Akan Ada Upaya Cipta Kondisi hanya Rakyat Mayoritas tak Sejalan dengan Jokowi?

JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi Demokrat, Andi Arief melihat akan ada upaya untuk cipta kondisi “darurat sipil”. Penglihatannya itu dilandasi dari sudah banyaknya masyarakat yang tak sejalan dengan Jokowi.

Ngeri, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menkopolkam untuk melakukan upaya represif. SAYA melihat ada upaya cipta kondisi ‘darurat sipil’ hanya karena mayoritas rakyat sudah menyatakan tidak pada Pak Jokowi,” demikian cuitannya, Rabu (20/3/2019).

Ia pun berpesan kepada pimpinan Polri dan TNI untuk tidak menanggapi apabila ada instruksi yang dimaksud di atas. “Pak Tito Kapolri dan Pak Hadi Panglima TNI, abaikan saja bila ada instruksi perlakuan represif pada rakyat yang datang dari Menkopolkam dan Pak Jokowi. Jangan musuhi rakyat!”

Apabila diamati, cuitan Andi ini lahir karena menanggapi pemberitaan di salah satu media yang ia respon. Media itu menuliskan judul “Wiranto Wacanakan Penerapan UU Terorisme untuk Tangani Hoaks”. Andi pun mencuitkannya: “Pak Wir, apa-apaan ini.”

Berikut isi dari pemberitaan di media tersebut (republika.co.id): Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan tindakan teror. Wiranto pun mewacanakan gunakan UU Terorisme untuk menangani teror hoaks. "Saya kira (hoaks) ini teror, meneror psikologi masyarakat. Oleh karena itu, ya kita hadapi sebagai ancaman teror. Segera kita atasi dengan cara-cara tegas, tapi bertumpu kepada hukum," ujar Wiranto usai Rakor Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). Hoaks yang meneror masyarakat dan menimbulkan ketakutan di masyarakat, kata dia, sama saja seperti terorisme. "Kalau masyarakat diancam dengan hoaks agar mereka takut datang ke TPS, itu sudah ancaman dan merupakan tindakan terorisme. Oleh karena itu kita gunakan UU Terorisme," tegas Wiranto.

Ia pun meminta aparat keamanan untuk mewaspadai penyebaran hoaks dan menangkap pelaku hoaks yang menimbulkan ketakutan di masyarakat karena meneror masyakat. "Aparat keamanan juga harus bisa mengajak masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung aman," ujarnya.

Wiranto pun mengutuk orang yang ingin mengacaukan proses demokrasi yang menjadi kebanggaan bangsa ini. Mantan Panglima TNI ini menegaskan, hoaks sendiri terbilang ancaman yang baru muncul di sejumlah pemilu terakhir.

Ancaman itu dinilai berbahaya juga karena bisa lebih mudah mengubah sikap masyarakat semata-mata untuk kepentingan politik. "Kita tahu bahwa saat ini cukup marak hoaks. Kita menghadapi ancaman baru yang pada pemilu-pemilu lalu tidak ada," ujar Wiranto.

Dia menegaskan sekarang ini, ada isu seakan-akan pemilu tidak aman, pemilu akan menimbulkan kerusuhan, baik sebelum maupun sesudah. Tujuannya agar masyarakat ketakutan dan kabur ke luar negeri pada pemilu.

"Saya tegaskan jangan. Pemilu akan berjalan aman. Aparat keamanan akan memastikan pemilu akan berjalan aman. Tugas saudara di daerah itu menjelaskan bahwa pemilu aman, mengajak masyarakat agar tidak golput, dan dijamin para pemilih ini bisa ke TPS dengan aman tanpa ada gangguan fisik atau lainnya. Pemilu adalah pesta demokrasi, bukan menciptakan konflik," tegas Wiranto.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• DPRD DKI Diminta Jangan Bertele-tele, Segera Setujui Saham Miras Dijual
• Usul 22 Oktober dari HNW Disetujui PBNU, PKS: Fitnah Hari Santri Nasional Dihapus
• Respon Lembaga Survei, Fahri: Segala Alasan Kalah harus Dibuat
• Terbongkar Kasus Jual Beli Jabatan, Jokowi Diminta Copot Menag
• Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Turun, Fahri: Permainan Sudah Selesai
• Dua Langkah Majukan Pendidikan di Indonesia
• Beranikah Prabowo Beri Kepastian Waktu Berantas Korupsi?
• Lingkaran Setan Birokrasi dan Harapan Pemimpin Baru