijakan Pemerintah dan praktik yang tidak transparan ini jelas merupakan teror kesehatan bagi masyarakat. Negara justru menjadi beban. Orang sakit, akan semakin sakit, termasuk sakit hati ke Pemerintah.

Pada akhir keterangannya Lokataru Foundation mendesak agar pemerintah taat pendekatan hak asasi manusia dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional/ BPJS Kesehatan. Kedua, Pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum adanya evaluasi yang serius terkait pelaksanaan layanan BPJS Kesehatan selama ini. Terakhir, Batalkan wacana pemberlakuan sanksi pemutusan akses pelayanan publik bagi warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Ini Jam TIdur Terbaik di Malam Hari Menurut Hasil Studi

Ini Jam TIdur Terbaik di Malam Hari Menurut Hasil Studi

Kamis, 29 Oct 2020 23:48

Pantas Khawatir Diboikot, Volume Perdangangan Prancis dengan Negara Muslim 100 Miliar USD Lebih

Pantas Khawatir Diboikot, Volume Perdangangan Prancis dengan Negara Muslim 100 Miliar USD Lebih

Kamis, 29 Oct 2020 22:05

PM Pakistan Imran Khan Minta Muslim Bersatu Melawan Islamofobia

PM Pakistan Imran Khan Minta Muslim Bersatu Melawan Islamofobia

Kamis, 29 Oct 2020 21:15

Warga Saudi Bersenjatakan Pisau Serang Kedubes Prancis di Jeddah, Satu Penjaga Terluka

Warga Saudi Bersenjatakan Pisau Serang Kedubes Prancis di Jeddah, Satu Penjaga Terluka

Kamis, 29 Oct 2020 20:45

Legislator: Pemerintah Harus Tegas Hadapi Freeport

Legislator: Pemerintah Harus Tegas Hadapi Freeport

Kamis, 29 Oct 2020 20:18

Instagram Perpanjang Durasi Live Dari 1 Jam Menjadi 4 Jam

Instagram Perpanjang Durasi Live Dari 1 Jam Menjadi 4 Jam

Kamis, 29 Oct 2020 18:28

DDII Serukan Ikuti Boikot terhadap Produk-produk Perancis dari Berbagai Tokoh Umat Islam Sedunia

DDII Serukan Ikuti Boikot terhadap Produk-produk Perancis dari Berbagai Tokoh Umat Islam Sedunia

Kamis, 29 Oct 2020 18:10

Twitter Sempat 'Down' di Asia Karena Masalah Jaringan

Twitter Sempat 'Down' di Asia Karena Masalah Jaringan

Kamis, 29 Oct 2020 16:40

Aksi Didepan Istana, Hima Persis Terbangkan Balon Bertuliskan Jokowi-Amin Gagal

Aksi Didepan Istana, Hima Persis Terbangkan Balon Bertuliskan Jokowi-Amin Gagal

Kamis, 29 Oct 2020 16:20

Maulid Nabi Muhammad SAW, Muhammadiyah Dorong Maksimalkan Syi’ar Islam

Maulid Nabi Muhammad SAW, Muhammadiyah Dorong Maksimalkan Syi’ar Islam

Kamis, 29 Oct 2020 16:15

Abu Janda Lagi

Abu Janda Lagi

Kamis, 29 Oct 2020 16:10

Jum’at – Ahad: Jadwal Puasa Ayyamul Bidh, Rabiul Awwal 1442 H

Jum’at – Ahad: Jadwal Puasa Ayyamul Bidh, Rabiul Awwal 1442 H

Kamis, 29 Oct 2020 15:00

[VIDEO] VITAPLAS: Efek mirip Viagra, Herbal Stamina Pria ini diburu

[VIDEO] VITAPLAS: Efek mirip Viagra, Herbal Stamina Pria ini diburu

Kamis, 29 Oct 2020 14:50

Sumpah Pemuda Lahir dari Para Pemuda Berjiwa Pendobrak

Sumpah Pemuda Lahir dari Para Pemuda Berjiwa Pendobrak

Kamis, 29 Oct 2020 07:57

Reses di Kota Tual, Legislator PKS Temukan Banyak Desa Belum Teraliri Listrik

Reses di Kota Tual, Legislator PKS Temukan Banyak Desa Belum Teraliri Listrik

Kamis, 29 Oct 2020 07:20

Survei IPO: Kekecewaan Terhadap Kinerja Presiden Meningkat dari 33,5% menjadi 51%

Survei IPO: Kekecewaan Terhadap Kinerja Presiden Meningkat dari 33,5% menjadi 51%

Kamis, 29 Oct 2020 07:06

Isi Masa Reses, Anis Sapa Struktur PKS Jakarta Timur

Isi Masa Reses, Anis Sapa Struktur PKS Jakarta Timur

Kamis, 29 Oct 2020 07:02

Walimah Nikah yang Inspiratif

Walimah Nikah yang Inspiratif

Kamis, 29 Oct 2020 06:47

Mati-matian Bela Demokrasi, Di Akhirat Ternyata Demokrasi Tak Memberi Syafaat

Mati-matian Bela Demokrasi, Di Akhirat Ternyata Demokrasi Tak Memberi Syafaat

Kamis, 29 Oct 2020 05:04

Kecam Presiden Prancis Macron, Ribuan Umat Islam di Solo Gelar Aksi Unjuk Rasa

Kecam Presiden Prancis Macron, Ribuan Umat Islam di Solo Gelar Aksi Unjuk Rasa

Kamis, 29 Oct 2020 04:22


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X